alexametrics
24.5 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

DPRD Lamongan Soroti Kinerja Dinas Peternakan

LAMONGAN, Radar Lamongan – Penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak makin mewabah di Lamongan. Komisi B DPRD Lamongan sejak awal memberikan kritikan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Lamongan. Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dinilai lemah dalam pengawasan dan antisipasi. Sehingga kasus PMK mewabah di Lamongan.

 

Sekretaris DPRD Lamongan Anshori menilai terdapat kelemahan OPD terkait. Khususnya pengawasan terhadap peternakan sapi, minimnya pengecekan keluar masuknya hewan ternak. Selain itu, menurut dia, pengecekan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dan tenaga kesehatan hewan masih minim.

 

‘’Seharusnya sapi keluar masuk Lamongan, ada surat pengecekan dokumen surat keterangan hewan. Kemudian kurangnya tenaga kesehatan, sehingga minim pengecekan,”  terang Politisi F-Gerindra tersebut.

Baca Juga :  Merusak Keindahan

 

Selain itu, diakuinya, selama ini rumah potong hewan (RPH) Lamongan masih sepi. Sehingga, lanjut dia, kesehatan hewan ternak yang dipotong luput dari pantauan.

 

‘’Karena kan tidak ada proses pengecekan. Pengawasan ini yang kurang dilakukan dinas peternakan. Apalagi dari survei di tempat jagal (tempat pemotongan sapi di luar RPH) tidak hanya memotong sapi jantan tapi juga betina. Saya harapkan pengawasan bisa diintensifkan,” katanya.

 

Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan Iman Muhtar menuturkan, tidak pernah mengeluarkan SKKH sejak Lamongan ditetapkan sebagai wabah. Menurut dia, SKKH diperuntukkan pengiriman hewan antar provinsi.

 

‘’Untuk pos cek poin antar kabupaten belum ada. Cek poin ini dilakukan antar provinsi. Dalam kondisi seperti ini, kita minta bantuan Polres untuk pengawasan,” imbuhnya.

Baca Juga :  Pendonor Minim, Sempat Kekurangan Stok Darah di PMI Lamongan

 

Dia mengklaim tiap tahun menyurati tempat jagal. Sesuai perda, diakuinya, seharusnya pemotongan dilakukan di RPH. Namun, masih banyak yang enggan ke RPH, karena tidak diperbolehkan memotong sapi betina. Sebab, lanjut dia, di RPH terdapat pengecekan surat keterangan status reproduksi (SKSR).

 

‘’Kita hanya mengimbau, yang melakukan tindak lanjut itu pihak berwajib,” ujarnya. (sip/ind)

LAMONGAN, Radar Lamongan – Penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak makin mewabah di Lamongan. Komisi B DPRD Lamongan sejak awal memberikan kritikan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Lamongan. Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dinilai lemah dalam pengawasan dan antisipasi. Sehingga kasus PMK mewabah di Lamongan.

 

Sekretaris DPRD Lamongan Anshori menilai terdapat kelemahan OPD terkait. Khususnya pengawasan terhadap peternakan sapi, minimnya pengecekan keluar masuknya hewan ternak. Selain itu, menurut dia, pengecekan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dan tenaga kesehatan hewan masih minim.

 

‘’Seharusnya sapi keluar masuk Lamongan, ada surat pengecekan dokumen surat keterangan hewan. Kemudian kurangnya tenaga kesehatan, sehingga minim pengecekan,”  terang Politisi F-Gerindra tersebut.

Baca Juga :  Penumpang Didominasi Remaja

 

Selain itu, diakuinya, selama ini rumah potong hewan (RPH) Lamongan masih sepi. Sehingga, lanjut dia, kesehatan hewan ternak yang dipotong luput dari pantauan.

 

‘’Karena kan tidak ada proses pengecekan. Pengawasan ini yang kurang dilakukan dinas peternakan. Apalagi dari survei di tempat jagal (tempat pemotongan sapi di luar RPH) tidak hanya memotong sapi jantan tapi juga betina. Saya harapkan pengawasan bisa diintensifkan,” katanya.

 

Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan Iman Muhtar menuturkan, tidak pernah mengeluarkan SKKH sejak Lamongan ditetapkan sebagai wabah. Menurut dia, SKKH diperuntukkan pengiriman hewan antar provinsi.

 

‘’Untuk pos cek poin antar kabupaten belum ada. Cek poin ini dilakukan antar provinsi. Dalam kondisi seperti ini, kita minta bantuan Polres untuk pengawasan,” imbuhnya.

Baca Juga :  Rahel Janji Lakukan Terbaik buat Persela Lamongan

 

Dia mengklaim tiap tahun menyurati tempat jagal. Sesuai perda, diakuinya, seharusnya pemotongan dilakukan di RPH. Namun, masih banyak yang enggan ke RPH, karena tidak diperbolehkan memotong sapi betina. Sebab, lanjut dia, di RPH terdapat pengecekan surat keterangan status reproduksi (SKSR).

 

‘’Kita hanya mengimbau, yang melakukan tindak lanjut itu pihak berwajib,” ujarnya. (sip/ind)

Artikel Terkait

Most Read

Santri Langitan Gugat PT Semen Indonesia

Harga Rajungan Belum Beranjak Naik

Seleksi Alam, Masih Bongkar Pasang

Artikel Terbaru


/