alexametrics
29.6 C
Bojonegoro
Saturday, May 28, 2022

Penyaluran BPNT Bermasalah

Curigai Dinsos Lamongan Ikut Bermain

LAMONGAN, Radar Lamongan – Penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) rancu. Adanya perubahan skema penyaluran, membuat keluarga penerima manfaat  (KPM) kebingungan. Aturan terbaru, bantuan diberikan secara tunai dan bisa dibelanjakan dimanapun, tidak hanya ke agen.

 

Namun fakta di lapangan,  sejumlah desa masih mengarahkan KPM, agar belanja ke salah satu orang yang ditunjuk oleh desa. Muncul indikasi jika Dinas Sosial (Dinsos) Lamongan ikut bermain dalam skema penyaluran, yang tidak sesuai dengan aturan pusat tersebut.

 

Komisi D DPRD Lamongan memanggil Dinsos Lamongan, terkait permasalahan yang banyak dikeluhkan masyarakat tersebut. Ketua Komisi D DPRD Lamongan Abdul Shomad mengatakan, dewan menerima banyak aduan terkait penyaluran BPNT. Terutama tentang barang yang harganya tidak sesuai dengan standar.

 

Menurut dia, ada yang dipaksa dan disuruh membuat pernyataan untuk membelikan uang bantuan ke salah satu warung yang dipilih. Sehingga, ada indikasi pengkondisian dan seterusnya. Jika melihat edaran dari Kemensos, KPM berhak menerima bantuan uang dan bisa dibelanjakan di semua warung sesuai dengan kebutuhannya.

 

Tapi realita di lapangan, ada indikasi dari perangkat atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang bermain dan mengarahkan untuk membeli ke salah satu warung dengan memberikan ancaman. Karena itu, dewan harus memberikan langkah tegas untuk permasalahan ini.

 

Shomad memastikan, akan melakukan pengawasan dalam penyaluran bulan berikutnya. Selain itu, komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat itu meminta agar semua agen dan supplier dihentikan. Karena KPM berhak atas bantuan yang diterima, yakni mereka bisa membelikan bahan makanan sesuai dengan kebutuhannya.

Baca Juga :  Rangkai Bulan Depan

 

‘’Kalau alasannya untuk laporan fisik, itu bukan permasalahan serius. Sekarang semua serba canggih, ada aplikasi, sehingga bisa diketahui kalau memang ada penyimpangan,” terang politisi F-PDIP tersebut.

 

Kepala Dinsos Lamongan Hamdani Azahari menjelaskan, perangkat seharusnya tidak diperbolehkan memberikan arahan untuk membeli ke tempatnya, apalagi tidak memiliki warung.

 

Kecuali perangkat memang sudah terdaftar menjadi agen. Sehingga, mereka bisa memberikan bukti fisik untuk membantu pelaporan ke Kementrian. Secara aturan, lanjut dia, KPM bisa membeli di luar agen. Sebab penyaluran sudah melalui pos bukan BNI, sedangkan agen ini verifikasi dari bank terkait.

 

‘’Tidak boleh ada paksaan, tapi kalau KPM beli di agen bisa,” katanya.

 

Dani mengaku, kondisi di lapangan memang banyak yang mengeluh. Sebab, skema penyaluran memang dirubah, yakni uang langsung diberikan ke KPM. Mereka bisa membelikan di agen atau toko lain, asalkan ada bukti fisiknya.

 

Semua pemasok harus menyesuaikan harga pasar. Sehingga jika ada yang membedakan, akan langsung disanksi. Dinas sudah membentuk tim satgas dalam memantau penyaluran yang hanya ditarget 15 hari. Termasuk pelaporan untuk 76 ribu penerima.

 

‘’Kadang untuk memudahkan laporan, memang ada yang beli disini, tapi tidak boleh memaksa,” terang Dani.

Baca Juga :  Sering Dapat Tugas Mematikan Key Player Lawan

 

Berdasarkan data yang dihimpun wartawan koran ini, skema penyaluran BPNT di Desa Kebalandono, Babat diatur oleh perangkat desa yang merangkap sebagai agen. Dari jumlah uang BPNT senilai Rp 600 ribu yang diterima, wajib dibelanjakan senilai Rp 300 ribu ke salah satu perangkat yang merangkap menjadi agen. Ancamannya jika tidak akan dicoret dari daftar penerima.

 

Realitanya, dari uang Rp 300 ribu yang dibelanjakan tidak mendapatkan barang sesuai dengan nilai uangnya. Sehingga, ada indikasi kerugian dari KPM sebesar Rp 50 ribu. Bahkan bulan Desember kualitas barangnya kurang baik.

 

‘’Kita tidak menerima kuitansi pembelian, tapi dari contoh kecil beras yang seharusnya dapat 25 kg hanya menerima 23 kg,” tutur salah satu warga Kebalandono Thoriq.

 

Salah satu agen di Kebalandono Tiwik mengaku kalau KPM bisa beli  di luar agen. Sehingga, tidak ada paksaan untuk membeli ke salah satu agen atau perangkat terkait. Tapi skemanya memang dibuat Rp 300 ribu untuk dibelanjakan dan sisanya disimpan.

 

‘’Bisa beli di pasar atau lainnya, asalkan dibelikan kebutuhan pokok sesuai aturan yang ditetapkan oleh Kemensos,” kata salah satu Perangkat Desa Kebalandono tersebut.

 

Sedangkan Kepala Desa Kebalandono, Babat Dasrun menuturkan jika bantuan dibelanjakan ke agen. Seperti sebelumnya dibelanjakan di dua agen. ‘’Langsung dibelanjakan agen, dapatnya apa saja saya tidak tahu,” tuturnya. (rka/ind)

LAMONGAN, Radar Lamongan – Penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) rancu. Adanya perubahan skema penyaluran, membuat keluarga penerima manfaat  (KPM) kebingungan. Aturan terbaru, bantuan diberikan secara tunai dan bisa dibelanjakan dimanapun, tidak hanya ke agen.

 

Namun fakta di lapangan,  sejumlah desa masih mengarahkan KPM, agar belanja ke salah satu orang yang ditunjuk oleh desa. Muncul indikasi jika Dinas Sosial (Dinsos) Lamongan ikut bermain dalam skema penyaluran, yang tidak sesuai dengan aturan pusat tersebut.

 

Komisi D DPRD Lamongan memanggil Dinsos Lamongan, terkait permasalahan yang banyak dikeluhkan masyarakat tersebut. Ketua Komisi D DPRD Lamongan Abdul Shomad mengatakan, dewan menerima banyak aduan terkait penyaluran BPNT. Terutama tentang barang yang harganya tidak sesuai dengan standar.

 

Menurut dia, ada yang dipaksa dan disuruh membuat pernyataan untuk membelikan uang bantuan ke salah satu warung yang dipilih. Sehingga, ada indikasi pengkondisian dan seterusnya. Jika melihat edaran dari Kemensos, KPM berhak menerima bantuan uang dan bisa dibelanjakan di semua warung sesuai dengan kebutuhannya.

 

Tapi realita di lapangan, ada indikasi dari perangkat atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang bermain dan mengarahkan untuk membeli ke salah satu warung dengan memberikan ancaman. Karena itu, dewan harus memberikan langkah tegas untuk permasalahan ini.

 

Shomad memastikan, akan melakukan pengawasan dalam penyaluran bulan berikutnya. Selain itu, komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat itu meminta agar semua agen dan supplier dihentikan. Karena KPM berhak atas bantuan yang diterima, yakni mereka bisa membelikan bahan makanan sesuai dengan kebutuhannya.

Baca Juga :  Berharap Terus Lakukan Perbaikan Birokrasi

 

‘’Kalau alasannya untuk laporan fisik, itu bukan permasalahan serius. Sekarang semua serba canggih, ada aplikasi, sehingga bisa diketahui kalau memang ada penyimpangan,” terang politisi F-PDIP tersebut.

 

Kepala Dinsos Lamongan Hamdani Azahari menjelaskan, perangkat seharusnya tidak diperbolehkan memberikan arahan untuk membeli ke tempatnya, apalagi tidak memiliki warung.

 

Kecuali perangkat memang sudah terdaftar menjadi agen. Sehingga, mereka bisa memberikan bukti fisik untuk membantu pelaporan ke Kementrian. Secara aturan, lanjut dia, KPM bisa membeli di luar agen. Sebab penyaluran sudah melalui pos bukan BNI, sedangkan agen ini verifikasi dari bank terkait.

 

‘’Tidak boleh ada paksaan, tapi kalau KPM beli di agen bisa,” katanya.

 

Dani mengaku, kondisi di lapangan memang banyak yang mengeluh. Sebab, skema penyaluran memang dirubah, yakni uang langsung diberikan ke KPM. Mereka bisa membelikan di agen atau toko lain, asalkan ada bukti fisiknya.

 

Semua pemasok harus menyesuaikan harga pasar. Sehingga jika ada yang membedakan, akan langsung disanksi. Dinas sudah membentuk tim satgas dalam memantau penyaluran yang hanya ditarget 15 hari. Termasuk pelaporan untuk 76 ribu penerima.

 

‘’Kadang untuk memudahkan laporan, memang ada yang beli disini, tapi tidak boleh memaksa,” terang Dani.

Baca Juga :  Rangkai Bulan Depan

 

Berdasarkan data yang dihimpun wartawan koran ini, skema penyaluran BPNT di Desa Kebalandono, Babat diatur oleh perangkat desa yang merangkap sebagai agen. Dari jumlah uang BPNT senilai Rp 600 ribu yang diterima, wajib dibelanjakan senilai Rp 300 ribu ke salah satu perangkat yang merangkap menjadi agen. Ancamannya jika tidak akan dicoret dari daftar penerima.

 

Realitanya, dari uang Rp 300 ribu yang dibelanjakan tidak mendapatkan barang sesuai dengan nilai uangnya. Sehingga, ada indikasi kerugian dari KPM sebesar Rp 50 ribu. Bahkan bulan Desember kualitas barangnya kurang baik.

 

‘’Kita tidak menerima kuitansi pembelian, tapi dari contoh kecil beras yang seharusnya dapat 25 kg hanya menerima 23 kg,” tutur salah satu warga Kebalandono Thoriq.

 

Salah satu agen di Kebalandono Tiwik mengaku kalau KPM bisa beli  di luar agen. Sehingga, tidak ada paksaan untuk membeli ke salah satu agen atau perangkat terkait. Tapi skemanya memang dibuat Rp 300 ribu untuk dibelanjakan dan sisanya disimpan.

 

‘’Bisa beli di pasar atau lainnya, asalkan dibelikan kebutuhan pokok sesuai aturan yang ditetapkan oleh Kemensos,” kata salah satu Perangkat Desa Kebalandono tersebut.

 

Sedangkan Kepala Desa Kebalandono, Babat Dasrun menuturkan jika bantuan dibelanjakan ke agen. Seperti sebelumnya dibelanjakan di dua agen. ‘’Langsung dibelanjakan agen, dapatnya apa saja saya tidak tahu,” tuturnya. (rka/ind)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/