alexametrics
25.5 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Kemenag Lamongan Tunggu Keppres BPIH

LAMONGAN, Radar Lamongan – Kemenag RI dengan Komisi VIII DPR RI telah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) Rabu malam (13/4) yakni sebesar Rp 39,8 juta. Namun, hingga kini Kemenag Lamongan belum menyampaikan kepada calon jamaah haji (CJH) di Lamongan, karena masih menunggu BPIH resmi berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

 

‘’Benar memang biaya haji telah diumumkan setelah rapat kerja DPR. Namun, kami menunggu turunnya Keppres untuk membuat keputusan atas biaya penyelenggaraan haji,” terang Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Lamongan Banjir Sidomulyo kemarin (14/4).

 

Menurut dia, angka BPIH yang dikeluarkan oleh pihak Kemenag saat ini masih merupakan estimasi sebelum diresmikan. ‘’Oleh karena itu, kami belum bisa memberikan komentar banyak mengenai situasi saat ini,” ujar Banjir.

 

Di sisi lain, ada kabar melegakan bagi calon jamaah haji (CJH), yakni adanya rilis pemerintah Arab Saudi mengenai kuota jamaah haji seluruh dunia. Banjir membenarkan pemerintah Arab Saudi memberikan kuota jamaah haji sebesar satu juta jamaah local, internasional, termasuk Indonesia.

 

Menurut Banjir, kuota global ini dijadikan acuan oleh Kemenag pusat untuk mengambil estimasi kuota jamaah haji. Dia memperkirakan penghitungan kuota haji dipotong 50 persen dari sebelum pandemi. Sehingga, lanjut dia, pemerintah memperkirakan ada kuota 110 ribu untuk jamaah Indonesia.

Baca Juga :  Tumbuhan Liar Ganggu Pedestrian

 

‘’Namun, ini hanya estimasi saja, belum ada kepastian resmi,” ucap Banjir.

 

Wacana yang berkembang, rapat Kemenag RI dengan Komisi VIII DPR RI jika CJH tidak perlu melaksanakan tes PCR dalam proses kepulangan haji. Namun, pemerintah Arab Saudi meminta jamaah untuk menyediakan hasil tes PCR negatif 72 jam sebelum menginjak tanah suci. Banjir juga belum bisa memastikan hal tersebut.

 

‘’Kami masih menunggu juknis (petunjuk teknis) dari Kemenag pusat mengenai kebijakan tes PCR. Untuk vaksin Covid-19, kami juga menunggu juknis yang sama,” kata Banjir.

 

Meski demikian, Banjir menjamin pelaksanaan vaksin ulang meningitis terlaksana sesuai prosedur. ‘’Calon jamaah haji Lamongan kami wajibkan untuk melakukan vaksin meningitis ulang, tanpa memandang usia calon jamaah. Kami bekerjasama dengan Kemenkes (Kementrian kesehatan) untuk pelaksanaan cek kesehatan ulang, termasuk pemberian vaksin meningitis kembali,” terang Banjir.

 

Sementara itu, Direktur salah satu agen travel haji dan umrah di Lamongan, Narulita Widasari menuturkan, selisih biaya haji untuk jamaah yang telah lunas Tahun 2020 telah ditambal oleh pemerintah.

Baca Juga :  Penerangan Terganggu Pepohonan

 

‘’Selisih biaya haji dari 2020 hingga 2022 telah ditutupi melalui nilai manfaat pengelolaan dana haji,” terang Narulita.

 

Estimasi kuota jamaah haji telah dihitung oleh Kemenag pusat. Meski begitu, Narulita mengaku, pihakya masih menunggu angka kuota pasti dari pemerintah Arab Saudi, yang nantinya berpengaruh pada kuota jamaah haji khusus.

 

‘’Kami belum ada kepastian mengenai kuota jamaah haji khusus. Bahkan sebelum rapat tadi malam (Rabu malam, Red), kami menerima perkiraan kuota jamaah haji seluruh Indonesia sebesar 70 ribu jamaah,” ujar Narulita.

 

Sehingga, Narulita menuturkan, pihaknya belum berani untuk merilis biaya haji plus dari agennya. ‘’Biaya haji reguler maupun haji plus belum kami rilis ke masyarakat, dan biaya haji plus masih kami bahas,” ujarnya.

 

Narulita membenarkan arahan pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan kelengkapan vaksin bagi CJH. Namun, pihaknya masih menunggu detail dari Kemenag maupun pemerintah Arab Saudi mengenai vaksin Covid. Selain itu, Narulita mengaku masih menunggu terkait kepastian pelaksanaan tes PCR bagi CJH.

 

‘’Kami bergantung baik pada pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi mengenai pelaksanaan PCR. Semisal jadi, maka tentu kami jalankan,” katanya. (edo/ind)

LAMONGAN, Radar Lamongan – Kemenag RI dengan Komisi VIII DPR RI telah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) Rabu malam (13/4) yakni sebesar Rp 39,8 juta. Namun, hingga kini Kemenag Lamongan belum menyampaikan kepada calon jamaah haji (CJH) di Lamongan, karena masih menunggu BPIH resmi berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

 

‘’Benar memang biaya haji telah diumumkan setelah rapat kerja DPR. Namun, kami menunggu turunnya Keppres untuk membuat keputusan atas biaya penyelenggaraan haji,” terang Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Lamongan Banjir Sidomulyo kemarin (14/4).

 

Menurut dia, angka BPIH yang dikeluarkan oleh pihak Kemenag saat ini masih merupakan estimasi sebelum diresmikan. ‘’Oleh karena itu, kami belum bisa memberikan komentar banyak mengenai situasi saat ini,” ujar Banjir.

 

Di sisi lain, ada kabar melegakan bagi calon jamaah haji (CJH), yakni adanya rilis pemerintah Arab Saudi mengenai kuota jamaah haji seluruh dunia. Banjir membenarkan pemerintah Arab Saudi memberikan kuota jamaah haji sebesar satu juta jamaah local, internasional, termasuk Indonesia.

 

Menurut Banjir, kuota global ini dijadikan acuan oleh Kemenag pusat untuk mengambil estimasi kuota jamaah haji. Dia memperkirakan penghitungan kuota haji dipotong 50 persen dari sebelum pandemi. Sehingga, lanjut dia, pemerintah memperkirakan ada kuota 110 ribu untuk jamaah Indonesia.

Baca Juga :  Sarankan Tidak Lewat Jalan Kabupaten Lamongan

 

‘’Namun, ini hanya estimasi saja, belum ada kepastian resmi,” ucap Banjir.

 

Wacana yang berkembang, rapat Kemenag RI dengan Komisi VIII DPR RI jika CJH tidak perlu melaksanakan tes PCR dalam proses kepulangan haji. Namun, pemerintah Arab Saudi meminta jamaah untuk menyediakan hasil tes PCR negatif 72 jam sebelum menginjak tanah suci. Banjir juga belum bisa memastikan hal tersebut.

 

‘’Kami masih menunggu juknis (petunjuk teknis) dari Kemenag pusat mengenai kebijakan tes PCR. Untuk vaksin Covid-19, kami juga menunggu juknis yang sama,” kata Banjir.

 

Meski demikian, Banjir menjamin pelaksanaan vaksin ulang meningitis terlaksana sesuai prosedur. ‘’Calon jamaah haji Lamongan kami wajibkan untuk melakukan vaksin meningitis ulang, tanpa memandang usia calon jamaah. Kami bekerjasama dengan Kemenkes (Kementrian kesehatan) untuk pelaksanaan cek kesehatan ulang, termasuk pemberian vaksin meningitis kembali,” terang Banjir.

 

Sementara itu, Direktur salah satu agen travel haji dan umrah di Lamongan, Narulita Widasari menuturkan, selisih biaya haji untuk jamaah yang telah lunas Tahun 2020 telah ditambal oleh pemerintah.

Baca Juga :  Terancam Tak Peroleh Dana Hibah

 

‘’Selisih biaya haji dari 2020 hingga 2022 telah ditutupi melalui nilai manfaat pengelolaan dana haji,” terang Narulita.

 

Estimasi kuota jamaah haji telah dihitung oleh Kemenag pusat. Meski begitu, Narulita mengaku, pihakya masih menunggu angka kuota pasti dari pemerintah Arab Saudi, yang nantinya berpengaruh pada kuota jamaah haji khusus.

 

‘’Kami belum ada kepastian mengenai kuota jamaah haji khusus. Bahkan sebelum rapat tadi malam (Rabu malam, Red), kami menerima perkiraan kuota jamaah haji seluruh Indonesia sebesar 70 ribu jamaah,” ujar Narulita.

 

Sehingga, Narulita menuturkan, pihaknya belum berani untuk merilis biaya haji plus dari agennya. ‘’Biaya haji reguler maupun haji plus belum kami rilis ke masyarakat, dan biaya haji plus masih kami bahas,” ujarnya.

 

Narulita membenarkan arahan pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan kelengkapan vaksin bagi CJH. Namun, pihaknya masih menunggu detail dari Kemenag maupun pemerintah Arab Saudi mengenai vaksin Covid. Selain itu, Narulita mengaku masih menunggu terkait kepastian pelaksanaan tes PCR bagi CJH.

 

‘’Kami bergantung baik pada pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi mengenai pelaksanaan PCR. Semisal jadi, maka tentu kami jalankan,” katanya. (edo/ind)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/