LAMONGAN, Radar Lamongan – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2023 dalam rapat paripurna di DPRD Lamongan kemarin (11/8).
‘’Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 90 PP nomor 12 Tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 yang disampaikan kepada DPRD telah dibahas dan disepekati,’’ tutur Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan Ali Makhfudl.
Dari hasil pembahasan dan rapat paripurna, ditetapkan pendapatan daerah tahun depan diproyeksikan sekitar Rp 3,8 triliun lebih. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 496 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp 3,3 triliun, dan sejumlah pendapatan daerah lain yang sah sebesar Rp 2 milyar.
Ali meminta agar BUMD lebih kreatif dalam mengembangkan usaha di berbagai bidang dan tidak monoton pada beberapa bidang usaha saja. ‘’Kami juga meminta pemda (Pemkab Lamongan, Red) lebih maksimal dalam mengawasi program pembangunan baik yang telah berjalan atau yang sedang berjalan,’’ ucap politisi asal Kecamatan Solokuro tersebut.
Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 3,7 triliun lebih. Terdiri dari komponen belanja operasi sebesar Rp 2,7 triliun lebih, belanja modal diproyeksi Rp 287 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp 31,5 miliar dan belanja transfer sebesar Rp 649 miliar lebih.
Dari perancangan fiskal tersebut mengakibatkan surplus sebesar Rp 109 miliar lebih, yang digunakan untuk pembiayaan netto defisit sebesar Rp 109 miliar lebih. Sehingga, sisa lebih anggaran tahun berkenaan sebesar nol. Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan lima prioritas pembangunan pada anggaran tahun depan.
‘’Anggaran tahun depan diarahkan pada peningkatan infrastruktur dalam peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif,’’ tutur Bupati Yes, sapaan akrab Yuhronur Efendi. (sip/ind)