alexametrics
28.4 C
Bojonegoro
Thursday, May 26, 2022

Gagal Ditegakkan Kedisiplinan ASN

TUBAN, Radar Tuban –Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tuban tahun ini gagal menegakkan lurus kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di pemerintahan Bumi Ronggolawe. Konsekuensinya, capaian penegakan kedisiplinan tersebut tidak terpenuhi sempurna 100 persen, namun hanya 99 persen. 

Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN BKPSDM Tuban Irma Putri Kartika, dikonfirmasi melalui kepala sub bidang disiplin dan penghargaan Brian Yahdillah mengatakan, kegagalan untuk mencapai 100 persen tersebut akibat ulah oknum ASN di dinas pendidikan berinisial S yang terjerat kasus penipuan 2014.

”Kasus tersebut tahun ini naik lagi,” ujarnya saat ditemui Jawa Pos Radar Tuban di kantornya kemarin (29/12).

Brian sapaan akrabnya mengatakan, naiknya kasus S disebabkan rekomendasi dari instansi pemerintah yang berkompeten pada bidang kepegawaian di tingkat lebih tinggi. 

Baca Juga :  Terlapor Masih Berstatus Saksi

Dia menyampaikan, rekomendasi tersebut mengarahkan proses purna S sebagai pegawai harus dievaluasi. 

Brian menerangkan, sebelumnya S mengajukan pensiun dini (mengundurkan diri) pada 2017 setelah kesandung kasus hukum tersebut. Waktu itu, badan kepegawaian meluluskan dan S menerima hak pensiunnya.

Rekomendasi yang turun, kata dia, S diberhentikan secara tidak hormat dan hak pensiunnya dihapus. Sarjana hukum lulusan Universitas Brawijaya Malang ini menuturkan, hal tersebut dilakukan semata-mata karena pertimbangan hukum. 

Brian menjelaskan, jika S mengajukan pensiun dini atau mengundurkan diri sebelum putusan pengadilan inkrah, surat rekomendasi evaluasi pensiun tidak akan keluar. Kalau pengajuan pensiun dini atau pengunduran dirinya setelah putusan pengadilan inkrah, S 

harus diberhentikan. ”Harus menerima. Terkait kapan dieksekusi, bisa kapan pun. Tergantung keputusan kepala daerah,” tandasnya.

Baca Juga :  Pemerintah Siap Wujudkan Indonesia Sebagai Pusat Produsen Halal Dunia

Brian menceritakan, enam tahun lalu, S terbukti menipu beberapa orang yang dijanjikan bisa diterima sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Kabupaten Tuban dengan syarat membayar sejumlah uang. Begitu uang dibayar, mereka tidak lolos seleksi ASN.

Merasa ditipu, para korban lapor polisi dan kasusnya naik ke ranah hukum. Setelah putusan pengadilan inkrah, tersangka ditahan di Rutan Surabaya selama satu tahun. Brian menuturkan, dalam kasus penipuan tersebut tersangka melanggar etik kepegawaian, yakni menyalahgunakan jabatan. (sab)

TUBAN, Radar Tuban –Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tuban tahun ini gagal menegakkan lurus kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di pemerintahan Bumi Ronggolawe. Konsekuensinya, capaian penegakan kedisiplinan tersebut tidak terpenuhi sempurna 100 persen, namun hanya 99 persen. 

Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN BKPSDM Tuban Irma Putri Kartika, dikonfirmasi melalui kepala sub bidang disiplin dan penghargaan Brian Yahdillah mengatakan, kegagalan untuk mencapai 100 persen tersebut akibat ulah oknum ASN di dinas pendidikan berinisial S yang terjerat kasus penipuan 2014.

”Kasus tersebut tahun ini naik lagi,” ujarnya saat ditemui Jawa Pos Radar Tuban di kantornya kemarin (29/12).

Brian sapaan akrabnya mengatakan, naiknya kasus S disebabkan rekomendasi dari instansi pemerintah yang berkompeten pada bidang kepegawaian di tingkat lebih tinggi. 

Baca Juga :  Siap Membuka Prodi Kewirausahaan dan Teknik Kimia

Dia menyampaikan, rekomendasi tersebut mengarahkan proses purna S sebagai pegawai harus dievaluasi. 

Brian menerangkan, sebelumnya S mengajukan pensiun dini (mengundurkan diri) pada 2017 setelah kesandung kasus hukum tersebut. Waktu itu, badan kepegawaian meluluskan dan S menerima hak pensiunnya.

Rekomendasi yang turun, kata dia, S diberhentikan secara tidak hormat dan hak pensiunnya dihapus. Sarjana hukum lulusan Universitas Brawijaya Malang ini menuturkan, hal tersebut dilakukan semata-mata karena pertimbangan hukum. 

Brian menjelaskan, jika S mengajukan pensiun dini atau mengundurkan diri sebelum putusan pengadilan inkrah, surat rekomendasi evaluasi pensiun tidak akan keluar. Kalau pengajuan pensiun dini atau pengunduran dirinya setelah putusan pengadilan inkrah, S 

harus diberhentikan. ”Harus menerima. Terkait kapan dieksekusi, bisa kapan pun. Tergantung keputusan kepala daerah,” tandasnya.

Baca Juga :  Bupati Tuban Halindra: Bantuan untuk PKL dan UMK Harapan Bertahan

Brian menceritakan, enam tahun lalu, S terbukti menipu beberapa orang yang dijanjikan bisa diterima sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Kabupaten Tuban dengan syarat membayar sejumlah uang. Begitu uang dibayar, mereka tidak lolos seleksi ASN.

Merasa ditipu, para korban lapor polisi dan kasusnya naik ke ranah hukum. Setelah putusan pengadilan inkrah, tersangka ditahan di Rutan Surabaya selama satu tahun. Brian menuturkan, dalam kasus penipuan tersebut tersangka melanggar etik kepegawaian, yakni menyalahgunakan jabatan. (sab)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/