alexametrics
28.4 C
Bojonegoro
Thursday, May 26, 2022

Dari Tantangan Pemulihan Ekonomi hingga Pelayanan dan Inovasi

Tahun anggaran 2022 akan menjadi kinerja yang sesungguhnya bagi Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dalam merealisasikan visi-misinya memajukan Kabupaten Tuban. Sebab, pada 2022 nanti bupati yang dilantik pada 20 Juni 2020 atau baru genap enam bulan memimpin Tuban ini akan menjalankan program dari penjabaran visi-misinya secara penuh dalam satu tahun atau untuk satu periode ke depan.

DI ANTARA pekerjaan rumah yang sudah menanti bupati Aditya Halindra Faridzky di depan mata adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pasalnya, pandemi Covid-19 membawa dampak yang luar biasa terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Tidak sedikit yang gulung tikar.

Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos Radar Tuban dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Tuban, kurun waktu dua tahun terakhir atau selama pandemi menghantam, sekitar 49.742 UMKM di Bumi Ronggolawe terdampak serius. Angka tersebut lebih dari separo jumlah UMKM di Tuban yang tercatat pada diskoperindag, yakni sekitar 93 ribu UMKM.

Kepala Diskoperindag Tuban Agus Wijaya mengungkapkan, 49.742 UMKM yang terdampak pandemi tersebut terbagi dalam dua sektor usaha, yakni sektor industri kecil menengah (IKM) 16.968 dan usaha mikro (UM) 32.774. Adapun UMKM yang terdampak ini terbagi dalam tiga kriteria, yakni kriteria ringan, sedang, dan parah. Pada kriteria parah, pelaku usaha terpaksa gulung tikar setelah tidak memungkinkan untuk melanjutkan usahanya. ‘’Antara biaya produksi dengan keuntungan tidak sebanding. Lebih banyak rugi. Kondisi itulah yang kemudian memaksa mereka tutup,’’ terangnya. 

Para pelaku usaha yang terpaksa gulung tikar ini rata-rata karena harus menanggung beban kredit atau cicilan. Sementara di sisi lain, usahanya sama sekali tidak jalan. Alih-alih jalan, menutup biaya operasional saja tidak mampu. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang terpaksa menggadaikan apa pun yang dimiliki. Mulai BPKB hingga menjual aset untuk menutupi itu semua.

Agus mengakui, tantangan ke depan yang sudah jelas di depan mata adalah pemulihan ekonomi. Dia menyampaikan, langkah taktis yang ditekankan bupati Lindra dalam melakukan pemulihan ekonomi ini dimulai dari hulu. Yakni, pemetaan masalah di hulu. Dalam hal UMKM, misalnya. Pendekatan awal adalah pendataan. ‘’Itu (pendataan sudah kami lakukan, Red). By name by address dan dilengkapi dengan klasifikasi produk, omzet, aset, pemasaran, perizinan usaha, jumlah tenaga kerja, hingga problem usaha yang dihadapi,’’ paparnya.

Baca Juga :  Perbatasan Jatim-Jateng Disekat Siang-Malam

Agus menegaskan, pendekatan dengan kebijakan data ini sangat penting. Sebab, dengan data tersebut, pengambilan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang UMKM akan terukur, terarah, dan terintegrasi dengan setiap OPD. ‘’Mas Bupati selalu menekankan, (dalam menyelesaikan persoalan, Red) harus dari hulu hingga hilir. Tidak bisa hanya di hilir saja. Karena itu data menjadi sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan,’’ jelasnya.

Agus memaparkan, pembangunan di bidang ekonomi sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) selama satu periode kepemimpinan bupati Lindra. Dan, dari RPJMD tersebut sudah diintervensi lagi menjadi rencana jangka pendek yang di-breakdown setiap tahun. 

‘’Kaitannya dengan One Village One Product (OVOP), di tahun 2021 ini sudah terpetakan per klaster, desa mana dan menghasilan (produk) apa, sudah dipetakan semua. Sehingga pada 2022 nanti tinggal menjalankan program dalam mendukung OVOP,’’ jelasnya.

Terkait teknis, terang Agus, pendampingan OVOP akan dilakukan mulai dari produk yang akan digarap, permodalan, peralatan, sampai pada produksi, packaging, dan pemasaran.

Terdekat, lanjut Agus, intervensi pemulihan ekonomi, khusus pengerajin batik tulis yang akan segera direalisasikan adalah mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN), karyawan BUMD, BUMN, instansi vertikal, dan siswa sekolah di lingkup Pemkab Tuban menggunakan batik tulis khas Tuban yang sudah dipatenkan. Kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan bupati Lindra pada awal Januari 2022. ‘’Bagi pengrajin batik tulis, ini (kebijakan mewajibkan penggunaan batik tulis, Red) bisa menjadi peluang luar untuk pemulihan ekonomi para pengerajin batik tulis di Tuban setelah pandemi,’’ jelasnya.

Peluang pemulihan ekonomi tersebut, terang mantan kabag humas dan protokol setda ini, tidak hanya dirasakan oleh satu dua orang atau kelompok pengrajin saja, tapi dirasakan oleh semua pengrajin batik tulis di Tuban. Sebab, motif batik tulis yang dipakai harus beda. Kurang lebih ada 40 motif batik tulis yang sudah dipatenkan. ‘’Mas Bupati minta seluruh motif batik tulis yang sudah dipatenkan harus dimanfaatkan semua. Itu supaya kebijakan mewajibkan memakai batik tulis khas Tuban ini tidak terpusat atau dimonopoli oleh satu perajin saja, melainkan semua perajin batik tulis di Kabupaten Tuban mendapatkan manfaat yang sama dari kebijakan ini,’’ jelasnya.

Kebijakan yang sama secara berkelanjutkan juga akan menyasar produk lain. Artinya, di era bupati Lindra ini akan ada banyak kebijakan yang memberikan intervensi secara langsung pada penggunaan produk lokal. ‘’Tidak tertutup kemungkinan juga mewajibkan seluruh ASN di Tuban untuk menggunakan sepatu produk lokal, kalau memang secara aturan diperbolehkan, Mas Bupati akan membuat kebijakan mewajibkan ASN memakai sepatu produk lokal di Tuban,’’ paparnya.

Baca Juga :  Wilayah Ring Road Dipersiapkan Jadi Perkotaan

Sama halnya dengan batik tulis. Kebijakan untuk menggunakan sepatu produk lokal ini juga harus menyasar seluruh perajin sepatu di Tuban. Tidak boleh dimonopoli oleh satu pengrajin saja. ‘’Mas Bupati ingin semua pelaku UMKM yang ada di Tuban ini merasakan manfaat yang sama dari kebijakan yang dibuat pemkab,’’ tandasnya.

Selain pemulihan ekonomi, tantangan lain yang tidak kalah berat pada 2022 adalah di bidang pelayanan dan inovasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagaimana yang diamanatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahwa setiap daerah harus melakukan terobosan kreatif dalam memberikan pelayanan dan mengejar pendapatan asli daerah (PAD). Di era yang serbacepat ini tidak bisa hanya sekadar bekerja sebagai rutinitas.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tuban Arif Handoyo mengatakan, 2022 adalah tahun pertama era bupati Lindra  menjalankan program sesuai dengan visi-misinya secara penuh dalam setahun. Karena itu, pada tahun tersebut menjadi tolok ukur dalam menjalankan program dari penjabaran visi-misi bupati Aditya Halindra Faridzky. ‘’Insya Allah Tuban semakin lebih baik,’’ tuturnya optimis.

Disinggung soal pelayanan publik dan inovasi yang akan menjadi fokus garapan bupati Lindra pada 2022, Arif menegaskan bahwa semua kebijakan dan program yang akan dijalankan pada tahun mendatang tetap merujuk pada sembilan program prioritas bupati. Mulai pendidikan yang fokus pada nilai-nilai kearifan lokal dan penguatan keagamaan, kesehatan, infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan lingkungan, merealisasikan program OVOP, membangun ekonomi kerakyatan, hingga penataan birokrasi yang berbasis IT.

‘’Soal pelayanan, memang menjadi fokus Mas Bupati. Ke depan, pelayanan harus mulai berbasis IT,’’ tegasnya. Pun dengan inovasi. Satu hal yang selalu ditekankan bupati, terang Arif, kinerja setiap OPD harus out of the box. Bahwa tidak ada lagi kerja hanya sebagai rutinitas. ‘’Setiap OPD harus memiliki minimal satu desa binaan untuk mendukung program OVOP. Sehingga jelas (kinerjanya) dan bisa dilihat hasilnya. Itulah yang ditekankan Mas Bupati,’’ tandasnya.

Tahun anggaran 2022 akan menjadi kinerja yang sesungguhnya bagi Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dalam merealisasikan visi-misinya memajukan Kabupaten Tuban. Sebab, pada 2022 nanti bupati yang dilantik pada 20 Juni 2020 atau baru genap enam bulan memimpin Tuban ini akan menjalankan program dari penjabaran visi-misinya secara penuh dalam satu tahun atau untuk satu periode ke depan.

DI ANTARA pekerjaan rumah yang sudah menanti bupati Aditya Halindra Faridzky di depan mata adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pasalnya, pandemi Covid-19 membawa dampak yang luar biasa terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Tidak sedikit yang gulung tikar.

Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos Radar Tuban dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Tuban, kurun waktu dua tahun terakhir atau selama pandemi menghantam, sekitar 49.742 UMKM di Bumi Ronggolawe terdampak serius. Angka tersebut lebih dari separo jumlah UMKM di Tuban yang tercatat pada diskoperindag, yakni sekitar 93 ribu UMKM.

Kepala Diskoperindag Tuban Agus Wijaya mengungkapkan, 49.742 UMKM yang terdampak pandemi tersebut terbagi dalam dua sektor usaha, yakni sektor industri kecil menengah (IKM) 16.968 dan usaha mikro (UM) 32.774. Adapun UMKM yang terdampak ini terbagi dalam tiga kriteria, yakni kriteria ringan, sedang, dan parah. Pada kriteria parah, pelaku usaha terpaksa gulung tikar setelah tidak memungkinkan untuk melanjutkan usahanya. ‘’Antara biaya produksi dengan keuntungan tidak sebanding. Lebih banyak rugi. Kondisi itulah yang kemudian memaksa mereka tutup,’’ terangnya. 

Para pelaku usaha yang terpaksa gulung tikar ini rata-rata karena harus menanggung beban kredit atau cicilan. Sementara di sisi lain, usahanya sama sekali tidak jalan. Alih-alih jalan, menutup biaya operasional saja tidak mampu. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang terpaksa menggadaikan apa pun yang dimiliki. Mulai BPKB hingga menjual aset untuk menutupi itu semua.

Agus mengakui, tantangan ke depan yang sudah jelas di depan mata adalah pemulihan ekonomi. Dia menyampaikan, langkah taktis yang ditekankan bupati Lindra dalam melakukan pemulihan ekonomi ini dimulai dari hulu. Yakni, pemetaan masalah di hulu. Dalam hal UMKM, misalnya. Pendekatan awal adalah pendataan. ‘’Itu (pendataan sudah kami lakukan, Red). By name by address dan dilengkapi dengan klasifikasi produk, omzet, aset, pemasaran, perizinan usaha, jumlah tenaga kerja, hingga problem usaha yang dihadapi,’’ paparnya.

Baca Juga :  Yudi Pramono Juara Satu CEO Visioner Dirjen Vokasi

Agus menegaskan, pendekatan dengan kebijakan data ini sangat penting. Sebab, dengan data tersebut, pengambilan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang UMKM akan terukur, terarah, dan terintegrasi dengan setiap OPD. ‘’Mas Bupati selalu menekankan, (dalam menyelesaikan persoalan, Red) harus dari hulu hingga hilir. Tidak bisa hanya di hilir saja. Karena itu data menjadi sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan,’’ jelasnya.

Agus memaparkan, pembangunan di bidang ekonomi sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) selama satu periode kepemimpinan bupati Lindra. Dan, dari RPJMD tersebut sudah diintervensi lagi menjadi rencana jangka pendek yang di-breakdown setiap tahun. 

‘’Kaitannya dengan One Village One Product (OVOP), di tahun 2021 ini sudah terpetakan per klaster, desa mana dan menghasilan (produk) apa, sudah dipetakan semua. Sehingga pada 2022 nanti tinggal menjalankan program dalam mendukung OVOP,’’ jelasnya.

Terkait teknis, terang Agus, pendampingan OVOP akan dilakukan mulai dari produk yang akan digarap, permodalan, peralatan, sampai pada produksi, packaging, dan pemasaran.

Terdekat, lanjut Agus, intervensi pemulihan ekonomi, khusus pengerajin batik tulis yang akan segera direalisasikan adalah mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN), karyawan BUMD, BUMN, instansi vertikal, dan siswa sekolah di lingkup Pemkab Tuban menggunakan batik tulis khas Tuban yang sudah dipatenkan. Kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan bupati Lindra pada awal Januari 2022. ‘’Bagi pengrajin batik tulis, ini (kebijakan mewajibkan penggunaan batik tulis, Red) bisa menjadi peluang luar untuk pemulihan ekonomi para pengerajin batik tulis di Tuban setelah pandemi,’’ jelasnya.

Peluang pemulihan ekonomi tersebut, terang mantan kabag humas dan protokol setda ini, tidak hanya dirasakan oleh satu dua orang atau kelompok pengrajin saja, tapi dirasakan oleh semua pengrajin batik tulis di Tuban. Sebab, motif batik tulis yang dipakai harus beda. Kurang lebih ada 40 motif batik tulis yang sudah dipatenkan. ‘’Mas Bupati minta seluruh motif batik tulis yang sudah dipatenkan harus dimanfaatkan semua. Itu supaya kebijakan mewajibkan memakai batik tulis khas Tuban ini tidak terpusat atau dimonopoli oleh satu perajin saja, melainkan semua perajin batik tulis di Kabupaten Tuban mendapatkan manfaat yang sama dari kebijakan ini,’’ jelasnya.

Kebijakan yang sama secara berkelanjutkan juga akan menyasar produk lain. Artinya, di era bupati Lindra ini akan ada banyak kebijakan yang memberikan intervensi secara langsung pada penggunaan produk lokal. ‘’Tidak tertutup kemungkinan juga mewajibkan seluruh ASN di Tuban untuk menggunakan sepatu produk lokal, kalau memang secara aturan diperbolehkan, Mas Bupati akan membuat kebijakan mewajibkan ASN memakai sepatu produk lokal di Tuban,’’ paparnya.

Baca Juga :  Jalur Kereta Api Tuban - Lasem Belum Fix

Sama halnya dengan batik tulis. Kebijakan untuk menggunakan sepatu produk lokal ini juga harus menyasar seluruh perajin sepatu di Tuban. Tidak boleh dimonopoli oleh satu pengrajin saja. ‘’Mas Bupati ingin semua pelaku UMKM yang ada di Tuban ini merasakan manfaat yang sama dari kebijakan yang dibuat pemkab,’’ tandasnya.

Selain pemulihan ekonomi, tantangan lain yang tidak kalah berat pada 2022 adalah di bidang pelayanan dan inovasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagaimana yang diamanatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahwa setiap daerah harus melakukan terobosan kreatif dalam memberikan pelayanan dan mengejar pendapatan asli daerah (PAD). Di era yang serbacepat ini tidak bisa hanya sekadar bekerja sebagai rutinitas.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tuban Arif Handoyo mengatakan, 2022 adalah tahun pertama era bupati Lindra  menjalankan program sesuai dengan visi-misinya secara penuh dalam setahun. Karena itu, pada tahun tersebut menjadi tolok ukur dalam menjalankan program dari penjabaran visi-misi bupati Aditya Halindra Faridzky. ‘’Insya Allah Tuban semakin lebih baik,’’ tuturnya optimis.

Disinggung soal pelayanan publik dan inovasi yang akan menjadi fokus garapan bupati Lindra pada 2022, Arif menegaskan bahwa semua kebijakan dan program yang akan dijalankan pada tahun mendatang tetap merujuk pada sembilan program prioritas bupati. Mulai pendidikan yang fokus pada nilai-nilai kearifan lokal dan penguatan keagamaan, kesehatan, infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan lingkungan, merealisasikan program OVOP, membangun ekonomi kerakyatan, hingga penataan birokrasi yang berbasis IT.

‘’Soal pelayanan, memang menjadi fokus Mas Bupati. Ke depan, pelayanan harus mulai berbasis IT,’’ tegasnya. Pun dengan inovasi. Satu hal yang selalu ditekankan bupati, terang Arif, kinerja setiap OPD harus out of the box. Bahwa tidak ada lagi kerja hanya sebagai rutinitas. ‘’Setiap OPD harus memiliki minimal satu desa binaan untuk mendukung program OVOP. Sehingga jelas (kinerjanya) dan bisa dilihat hasilnya. Itulah yang ditekankan Mas Bupati,’’ tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/