REALISASI pajak bumi bangunan (PBB) di 18 desa dari 9 kecamatan belum lunas 100 persen. Di antaranya Kecamatan Baureno, Kapas, Bojonegoro, Padangan, Sukosewu, Kepohbaru, Dander, Gayam, dan Kalitidu. Akibat belum lunas 100 persen, 18 kepala desa dan jajaran perangkat desa belum terima gaji kurang lebih lima bulan.
Kepala Desa (Kades) Campurejo Edi Sampurno mengatakan, bahwa pihaknya hanya bisa pasrah terkait belum cairnya alokasi dana desa (ADD) tahap dua. Karena upaya untuk realisasi PBB sudah maksimal. Namun karena memang ada beberapa wajib pajak (WP) tidak berada di tempat dan tidak ada itikad baik untuk bayar PBB, otomatis realisasinya belum bisa 100 persen.
“Kemungkinan seperti tahun-tahun sebelumnya, ADD dicairkan akhir tahun dan dikurangi pajak terhutang,” kata Edi.
Edi tetap menilai pelunasan PBB 100 persen dibebankan kepada pemerintah desa sebagai syarat pencairan ADD itu tidak adil. “Kerja kami tidak hanya menarik PBB, tapi ada banyak tugas lain,” ucapnya. Selain tidak adil, dampaknya menyulitkan proses administrasi pengelolaan keuangan desa.
“Ditundanya pencairan ADD otomatis siskeudes jadi berantakan. Kami perlu merancang perubahan APBDes 2022, juga merancang APBDes 2023,” bebernya.
Terpisah, Sekretaris Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas David Pranoto menyampaikan, realisasi PBB sudah lunas 100 persen. Pihaknya sudah mengirim proposal pencairan ADD tahap dua, tapi belum cair. “Proposalnya sudah kami kirim, tapi masih menunggu pencairannya,” terangnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Bojonegoro Ibnu Soeyoeti mengawal realisasi PBB agar tiap desa semakin optimal. Adapun realisasi PBB per 29 November ini secara global sudah mencapai 96 persen atau Rp 44,4 miliar dari target Rp 45,8 miliar. Tahun lalu menyisakan sembilan desa belum lunas PBB 100 persen. “Harapannya tahun ini kurang dari sembilan desa,” pungkasnya. (bgs/msu)
