27.6 C
Bojonegoro
Monday, February 6, 2023

Guru Madrasah di Bojonegoro Belum Bisa Terima Tunjangan APBD

- Advertisement -

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Para guru lingkup Kantor Kemenag Bojonegoro tampaknya belum bisa mendapatkan tunjangan bersumber dari APBD Bojonegoro. Berdasar kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) APBD 2023 tidak alokasi anggaran untuk tunjangan tersebut. Alasannya, tidak ada usulan pemberian tunjangan guru di bawah Kemenag itu.

 

Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengatakan, tunjangan untuk guru-guru Kemenag sebelumnya sempat dibahas oleh DPRD dan pemkab. DPRD mengusulkan agar para guru di bawah Kemenag bisa mendapatkan tunjangan.

 

Selama ini yang mendapatkan tunjangan hanya guru di bawah dinas pendidikan (disdik). ‘’Guru di bawah Kemenag tidak mendapatkan tunjangan apapun dari APBD,’’ jelas politikus asal Baureno tersebut.

- Advertisement -

Saat pembahasan, menurut Supriyanto, memang belum bisa disahkan, karena belum ada permintaan dari Kemenag terkait tunjangan. Sehingga, belum bisa dialokasikan.

 

Jumlah guru di lingkup Kemenag sama sekali tidak mendapatkan tunjangan sebanyak 1.900 orang. Jika setiap bulan dianggarkan Rp 300 ribu, setahun hanya butuh Rp 6,4 miliar. ‘’Secara keuangan Bojonegoro mampu,’’ ujar politikus Golkar tersebut.

 

Menurut dia, guru-guru di bawah Kemenag harus mendapatkan perhatian, salah satunya tunjangan dari APBD. Sebab, guru di bawah disdik sudah mendapatkan tunjangan sejak lama. Bahkan, nilainya naik setiap tahun.

 

Tahun ini alokasi anggaran honorer disdik Rp 40,2 miliar. Naik Rp 1,5 miliar dari tahun lalu hanya Rp 38,7 miliar. Kenaikannya 20 persen dari tahun lalu. Jumlah honorer yang menerima tunjangan sebanyak 3.166 orang. Terdiri guru PAUD, TK, SD, dan SMP.

 

Guru honorer menerima besaran tunjangan sesuai kriteria. Ada pembedaan besaran tunjangan guru yang memiliki dan tidak nomor unik pendidikan tenaga kependidikan (NUPTK). Tahun ini pencairan tunjangan dilakukan setiap bulan.

 

Kepala Kantor Kemenag Bojonegoro Munir saat di konfirmasi mengaku tidak mengetahui terkait hal itu. ‘’Itu kami tidak tahu. Langsung ke kasi pendma saja,’’ jelasnya. (zim/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Para guru lingkup Kantor Kemenag Bojonegoro tampaknya belum bisa mendapatkan tunjangan bersumber dari APBD Bojonegoro. Berdasar kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) APBD 2023 tidak alokasi anggaran untuk tunjangan tersebut. Alasannya, tidak ada usulan pemberian tunjangan guru di bawah Kemenag itu.

 

Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengatakan, tunjangan untuk guru-guru Kemenag sebelumnya sempat dibahas oleh DPRD dan pemkab. DPRD mengusulkan agar para guru di bawah Kemenag bisa mendapatkan tunjangan.

 

Selama ini yang mendapatkan tunjangan hanya guru di bawah dinas pendidikan (disdik). ‘’Guru di bawah Kemenag tidak mendapatkan tunjangan apapun dari APBD,’’ jelas politikus asal Baureno tersebut.

- Advertisement -

Saat pembahasan, menurut Supriyanto, memang belum bisa disahkan, karena belum ada permintaan dari Kemenag terkait tunjangan. Sehingga, belum bisa dialokasikan.

 

Jumlah guru di lingkup Kemenag sama sekali tidak mendapatkan tunjangan sebanyak 1.900 orang. Jika setiap bulan dianggarkan Rp 300 ribu, setahun hanya butuh Rp 6,4 miliar. ‘’Secara keuangan Bojonegoro mampu,’’ ujar politikus Golkar tersebut.

 

Menurut dia, guru-guru di bawah Kemenag harus mendapatkan perhatian, salah satunya tunjangan dari APBD. Sebab, guru di bawah disdik sudah mendapatkan tunjangan sejak lama. Bahkan, nilainya naik setiap tahun.

 

Tahun ini alokasi anggaran honorer disdik Rp 40,2 miliar. Naik Rp 1,5 miliar dari tahun lalu hanya Rp 38,7 miliar. Kenaikannya 20 persen dari tahun lalu. Jumlah honorer yang menerima tunjangan sebanyak 3.166 orang. Terdiri guru PAUD, TK, SD, dan SMP.

 

Guru honorer menerima besaran tunjangan sesuai kriteria. Ada pembedaan besaran tunjangan guru yang memiliki dan tidak nomor unik pendidikan tenaga kependidikan (NUPTK). Tahun ini pencairan tunjangan dilakukan setiap bulan.

 

Kepala Kantor Kemenag Bojonegoro Munir saat di konfirmasi mengaku tidak mengetahui terkait hal itu. ‘’Itu kami tidak tahu. Langsung ke kasi pendma saja,’’ jelasnya. (zim/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Bentuk Istana dari Lego

Dua Kali Bobol Konter

Potensi Ekspansi Pabrik, Jadi Perhatian

Pertanyakan Nasib Seluruh Karyawan


/