23.1 C
Bojonegoro
Wednesday, May 31, 2023

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah Tetapkan Kepala Dinas Kominfo dan DPKPCK

- Advertisement -

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kekosongan kursi kepala dinas komunikasi dan informatika (dinkominfo),  serta dinas perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya (DPKPCK) di lingkup Pemkab Bojonegoro akhirnya terisi, Jumat (31/3).

 

Siswoyo, yang sebelumnya Camat Trucuk didapuk menjadi kepala dinkominfo,  yang sekitar setahun dijabat Plt.

 

Kemudian kursi kepala DPKPCK diduduki Satito Hadi, sebelumnya menjabat sekretaris dinas setempat.

- Advertisement -

 

Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan pemkab berlangsung di Pendapa Malowopati dan gedung Angling Dharma Jumat (31/3).

 

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan, pelantikan jabatan ini dilakukan untuk penyesuaian jabatan fungsional sesuai tatanan perundang-undangan. Juga, untuk mengisi kekosongan.

 

Bupati meminta DPKPCK serius mempersiapkan hal-hal yang menjadi fasilitas umum. Meliputi, sanitasi, perumahan, penerangan jalan, dan lainnya. ‘’Karena hal tersebut yang membedakan antara tatanan kota dan desa,’’ tuturnya.

 

Bu Anna menilai sanitasi itu salah satunya termasuk juga penyediaan air bersih. Khususnya di Bojonegoro, beberapa wilayah yang sangat rentan terhadap kecukupan air bersih kalau sedang musim kemarau.

 

Sehingga, orang nomor satu di Pemkab Bojonegoro itu meminta agar hal semacam itu tidak ada lagi. Sehingga harus mencari solusi terkait permasalahan tersebut.

 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Siswoyo, Bupati menjelaskan terkait adanya rencana pembangunan dan daerah (RPD) 2024-2026. Pemkab sudah menganggarkan secara perencanaan lima fase makro.

 

Di antaranya, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). ‘’Harapan kami, saudara bertanggung jawab untuk percepatan SPBE. Fokus mengelola SPBE yang ada di pemerintahan Kabupaten Bojonegoro,’’ pesan Bu Anna.

 

Pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemkab harus melakukan kerja dengan baik, inovasi yang baik, dan dedikasi yang baik. ‘’Kontrol masyarakat bukan hal tabu yang kita hadapi, maka diharapkan bisa membangun komunikasi yang baik. Serta, mendorong rasa empati yang baik di lingkungan sosial,’’ himbaunya. (ewi/msu)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kekosongan kursi kepala dinas komunikasi dan informatika (dinkominfo),  serta dinas perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya (DPKPCK) di lingkup Pemkab Bojonegoro akhirnya terisi, Jumat (31/3).

 

Siswoyo, yang sebelumnya Camat Trucuk didapuk menjadi kepala dinkominfo,  yang sekitar setahun dijabat Plt.

 

Kemudian kursi kepala DPKPCK diduduki Satito Hadi, sebelumnya menjabat sekretaris dinas setempat.

- Advertisement -

 

Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan pemkab berlangsung di Pendapa Malowopati dan gedung Angling Dharma Jumat (31/3).

 

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan, pelantikan jabatan ini dilakukan untuk penyesuaian jabatan fungsional sesuai tatanan perundang-undangan. Juga, untuk mengisi kekosongan.

 

Bupati meminta DPKPCK serius mempersiapkan hal-hal yang menjadi fasilitas umum. Meliputi, sanitasi, perumahan, penerangan jalan, dan lainnya. ‘’Karena hal tersebut yang membedakan antara tatanan kota dan desa,’’ tuturnya.

 

Bu Anna menilai sanitasi itu salah satunya termasuk juga penyediaan air bersih. Khususnya di Bojonegoro, beberapa wilayah yang sangat rentan terhadap kecukupan air bersih kalau sedang musim kemarau.

 

Sehingga, orang nomor satu di Pemkab Bojonegoro itu meminta agar hal semacam itu tidak ada lagi. Sehingga harus mencari solusi terkait permasalahan tersebut.

 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Siswoyo, Bupati menjelaskan terkait adanya rencana pembangunan dan daerah (RPD) 2024-2026. Pemkab sudah menganggarkan secara perencanaan lima fase makro.

 

Di antaranya, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). ‘’Harapan kami, saudara bertanggung jawab untuk percepatan SPBE. Fokus mengelola SPBE yang ada di pemerintahan Kabupaten Bojonegoro,’’ pesan Bu Anna.

 

Pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemkab harus melakukan kerja dengan baik, inovasi yang baik, dan dedikasi yang baik. ‘’Kontrol masyarakat bukan hal tabu yang kita hadapi, maka diharapkan bisa membangun komunikasi yang baik. Serta, mendorong rasa empati yang baik di lingkungan sosial,’’ himbaunya. (ewi/msu)

Previous article
Next article

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/