alexametrics
27.5 C
Bojonegoro
Saturday, August 13, 2022

Ditarget Rp 8,3 M, Realisasi Belum Ada Rp 1 M

- Advertisement -

LAMONGAN, Radar Lamongan – Realisasi parkir berlangganan Dinas Perhubungan Lamongan masih jauh dari target yang ditetapkan dari pos pendapatan asli daerah (PAD), Rp 8,3 miliar. Hingga semester pertama berakhir, realisasi baru Rp 700 juta.

Kabid Lalin dan Keselamatan Dishub Lamongan, Sunaryanto, menjelaskan, minimnya pengawasan dan pengendalian di lapangan menjadi salah satu penyebab realisasi yang masih kecil.  Minimanya pengawasan mengakibatkan registrasi ulang ke samsat juga rendah.

Menurut dia, program pemutihan hanya untuk penghapusan denda. Pajak tetap dibayar sesuai tagihan yang terlambat. Parkir berlangganan pembayarannya tetap sekali. “Kalau kita bayarnya tetap setiap tahun, tidak ada kumulatif perhitungan tahun sebelumnya,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan.

Baca Juga :  Gelar Turnamen Catur Bupati Cup 2022

Sunaryanto menuturkan, dinasnya terus berkoordinasi dengan polres terkait jumlah kendaraan yang ada. Tujuannya, perhitungan pajak yang harus dibayarkan.

Sementara itu, parkir harian sasarannya pelat kendaraan luar Lamongan. “Kalau parkir harian sudah hampir terpenuhi targetnya, karena tidak tinggi,” tuturnya.

- Advertisement -

Menurut dia, hanya titik tertentu yang petugas parkir harian dari dinasnya. Ada karcis khusus dikeluarkan secara resmi oleh pengelola. Para pengelola itu yang membayar retribusi ke dinas.

Terkait petugas berseragam dishub, Sunaryanto mengatakan,  hanya membantu menjaga dan mengatur kendaraan. Mereka tidak untuk menerima pembayaran.

Parkir harian biasanya bekerjasama dengan pengelola swasta seperti obyek wisata milik daerah. “Ada tempat khusus yang memang ditarik untuk retribusi parkir harian, dan untuk kendaraan luar kota,” katanya. (rka/yan)

Baca Juga :  Ikuti Dua Kejuaraan, Jalur Lamongan – Mojokerto Jadi Rute Favorit

LAMONGAN, Radar Lamongan – Realisasi parkir berlangganan Dinas Perhubungan Lamongan masih jauh dari target yang ditetapkan dari pos pendapatan asli daerah (PAD), Rp 8,3 miliar. Hingga semester pertama berakhir, realisasi baru Rp 700 juta.

Kabid Lalin dan Keselamatan Dishub Lamongan, Sunaryanto, menjelaskan, minimnya pengawasan dan pengendalian di lapangan menjadi salah satu penyebab realisasi yang masih kecil.  Minimanya pengawasan mengakibatkan registrasi ulang ke samsat juga rendah.

Menurut dia, program pemutihan hanya untuk penghapusan denda. Pajak tetap dibayar sesuai tagihan yang terlambat. Parkir berlangganan pembayarannya tetap sekali. “Kalau kita bayarnya tetap setiap tahun, tidak ada kumulatif perhitungan tahun sebelumnya,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan.

Baca Juga :  Pelayanan Publik Maksimal, Kepercayaan Masyarakat Meningkat

Sunaryanto menuturkan, dinasnya terus berkoordinasi dengan polres terkait jumlah kendaraan yang ada. Tujuannya, perhitungan pajak yang harus dibayarkan.

Sementara itu, parkir harian sasarannya pelat kendaraan luar Lamongan. “Kalau parkir harian sudah hampir terpenuhi targetnya, karena tidak tinggi,” tuturnya.

- Advertisement -

Menurut dia, hanya titik tertentu yang petugas parkir harian dari dinasnya. Ada karcis khusus dikeluarkan secara resmi oleh pengelola. Para pengelola itu yang membayar retribusi ke dinas.

Terkait petugas berseragam dishub, Sunaryanto mengatakan,  hanya membantu menjaga dan mengatur kendaraan. Mereka tidak untuk menerima pembayaran.

Parkir harian biasanya bekerjasama dengan pengelola swasta seperti obyek wisata milik daerah. “Ada tempat khusus yang memang ditarik untuk retribusi parkir harian, dan untuk kendaraan luar kota,” katanya. (rka/yan)

Baca Juga :  Target PAD Pengujian Kendaraan Bermotor Tak Terpenuhi

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/