alexametrics
25.4 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Kampanye Terbuka Ditiadakan, Tim Kampanye Dituntut Kreatif

Radar Tuban – Kampanye pasangan calon (paslon) tahun ini berbeda dengan pilkada tahun-tahun sebelumnya. Di antara perbedaan yang mencolok adalah tanpa jadwal kampanye terbuka atau rapat umum untuk masingmasing paslon.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPUK Tuban Zakiyatul Munawaroh mengatakan, untuk pilkada tahun ini KPUK tidak perlu membuat jadwal kampanye untuk masing-masing paslon menyusul peniadaan kampanye terbuka di tengah pandemi Covid-19.

Sebaliknya, seluruh paslon bisa melakukan kampanye mulai tanggal yang ditetapkan hingga berakhirnya masa kampanye. Persisnya, 26 September hingga 5 Desember 2020.

Disampaikan Zakiya, kampanye tatap muka yang masih diperbolehkan adalah kampanye terbatas. Itu pun, terang satu-satunya komisioner perempuan tersebut, jumlah pesertanya dibatasi. Maksimal hanya 50 orang. Selain dibatasi, terang Zakiya, pelaksanaannya juga menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Baca Juga :  PNS Bolos Tanpa Kejelaan Terancam Dipecat

‘’Jika tidak, maka sanksi akan menanti. Itu (pelanggaran, Red) ranahnya badan pengawas pemilu (bawaslu),’’ terang komisioner berjilbab itu. Lebih lanjut Zakiya menjelaskan, pada pilkada tahun ini setiap tim pemenangan paslon dituntut kreatif dalam melakukan kampanye.

Sebab, hampir seluruh proses kegiatan kampanye menggunakan metode dalam jaringan (daring). Utamanya di media sosial. Sebab, hanya itu satu-satunya ruang kampanye di tengah pandemi yang paling aman untuk dilakukan.

Meski hanya tersedia waktu sekitar dua bulan untuk melakukan kampanye, namun waktu tersebut dirasa cukup untuk memaparkan visi dan misi masing-masing paslon di media sosial. Terlebih, sekarang adalah era digital. Hampir semua masyarakat bisa mengakses media sosial.

Baca Juga :  Bakal Diisi Pj Bupati selama 17 Bulan

‘’Kampanye yang menuntut kreativitas (masing-masing tim kampanye paslon, Red),’’ terang mantan pendidik itu. Meski demikian, setiap tim kampanye bebas dalam melakukan kampanye di media sosial. Tetap ada batasan-batasan yang harus dilakukan.

‘’Tetap ada atu ran-aturan yang harus ditaati,’’ tegas dia yang kemudian mengu raikan beberapa jenis pe lang garan. Seperti tidak melakukan ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, dan melanggar undang-undang.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Tuban Sulamul Hadi menyatakan, setiap akun yang melakukan black campaign di dunia maya tetap bisa ditindak. ‘’Kalau pelanggaran kampanye yang dilakukan tim kampanye terdaftar di KPU bisa dijerat dengan peraturan KPU dan UU ITE. Tapi, kalau di luar akun tim pemenangan menjeratnya dengan ITE,’’ tegas Hadi.

Radar Tuban – Kampanye pasangan calon (paslon) tahun ini berbeda dengan pilkada tahun-tahun sebelumnya. Di antara perbedaan yang mencolok adalah tanpa jadwal kampanye terbuka atau rapat umum untuk masingmasing paslon.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPUK Tuban Zakiyatul Munawaroh mengatakan, untuk pilkada tahun ini KPUK tidak perlu membuat jadwal kampanye untuk masing-masing paslon menyusul peniadaan kampanye terbuka di tengah pandemi Covid-19.

Sebaliknya, seluruh paslon bisa melakukan kampanye mulai tanggal yang ditetapkan hingga berakhirnya masa kampanye. Persisnya, 26 September hingga 5 Desember 2020.

Disampaikan Zakiya, kampanye tatap muka yang masih diperbolehkan adalah kampanye terbatas. Itu pun, terang satu-satunya komisioner perempuan tersebut, jumlah pesertanya dibatasi. Maksimal hanya 50 orang. Selain dibatasi, terang Zakiya, pelaksanaannya juga menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Baca Juga :  Supplier Adalah Penyedia, Bukan Perantara

‘’Jika tidak, maka sanksi akan menanti. Itu (pelanggaran, Red) ranahnya badan pengawas pemilu (bawaslu),’’ terang komisioner berjilbab itu. Lebih lanjut Zakiya menjelaskan, pada pilkada tahun ini setiap tim pemenangan paslon dituntut kreatif dalam melakukan kampanye.

Sebab, hampir seluruh proses kegiatan kampanye menggunakan metode dalam jaringan (daring). Utamanya di media sosial. Sebab, hanya itu satu-satunya ruang kampanye di tengah pandemi yang paling aman untuk dilakukan.

Meski hanya tersedia waktu sekitar dua bulan untuk melakukan kampanye, namun waktu tersebut dirasa cukup untuk memaparkan visi dan misi masing-masing paslon di media sosial. Terlebih, sekarang adalah era digital. Hampir semua masyarakat bisa mengakses media sosial.

Baca Juga :  SEMANGAT GOTONG-ROYONG MEREBUT KEMENANGAN PILKADA 2020

‘’Kampanye yang menuntut kreativitas (masing-masing tim kampanye paslon, Red),’’ terang mantan pendidik itu. Meski demikian, setiap tim kampanye bebas dalam melakukan kampanye di media sosial. Tetap ada batasan-batasan yang harus dilakukan.

‘’Tetap ada atu ran-aturan yang harus ditaati,’’ tegas dia yang kemudian mengu raikan beberapa jenis pe lang garan. Seperti tidak melakukan ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, dan melanggar undang-undang.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Tuban Sulamul Hadi menyatakan, setiap akun yang melakukan black campaign di dunia maya tetap bisa ditindak. ‘’Kalau pelanggaran kampanye yang dilakukan tim kampanye terdaftar di KPU bisa dijerat dengan peraturan KPU dan UU ITE. Tapi, kalau di luar akun tim pemenangan menjeratnya dengan ITE,’’ tegas Hadi.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/