LAMONGAN, Radar Lamongan – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan mendorong agar bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau (BLT DBH-CHT) bisa segera terealisasi bulan ini. Seperti diketahui bantuan tersebut diperuntukkan tiga kategori. Yakni buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang di PHK, anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan Anshori mengatakan, Dinsos dan Pemkab Lamongan sudah menjanjikan jika bulan ini dicairkan. ‘’Kalau memang data itu sudah valid dan sudah sesuai aturan, saya minta segera dicairkan,’’ ucap politisi F-Gerindra tersebut kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (11/9).
Dia menuturkan, BLT DBH-CHT pada APBD awalnya Rp 7,2 miliar. Selanjutnya, diakui Anshori, pihaknya meminta ada perubahan ketika hearing. Sebab, menurut dia, skema persentase alokasi anggaran tidak tepat.
‘’Alhamdulillah sudah dirubah Pemkab menjadi Rp 12,8 miliar. Artinya hampir ada kenaikan dua kalilipat. Itu otomatis, jumlahnya cukup banyak penerimannya. Saya harapkan, sasaran atau penerimannya itu bisa sesuai aturan dan tepat sasaran,’’ terangnya.
Anshori menuturkan, Komisi B meminta agar seluruh penghasil tembakau dimasukkan. Pertimbangannya, dengan adanya tambahan anggaran, maka pasti bisa memenuhi seluruhnya.
‘’Harapanya seluruh buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau di delapan kecamatan itu mendapat BLT semua. Andaikan September ini belum ada realisasi, kita akan panggil dinas terkait,’’ ujarnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lamongan Hamdani Azahari memastikan, BLT DBH-CHT sudah dilakukan pendataan dan masih proses pengajuan. ‘’Jumlah total penerima kurang lebih ada 7 ribu keluarga penerima manfaat (KPM). Per KPM mendapat Rp 1,5 juta dan cairnya dua kali,’’ ujar Dani, sapaan akrab Hamdani Azhari.
Dia memperkirakan, pencairan periode pertama BLT DBH-CHT ini pada akhir bulan ini. Sedangkan, terang dia, pencairan kedua pada bulan akhir tahun mendatang.
‘’Yang mendapatkan dari delapan yakni Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Modo, Bluluk, Sukorame, Kedungpring, dan Sugio,’’ imbuhnya.
Dia berharap, KPM itu bisa memanfaatkan untuk kebutuhan keluarga nantinya ketika pencairan. Sehingga, tidak digunakan kebutuhan yang lain. ‘’Bisa untuk dibuat anak sekolah, buat kebutuhan protein anak agar pintar,’’ pungkasnya. (sip/ind)
