alexametrics
24.4 C
Bojonegoro
Thursday, June 30, 2022

Kasi Intel Kejari: Minggu Depan Pemanggilan Klarifikasi

Desak Usut Satu Desa Terima 99 Rumah Tidak Layak Huni di Lamongan

LAMONGAN, Radar Lamongan – Belasan mahasiswa yang tergabung Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lamongan berdemonstrasi ke kantor kejaksaan negeri (kejari) setempat kemarin (20/5) siang. Mereka menuntut pengusutan laporan dugaan korupsi bantuan stimulasi perumahan swadaya (BSPS) rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Sungegeneng, Kecamatan Sekaran pada 2021.

 

Rois Putra, korlap aksi, menjelaskan, laporan dugaan korupsi itu sudah dilaporkan sebulan lalu. Dia mencurigai tidak adanya pemerataan program RTLH. Satu desa ada yang mendapatkan bantuan 99 unit. Padahal, versi dia, Se-Kabupaten Lamongan hanya 200 sasaran.

 

‘’Saya kira hampir semua ditaruh di satu desa tersebut, tentunya tak merata. Padahal, banyak yang membutuhkan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Perbaikan TPI Kranji Ditarget Akhir November

 

Bantuan itu senilai Rp 20 juta per sasaran. Rinciannya, Rp 17,5 juta untuk membeli material dan sisanya membayar tukang saat pengerjaan rumah. Rois menduga ada pungli pembelanjaan material dalam program tersebut.

 

‘’Saya harap nanti cepat melakukan pemeriksaam oknum yang terlibat,’’ pintanya.

 

Kasi Intel Kejari Lamongan, Condro Maharanto, membenarkan adanya laporan pengaduan bulan lalu (26/4) yang menyebutkan 99 rumah di satu desa mendapatkan bantuan RTLH dan pelaksanaan programnya diduga berbau korupsi. ‘’Minggu depan akan melakukan klarifikasi dengan pihak – pihak,’’ janjinya.

 

Dia bakal menunggu pengumpulan data dan keterangan lebih dulu. (mal/yan)

LAMONGAN, Radar Lamongan – Belasan mahasiswa yang tergabung Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lamongan berdemonstrasi ke kantor kejaksaan negeri (kejari) setempat kemarin (20/5) siang. Mereka menuntut pengusutan laporan dugaan korupsi bantuan stimulasi perumahan swadaya (BSPS) rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Sungegeneng, Kecamatan Sekaran pada 2021.

 

Rois Putra, korlap aksi, menjelaskan, laporan dugaan korupsi itu sudah dilaporkan sebulan lalu. Dia mencurigai tidak adanya pemerataan program RTLH. Satu desa ada yang mendapatkan bantuan 99 unit. Padahal, versi dia, Se-Kabupaten Lamongan hanya 200 sasaran.

 

‘’Saya kira hampir semua ditaruh di satu desa tersebut, tentunya tak merata. Padahal, banyak yang membutuhkan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Enam Desa di Lamongan Belum Penuhi Syarat

 

Bantuan itu senilai Rp 20 juta per sasaran. Rinciannya, Rp 17,5 juta untuk membeli material dan sisanya membayar tukang saat pengerjaan rumah. Rois menduga ada pungli pembelanjaan material dalam program tersebut.

 

‘’Saya harap nanti cepat melakukan pemeriksaam oknum yang terlibat,’’ pintanya.

 

Kasi Intel Kejari Lamongan, Condro Maharanto, membenarkan adanya laporan pengaduan bulan lalu (26/4) yang menyebutkan 99 rumah di satu desa mendapatkan bantuan RTLH dan pelaksanaan programnya diduga berbau korupsi. ‘’Minggu depan akan melakukan klarifikasi dengan pihak – pihak,’’ janjinya.

 

Dia bakal menunggu pengumpulan data dan keterangan lebih dulu. (mal/yan)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/