alexametrics
31.2 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

DTKS Tidak Update, Picu Persoalan Mendasar Kemiskinan

TUBAN, Radar Tuban – Kepala Badan Pusat Statisk (BPS) Kabupaten Tuban Eko Mardiana memiliki penilaian tersendiri kenapa Tuban selalu berada di peringkat lima sebagai daerah termiskin di Jawa Timur.
‘’Persoalan mendasarnya adalah masalah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS),’’ kata Eko, sapaan akrabnya kepada Jawa Pos Radar Tuban usai menjadi narasumber dialog publik terkait kemiskinan di Tuban yang diselenggarakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) memperingati Hari Sumpah Pemuda kemarin (28/10).
Eko menyampaikan, selama melakukan survei kemiskinan, banyak ditemukan program bantuan dari pemerintah yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran. ‘’Ada yang betul-betul miskin malah tidak tercatat (sebagai penerima bantuan, Red). Sementara yang sudah mampu malah menerima,’’ katanya.
Kenapa BPS tahu persoalan mendasar tersebut? Eko mengemukakan, survei kemiskinan yang dilakukan BPS tidak hanya menanyakan soal pendapatan dan pengeluaran, namun juga bantuan yang diterima setiap keluarga. Baik itu bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta, maupun bantuan dari perorangan. ‘’Jadi, pertanyaannya (terkait survei kemiskinan, Red) bukan hanya soal: berapa uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan satu bulan per orang? Tetapi juga mengkonversi semua bantuan yang diterima menjadi uang,’’ terangnya.
Eko mengatakan, bantuan yang diterima keluarga tidak mampu tetap masuk sebuah pendapatan. Misalnya, keluarga si A menerima bantuan beras 20 kilogram (kg) per bulan, maka bantuan beras 20 kg itu tetap dikonversi menjadi uang. Sehingga, indikator garis kemiskinan (GK) tidak hanya berdasar pengeluaran pribadi, namun juga bantuan yang dikonversi menjadi uang. Praktis, jika sudah menerima bantuan, tetapi masih masuk kategori miskin berdasar indikator GK, berarti memang benar-benar miskin.
Itu artinya, kata dia, bantuan yang diberikan pemerintah memang bisa membantu mengurangi angka kemiskinan. Namun, jika bantuan yang diterima tersebut tepat sasaran. ‘’Karena itu, kami sampaikan kepada pemkab, DTKS di Kabupaten Tuban ini perlu di-update,’’ ujarnya lulusan Universitas Negeri Jember itu.
Menurut Eko, DTKS di Tuban  sepertinya sudah lama tidak di-update. Karena itu, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Tidak sedikit keluarga penerima manfaat (KPM) atau keluarga yang menerima bantuan masuk kategori kaya. Namun, karena datanya belum di-update, sehingga masih tercatat sebagai penerima bantuan. Sementara yang benar-benar miskin malah tidak menerima bantuan, karena namanya belum masuk DTKS.
‘’Dari awal saya sudah merasa (ini DTKS sudah lama tidak di-update, Red). Kalau di kabupaten lain maksimal setiap periode di-update, bahkan ada yang setiap tahun diperbarui. Tapi, ini kelihatannya Mas Bupati (Aditya Halindra Faridzky, Red) mulai di-update,’’ tandasnya.

Baca Juga :  SMA-SMK Mulai Aktifkan Ekstrakurikuler

TUBAN, Radar Tuban – Kepala Badan Pusat Statisk (BPS) Kabupaten Tuban Eko Mardiana memiliki penilaian tersendiri kenapa Tuban selalu berada di peringkat lima sebagai daerah termiskin di Jawa Timur.
‘’Persoalan mendasarnya adalah masalah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS),’’ kata Eko, sapaan akrabnya kepada Jawa Pos Radar Tuban usai menjadi narasumber dialog publik terkait kemiskinan di Tuban yang diselenggarakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) memperingati Hari Sumpah Pemuda kemarin (28/10).
Eko menyampaikan, selama melakukan survei kemiskinan, banyak ditemukan program bantuan dari pemerintah yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran. ‘’Ada yang betul-betul miskin malah tidak tercatat (sebagai penerima bantuan, Red). Sementara yang sudah mampu malah menerima,’’ katanya.
Kenapa BPS tahu persoalan mendasar tersebut? Eko mengemukakan, survei kemiskinan yang dilakukan BPS tidak hanya menanyakan soal pendapatan dan pengeluaran, namun juga bantuan yang diterima setiap keluarga. Baik itu bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta, maupun bantuan dari perorangan. ‘’Jadi, pertanyaannya (terkait survei kemiskinan, Red) bukan hanya soal: berapa uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan satu bulan per orang? Tetapi juga mengkonversi semua bantuan yang diterima menjadi uang,’’ terangnya.
Eko mengatakan, bantuan yang diterima keluarga tidak mampu tetap masuk sebuah pendapatan. Misalnya, keluarga si A menerima bantuan beras 20 kilogram (kg) per bulan, maka bantuan beras 20 kg itu tetap dikonversi menjadi uang. Sehingga, indikator garis kemiskinan (GK) tidak hanya berdasar pengeluaran pribadi, namun juga bantuan yang dikonversi menjadi uang. Praktis, jika sudah menerima bantuan, tetapi masih masuk kategori miskin berdasar indikator GK, berarti memang benar-benar miskin.
Itu artinya, kata dia, bantuan yang diberikan pemerintah memang bisa membantu mengurangi angka kemiskinan. Namun, jika bantuan yang diterima tersebut tepat sasaran. ‘’Karena itu, kami sampaikan kepada pemkab, DTKS di Kabupaten Tuban ini perlu di-update,’’ ujarnya lulusan Universitas Negeri Jember itu.
Menurut Eko, DTKS di Tuban  sepertinya sudah lama tidak di-update. Karena itu, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Tidak sedikit keluarga penerima manfaat (KPM) atau keluarga yang menerima bantuan masuk kategori kaya. Namun, karena datanya belum di-update, sehingga masih tercatat sebagai penerima bantuan. Sementara yang benar-benar miskin malah tidak menerima bantuan, karena namanya belum masuk DTKS.
‘’Dari awal saya sudah merasa (ini DTKS sudah lama tidak di-update, Red). Kalau di kabupaten lain maksimal setiap periode di-update, bahkan ada yang setiap tahun diperbarui. Tapi, ini kelihatannya Mas Bupati (Aditya Halindra Faridzky, Red) mulai di-update,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Sempat Vakum Empat Tahun, Perlahan Ada Regenerasi Anggota

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/