alexametrics
24.6 C
Bojonegoro
Friday, August 12, 2022

Akademisi Minta Dikaji Secara Cermat

Pendirian SPBU di Lamongan Kota Menjamur

LAMONGAN, Radar Lamongan – Sejumlah pebisnis melirik pusat kota untuk mendirikan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pantauan wartawan koran ini, sejumlah lahan di pinggir jalan protokol tampak disiapkan. Diantaranya di jalan Kombespol M Duryat Lamongan dan jalan Veteran Lamongan. Namun, pihak Pertamina memastikan pembangunan SPBU di Lamongan belum ada yang beres, sebab masih dalam proses pengurusan izin.

 

‘’Kalau info dari tim Lamongan belum ada yang fix akan dibangun, karena masih pengurusan izin,” ujar Executive General Manager Pertamina Jawa Bali Deny Djukardi kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (10/6).

 

Secara aturan, dia memastikan, pengajuan pendirian SPBU tidak sembarangan. Pihak pertamina akan memperhatikan sejumlah aspek yakni sosial, ekonomi, dan lingkungannya.

 

Pertamina juga tidak sembarangan menerima pengajuan SPBU dari mitranya, yang tanpa melakukan evaluasi sebelumnya. Jika akan dibangun dan mengantongi izin, tentunya sudah memenuhi seluruh aspek tersebut.

 

‘’Kita memang ada kerjasama yang bentuknya antara Pertamina dengan perusahaan atau individu untuk dibangun SPBU, dan kerjasama yang ditentukan seluruhnya oleh individu calon mitra untuk lokasi dan investasinya,” imbuhnya.

Baca Juga :  Pengurus Pengkab ESI Lamongan Motivasi Menembus Liga 1 E-Sport

 

Kabid Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lamongan Aviawati menjelaskan, berdasarkan PP nomor 5 terkait perijinan pendirian SPBU langsung ditangani pusat.

 

Sehingga, diakuinya, untuk kesesuaian pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan juga dari pusat langsung. Sedangkan, untuk bangunan gedung izinnya dikeluarkan daerah dan secara online. Dari hasil pengajuan itu sudah memenuhi syarat semua.

 

‘’Kita pengajuannya semua melalui online single submission (OSS) dan sudah memenuhi, akhirnya izin dikeluarkan,” katanya.

 

Kabid Tata Ruang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Lamongan Amada menuturkan, untuk permohonan izin pendirian SPBU di kota hanya satu, yakni di dekat perempatan Polres Lamongan.

 

Menurut dia, sesuai Perda nomor 3 tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Lamongan, lokasi yang dimohonkan tidak dilarang berdiri di lokasi tersebut. Terkait dampak sosial, pemohon sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

 

Sosialisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Pusat  Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Termasuk perijinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Baca Juga :  Klaim Dapat Izin Perhutani

 

‘’Kalau kami hanya diminta bantuan untuk melihat analisis tata ruang, dan pemohon sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat berdasarkan penuturannya,” imbuhnya.

 

Terpisah Dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Unisla  Sugeng Dwi Hartantyo menilai, kabar dibangunnya SPBU di wilayah kota diharapkan sudah melalui beberapa kajian.

 

Sebab, menurut dia, pendirian SPBU bersinggungan dengan permukiman warga. Sehingga harus ada analisis dampak lingkungan (amdal). Terutama harus bisa dibangun garis tempat dan bangunan untuk membatasi SPBU dengan permukiman.

 

Adanya analisis tersebut, diakuinya, bisa meminimalisasi risiko yang tidak diinginkan. Sugeng mengatakan, sebenarnya SPBU itu memiliki tingkat kerawanan tinggi. Sebab, bahan bakar minyak ini sangat rentan. Sehingga studi kelayakan cukup penting.

 

Apalagi pembangunan SPBU di dekat perempatan jalan Kombespol M Duryat misalnya, urgensinya tidak terlalu besar. Masyarakat bisa membeli di Pom Jalan Basuki Rahmad, Deket, dan Demangan.

 

‘’Harapannya kajian-kajian itu dipenuhi, agar tidak ada yang dirugikan. Misalnya di kawasan kota hanya untuk kapasitas berapa, harus dipertimbangkan,” tambahnya. (rka/ind)

LAMONGAN, Radar Lamongan – Sejumlah pebisnis melirik pusat kota untuk mendirikan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pantauan wartawan koran ini, sejumlah lahan di pinggir jalan protokol tampak disiapkan. Diantaranya di jalan Kombespol M Duryat Lamongan dan jalan Veteran Lamongan. Namun, pihak Pertamina memastikan pembangunan SPBU di Lamongan belum ada yang beres, sebab masih dalam proses pengurusan izin.

 

‘’Kalau info dari tim Lamongan belum ada yang fix akan dibangun, karena masih pengurusan izin,” ujar Executive General Manager Pertamina Jawa Bali Deny Djukardi kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (10/6).

 

Secara aturan, dia memastikan, pengajuan pendirian SPBU tidak sembarangan. Pihak pertamina akan memperhatikan sejumlah aspek yakni sosial, ekonomi, dan lingkungannya.

 

Pertamina juga tidak sembarangan menerima pengajuan SPBU dari mitranya, yang tanpa melakukan evaluasi sebelumnya. Jika akan dibangun dan mengantongi izin, tentunya sudah memenuhi seluruh aspek tersebut.

 

‘’Kita memang ada kerjasama yang bentuknya antara Pertamina dengan perusahaan atau individu untuk dibangun SPBU, dan kerjasama yang ditentukan seluruhnya oleh individu calon mitra untuk lokasi dan investasinya,” imbuhnya.

Baca Juga :  2.338 Sapi Masih Sakit

 

Kabid Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lamongan Aviawati menjelaskan, berdasarkan PP nomor 5 terkait perijinan pendirian SPBU langsung ditangani pusat.

 

Sehingga, diakuinya, untuk kesesuaian pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan juga dari pusat langsung. Sedangkan, untuk bangunan gedung izinnya dikeluarkan daerah dan secara online. Dari hasil pengajuan itu sudah memenuhi syarat semua.

 

‘’Kita pengajuannya semua melalui online single submission (OSS) dan sudah memenuhi, akhirnya izin dikeluarkan,” katanya.

 

Kabid Tata Ruang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Lamongan Amada menuturkan, untuk permohonan izin pendirian SPBU di kota hanya satu, yakni di dekat perempatan Polres Lamongan.

 

Menurut dia, sesuai Perda nomor 3 tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Lamongan, lokasi yang dimohonkan tidak dilarang berdiri di lokasi tersebut. Terkait dampak sosial, pemohon sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

 

Sosialisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Pusat  Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Termasuk perijinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Baca Juga :  Pengendara Motor di Lamongan Tertabrak KA

 

‘’Kalau kami hanya diminta bantuan untuk melihat analisis tata ruang, dan pemohon sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat berdasarkan penuturannya,” imbuhnya.

 

Terpisah Dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Unisla  Sugeng Dwi Hartantyo menilai, kabar dibangunnya SPBU di wilayah kota diharapkan sudah melalui beberapa kajian.

 

Sebab, menurut dia, pendirian SPBU bersinggungan dengan permukiman warga. Sehingga harus ada analisis dampak lingkungan (amdal). Terutama harus bisa dibangun garis tempat dan bangunan untuk membatasi SPBU dengan permukiman.

 

Adanya analisis tersebut, diakuinya, bisa meminimalisasi risiko yang tidak diinginkan. Sugeng mengatakan, sebenarnya SPBU itu memiliki tingkat kerawanan tinggi. Sebab, bahan bakar minyak ini sangat rentan. Sehingga studi kelayakan cukup penting.

 

Apalagi pembangunan SPBU di dekat perempatan jalan Kombespol M Duryat misalnya, urgensinya tidak terlalu besar. Masyarakat bisa membeli di Pom Jalan Basuki Rahmad, Deket, dan Demangan.

 

‘’Harapannya kajian-kajian itu dipenuhi, agar tidak ada yang dirugikan. Misalnya di kawasan kota hanya untuk kapasitas berapa, harus dipertimbangkan,” tambahnya. (rka/ind)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/