alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Naskah Raperda Dana Abadi Lama Bojonegoro Bisa Digunakan

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Rancangan peraturan daerah (raperda) dana abadi pernah dibahas Pemkab Bojonegoro dan DPRD sampai didok. Sayangnya, raperda itu gagal saat dievaluasi Pemprov Jawa Timur pada 2018 lalu. Artinya, naskah akademik raperda itu masih ada.

 

Diperkirakan jika raperda itu dibahas lagi terkait wacana dana abadi, tidak perlu membuat naskah akademik yang baru. Sebagaimana rekomendasi pansus dalam LKPJ Bupati 2021, terkait investasikan pendapatan atau dana abadi daerah.

 

‘’Hanya perlu melanjutkan raperda yang sudah dibahas itu,’’ ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto.

Menurut Sigit, pembahasan naskah akademik tidak perlu membuat baru. Hanya menyesuaikan aturan-aturan terbaru. Sehingga, pembahasan terkait raperda dana abadi itu tidak akan membutuhkan waktu lama.

 

Perlunya investasi jangka panjang mengingat saat ini sudah ada cantolan regulasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Baca Juga :  Besok Terakhir Pencarian

 

Raperda dana abadi perlu dibahas lagi. Rekomendasi dari DPRD itu seiring sudah waktunya Bojonegoro memikirkan investasi jangka panjang. Bojonegoro memiliki APBD cukup besar dibanding daerah lain di Jatim. Besarnya APBD didukung dana bagi hasil (DBH) migas. Jika DBH migas itu sudah habis, APBD akan sama dengan daerah lainnya.

 

Saat ini, lanjut Sigit, produksi migas masih tinggi. Sehingga, transfer DBH migas masih bergulir. Kondisi itu harus segera diantisipasi saat ada penurunan produksi migas. Bahkan, saat migas nanti habis. ‘’Perlu ada rencana dana abadi itu lagi,’’ jelasnya.

 

Raperda dana abadi kala itu didok pemkab dan DPRD pada 2018 silam. Raperda itu dikirimkan ke provinsi untuk evaluasi. Pemprov Jatim menolak raperda itu karena tidak ada regulasi di atasnya. ‘’Saat ini pembangunan infrastruktur sudah hampir selesai. Maka, perlu dipikirkan membentuk dana abadi,’’ jelas ketua Fraksi Golkar itu.

Baca Juga :  Rekor Baru Lagi, Sehari Tujuh Pasien Covid Meninggal

 

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto mengaku belum tahu terkait hal itu. Sejauh ini pemkab belum melontarkan pernyataan terkait dana abadi itu. Karena itu, dia menunggu statemen pemkab lebih dulu. ‘’Kami menunggu pemkab terkait itu,’’ jelasnya.

 

Terkait naskah akademik, Sukur mengaku bahwa masih ada naskah yang lama. Namun, naskah itu tidak bisa digunakan lagi. Kondisinya sudah berbeda. Jika digunakan, harus dilakukan penyesuaian dengan aturan baru. ‘’Raperda itu kan sudah empat tahun lalu. Jadi, sudah banyak perubahan regulasi,’’ jelasnya. (zim/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Rancangan peraturan daerah (raperda) dana abadi pernah dibahas Pemkab Bojonegoro dan DPRD sampai didok. Sayangnya, raperda itu gagal saat dievaluasi Pemprov Jawa Timur pada 2018 lalu. Artinya, naskah akademik raperda itu masih ada.

 

Diperkirakan jika raperda itu dibahas lagi terkait wacana dana abadi, tidak perlu membuat naskah akademik yang baru. Sebagaimana rekomendasi pansus dalam LKPJ Bupati 2021, terkait investasikan pendapatan atau dana abadi daerah.

 

‘’Hanya perlu melanjutkan raperda yang sudah dibahas itu,’’ ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto.

Menurut Sigit, pembahasan naskah akademik tidak perlu membuat baru. Hanya menyesuaikan aturan-aturan terbaru. Sehingga, pembahasan terkait raperda dana abadi itu tidak akan membutuhkan waktu lama.

 

Perlunya investasi jangka panjang mengingat saat ini sudah ada cantolan regulasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Baca Juga :  Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

 

Raperda dana abadi perlu dibahas lagi. Rekomendasi dari DPRD itu seiring sudah waktunya Bojonegoro memikirkan investasi jangka panjang. Bojonegoro memiliki APBD cukup besar dibanding daerah lain di Jatim. Besarnya APBD didukung dana bagi hasil (DBH) migas. Jika DBH migas itu sudah habis, APBD akan sama dengan daerah lainnya.

 

Saat ini, lanjut Sigit, produksi migas masih tinggi. Sehingga, transfer DBH migas masih bergulir. Kondisi itu harus segera diantisipasi saat ada penurunan produksi migas. Bahkan, saat migas nanti habis. ‘’Perlu ada rencana dana abadi itu lagi,’’ jelasnya.

 

Raperda dana abadi kala itu didok pemkab dan DPRD pada 2018 silam. Raperda itu dikirimkan ke provinsi untuk evaluasi. Pemprov Jatim menolak raperda itu karena tidak ada regulasi di atasnya. ‘’Saat ini pembangunan infrastruktur sudah hampir selesai. Maka, perlu dipikirkan membentuk dana abadi,’’ jelas ketua Fraksi Golkar itu.

Baca Juga :  Partai Berburu Caleg Perempuan

 

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto mengaku belum tahu terkait hal itu. Sejauh ini pemkab belum melontarkan pernyataan terkait dana abadi itu. Karena itu, dia menunggu statemen pemkab lebih dulu. ‘’Kami menunggu pemkab terkait itu,’’ jelasnya.

 

Terkait naskah akademik, Sukur mengaku bahwa masih ada naskah yang lama. Namun, naskah itu tidak bisa digunakan lagi. Kondisinya sudah berbeda. Jika digunakan, harus dilakukan penyesuaian dengan aturan baru. ‘’Raperda itu kan sudah empat tahun lalu. Jadi, sudah banyak perubahan regulasi,’’ jelasnya. (zim/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/