alexametrics
28.1 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Butuh Perdes Perlindungan dari Debt Collector

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Peraturan desa (perdes)  tentang tata kelola juru tagih (debt collector) memasuki permukiman perlu diterapkan. Ada durasi dan waktunya, agar ketentraman warga tidak terganggu.
Hanya, tinggal kemauan pemerintah desa (pemdes) merealisasikannya. Misalnya Desa Tanggir, Kecamatan Malo, membuat perdes, tentang juru tagih tidak bisa menarik ke rumah warga ketika malam.
Mawar (nama samaran) salah satu ibu rumah tangga warga desa di Kecamatan Dander, merasakannya. Ia terlilit utang karena bunga dibebankan terlalu besar. Selain itu penarikan dengan menggunakan ancaman. Hal tersebut perlu menjadi perhartian pemdes, sebab desa merupakan unsur penting menjaga ketentraman masyarakat. Desa juga mempunyai kewenangan membuat perdes sesuai kondisi masyarakat.
Mawar terpaksa utang karena membutuhkan uang untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Namun, tidak disangka ia justru terlilit utang dan ditagih dengan cara mengancam. Saat itu, ia meminjam sekitar Rp 2 juta. Namun, tiap minggu ia harus membayar Rp 250 ribu.
“Tiap minggu saya sudah bayar, mungkin kalau dihitung sudah lunas,” keluhnya.
Namun, tidak disangka, ternyata dirinya hanya membayar bunganya saja. Sedangkan, uang pinjaman masih utuh belum terbayar. Mawar mengaku ketika debt collector datang ke rumahnya untuk menagih, jika tidak diberi akan melaporkan ke pihak hukum. “Kami orang awam tidak tahu hukum, jadi ya takut kalau diancam,” ungkapnya.
Mawar mengaku, saat melakukan transaksi pinjaman, tidak menyertakan surat bermaterai atau hitam di atas putih. Sebagai tanda persetujuan meminjam. Ia tidak mempunyai keberanian melaporkan kondisi tersebut ke pihak pemdes.
Ketua Persatuan Pemerintah Desa Indonesia (PPDI) Bojonegoro Soedjoko menjelaskan, meski terkait utang piutang, jika sudah meresahkan ketertiban warga, pemdes bisa turun tangan membantu. “Sudah menjadi tugas dan kewajiban pemdes melindungi warganya,” jelasnya.
Salah satunya, menurut Soedjoko, bisa dengan pendekatan peraturan. Pemdes mempunyai kewenangan membuat perdes. Hal itu merupakan inisiatif desa, dengan proses pembentukan melihat kondisi desa masing-masing. “Begitu juga ketika hubungannya dengan yang diresahkan masyarakat, terutama debt collector dengan catatan ketika meresahkan masyarakat,” tuturnya.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro Rohmad Gozhali Dwiyanto mengatakan, pemdes mempunyai kewenangan membuat perdes kepentingan masyarakat. Salah satunya bisa digunakan melindungi warga dari debt collector. Selain itu, pemdes bisa memanfaatkan BUMDes untuk mengatasi permasalahan warga terlilit utang. “Seperti halnya BUMDes juga bisa dimanfaatkan untuk sarana pinjam meminjam,” tuturnya. (luk)

Baca Juga :  Para Pemain Persibo Bojonegoro Sudah Tinggalkan Mes

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Peraturan desa (perdes)  tentang tata kelola juru tagih (debt collector) memasuki permukiman perlu diterapkan. Ada durasi dan waktunya, agar ketentraman warga tidak terganggu.
Hanya, tinggal kemauan pemerintah desa (pemdes) merealisasikannya. Misalnya Desa Tanggir, Kecamatan Malo, membuat perdes, tentang juru tagih tidak bisa menarik ke rumah warga ketika malam.
Mawar (nama samaran) salah satu ibu rumah tangga warga desa di Kecamatan Dander, merasakannya. Ia terlilit utang karena bunga dibebankan terlalu besar. Selain itu penarikan dengan menggunakan ancaman. Hal tersebut perlu menjadi perhartian pemdes, sebab desa merupakan unsur penting menjaga ketentraman masyarakat. Desa juga mempunyai kewenangan membuat perdes sesuai kondisi masyarakat.
Mawar terpaksa utang karena membutuhkan uang untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Namun, tidak disangka ia justru terlilit utang dan ditagih dengan cara mengancam. Saat itu, ia meminjam sekitar Rp 2 juta. Namun, tiap minggu ia harus membayar Rp 250 ribu.
“Tiap minggu saya sudah bayar, mungkin kalau dihitung sudah lunas,” keluhnya.
Namun, tidak disangka, ternyata dirinya hanya membayar bunganya saja. Sedangkan, uang pinjaman masih utuh belum terbayar. Mawar mengaku ketika debt collector datang ke rumahnya untuk menagih, jika tidak diberi akan melaporkan ke pihak hukum. “Kami orang awam tidak tahu hukum, jadi ya takut kalau diancam,” ungkapnya.
Mawar mengaku, saat melakukan transaksi pinjaman, tidak menyertakan surat bermaterai atau hitam di atas putih. Sebagai tanda persetujuan meminjam. Ia tidak mempunyai keberanian melaporkan kondisi tersebut ke pihak pemdes.
Ketua Persatuan Pemerintah Desa Indonesia (PPDI) Bojonegoro Soedjoko menjelaskan, meski terkait utang piutang, jika sudah meresahkan ketertiban warga, pemdes bisa turun tangan membantu. “Sudah menjadi tugas dan kewajiban pemdes melindungi warganya,” jelasnya.
Salah satunya, menurut Soedjoko, bisa dengan pendekatan peraturan. Pemdes mempunyai kewenangan membuat perdes. Hal itu merupakan inisiatif desa, dengan proses pembentukan melihat kondisi desa masing-masing. “Begitu juga ketika hubungannya dengan yang diresahkan masyarakat, terutama debt collector dengan catatan ketika meresahkan masyarakat,” tuturnya.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro Rohmad Gozhali Dwiyanto mengatakan, pemdes mempunyai kewenangan membuat perdes kepentingan masyarakat. Salah satunya bisa digunakan melindungi warga dari debt collector. Selain itu, pemdes bisa memanfaatkan BUMDes untuk mengatasi permasalahan warga terlilit utang. “Seperti halnya BUMDes juga bisa dimanfaatkan untuk sarana pinjam meminjam,” tuturnya. (luk)

Baca Juga :  Pohon Tumbang Masih Jadi Ancaman

Artikel Terkait

Most Read

Shodikin Diadili, PH Ajukan Eksepsi

Investasi Kilang Minyak Capai Rp 211,9 T

Artikel Terbaru


/