LAMONGAN, Radar Lamongan – Usaha menyediakan air baku di musim kemarau dengan memanfaatkan bengawan mati di wilayah Karangbinangun sudah terealisasi 80 persen. Bupati Lamongan Yuhronur Efendi meninjau langsung di titik sudetan, yang menjadi alternatif penyediaan air baku untuk wilayah Glagah dan sekitarnya tersebut.
Bupati Yes, sapaan akrab Yuhronur Efendi menuturkan, ini bentuk usaha dalam memberikan solusi penyediaan air baku. Sehingga, masyarakat sekitar bisa memanfaatkan sudetan ini.
‘’Pekerjaan sudah 80 persen bersamaan dengan gorong-gorongnya,’’ terang Bupati Yes.
Teknisnya, terang dia, pengambilan air baku untuk Kecamatan Glagah dari Sluis Gawerejo. Untuk memastikan ketersediaan air terjaga, maka dilakukan pemeliharaan Sluis Ngajaran.
Selain itu, perbaikan juga dilakukan mulai dari pintu air Sluis Gawerejo, normalisasi saluran pembawa dari Gawerejo, hingga Kuro dan perbaikan gorong-gorong.
‘’Masyarakat sekitar tidak perlu khawatir masalah ketersediaan air di musim kemarau, karena sebelumnya mereka bergantung dari dam Margoanyar yang sekarang dibuka,” ujarnya.
Disinggung terkait penanganan banjir. Bupati Yes menjelaskan, porsi Pemkab dalam penanganan banjir, masih menunggu instruksi pusat. Dia mencontohkan, ketika Pemkab akan membeli pompa, tapi BBWS meminta untuk dihentikan dulu. Sebab, perlu dihitung ulang.
Sehingga, diakuinya, Pemkab lebih memprioritaskan pintunya dulu, melakukan pengerukan supaya arus lancar, dan melakukan pekerjaan utama dengan memperbaiki saluran dan seterusnya.
Terkait porsi anggaran, terang dia, sebelumnya Wakil Gubernur Jatim sudah memperkirakan kebutuhan dalam penanganan Bengawan Jero. Namun, lanjut dia, nantinya tetap dilakukan koordinasi lagi. Sehingga bisa diketahui kewenangan daerah dimana.
Bupati Yes mengatakan, penanganan banjir ini melibatkan banyak pihak karena kewenangannya berbeda. Sehingga, Pemkab memilih melakukan pekerjaan utama dengan menyelesaikan permasalahan yang mendesak. Seperti perbaikan pintu dan sebagainya. Setelah itu, hasil koordinasi dengan BBWS dan provinsi akan ditindak lanjuti untuk selanjutnya menjadi evaluasi berjangka.
‘’Kita terus komunikasi dengan pusat dan provinsi, mana yang menjadi tanggung jawab daerah akan dilakukan berapapun kebutuhan dananya,” imbuhnya. (rka/ind)
