alexametrics
24 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Proyek Pasar Besar Tuban Mangkrak, User PBT: Kembalikan Uang Kami!

Radar Tuban – Usai orasi dan menempelkan baliho protes di pagar proyek Pasar Besar Tuban (PBT), puluhan user menuju Kantor Pemkab Tuban. Sekitar pukul 09.30 mereka sampai di depan Kantor Pemkab Tuban dengan dikawal mobil polisi.

Sambil membentangkan tulisan protes, mereka secara bergantian berorasi menuntut kejelasan nasibnya. Untuk kesekian kalinya, para user PBT itu menggelar aksi protes. User PBT adalah para pedagang yang sudah melakukan transaksi jualbeli atas kepemilikan toko, kios, dan los yang rencananya akan dibangun di pasar tersebut pada 2003 lalu. Seiring berjalannya waktu, proyek tersebut mangkrak.

Dan saat ini Pemkab Tuban membuat proyek baru dengan mendirikan pasar semi modern di lahan yang sama. Hanif, Ketua Paguyuban PBT mengatakan tuntutan para user yakni meminta uang yang digunakan untuk beli kios di PBT dikembalikan.

Dari awal tuntutan yang minta uang dikembalikan 15 kali lipat, para user melunak dan meminta uang dikembalikan sesuai dengan nominal saat kali pertama transaksi 2003 lalu. ‘’Tahun lalu bupati janji menyelesaikan masalah ini, kami menagih janji ini,’’ kata dia dalam orasinya.

Disampaikan Hanif, lebih dari 17 tahun harapan untuk membuka usaha di PBT lenyap. Hak mereka untuk memiliki toko, kios, dan los musnah seiring dengan perataan lahan pada 17 Oktober 2019 lalu. Luka tersebut dalam dengan ketidakjelasan uang yang sudah digunakan untuk membayar kios tak kunjung dikembalikan oleh Pemkab Tuban.

Baca Juga :  Kebanyakan PDP Meninggal Ternyata Negatif Covid

‘’Kami menuntut penggan tian dan hak user diselesaikan secepatnya,’’ tegas dia. Hanif mengatakan dalam beberapa kali pertemuan yang digelar setahun belakangan, Pemkab Tuban menjanjikan uang user akan dikembalikan dalam waktu dekat.

Para user juga dijanjikan akan diberi kompensasi kerohiman tempat usaha baru yang rencananya akan di bangun di Kelurahan Karang sari, Tuban. ‘’Dua periode bupati, masalah ini tak kunjung selesai,’’ tuntut pedagang asal Desa Sam bonggede, Kecamatan Merakurak ini.

Jika tuntutan tersebut tak dipenuhi, Hanif beserta ex user PBT lain mengaku siap menggelar aksi yang lebih besar lagi. Masih kata Hanif, selama ini pihaknya menyampaikan tuntutan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, tapi tak kunjung menemukan solusi.

‘’Selama ini kami sudah mengikuti hukum negara. Kalau hukum negara tak menemukan solusi, kami siap menggunakan hukum rimba,’’ ungkap dia kecewa. Kepala Diskoperindag Tuban Agus Wijaya yang menemui pendemo menjelaskan Pemkab Tuban sudah berupaya menemui HK tiga kali, tapi belum diterima dengan alasan pandemi.

Baca Juga :  Skuad Bojonegoro FC Putri Gagal, Lahirkan Potensi Pemain Muda

Menurut Agus, pemkab juga dirugikan dengan pembangunan Pasar Modern Haka Style yang tidak tepat waktu. ‘’Kami agendakan minggu ini ke Jakarta untuk me minta HK membuat pernyataan tertulis terkait tuntutan ini,’’ janji dia.

Agus mengatakan pengembalian uang user merupakan kewajiban dari HK. Dia terangterangan mengatakan Pemkab Tuban tidak bisa mengeluarkan uang talangan untuk mengganti uang pembelian kios seperti yang diminta para user.

‘’Sudah menjadi keputusan, masalah pembayaran ditanggung HK, Pemkab Tuban hanya mendorong agar pencairan bisa dipercepat,’’ jelas Agus. Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Tuban ini mengklaim dari 531 user, hanya 239 orang yang belum menerima pencairan dana.

Pencairan diberikan sesuai dengan nominal beli para user. Agus juga menawarkan solusi yang diminta para user, salah satunya ingin berdialog langsung dengan Bupati Tuban Fathul Huda. ‘’Solusinya kami turuti apa yang menjadi tuntutan mereka,’’ kata mantan Camat Montong itu.

Radar Tuban – Usai orasi dan menempelkan baliho protes di pagar proyek Pasar Besar Tuban (PBT), puluhan user menuju Kantor Pemkab Tuban. Sekitar pukul 09.30 mereka sampai di depan Kantor Pemkab Tuban dengan dikawal mobil polisi.

Sambil membentangkan tulisan protes, mereka secara bergantian berorasi menuntut kejelasan nasibnya. Untuk kesekian kalinya, para user PBT itu menggelar aksi protes. User PBT adalah para pedagang yang sudah melakukan transaksi jualbeli atas kepemilikan toko, kios, dan los yang rencananya akan dibangun di pasar tersebut pada 2003 lalu. Seiring berjalannya waktu, proyek tersebut mangkrak.

Dan saat ini Pemkab Tuban membuat proyek baru dengan mendirikan pasar semi modern di lahan yang sama. Hanif, Ketua Paguyuban PBT mengatakan tuntutan para user yakni meminta uang yang digunakan untuk beli kios di PBT dikembalikan.

Dari awal tuntutan yang minta uang dikembalikan 15 kali lipat, para user melunak dan meminta uang dikembalikan sesuai dengan nominal saat kali pertama transaksi 2003 lalu. ‘’Tahun lalu bupati janji menyelesaikan masalah ini, kami menagih janji ini,’’ kata dia dalam orasinya.

Disampaikan Hanif, lebih dari 17 tahun harapan untuk membuka usaha di PBT lenyap. Hak mereka untuk memiliki toko, kios, dan los musnah seiring dengan perataan lahan pada 17 Oktober 2019 lalu. Luka tersebut dalam dengan ketidakjelasan uang yang sudah digunakan untuk membayar kios tak kunjung dikembalikan oleh Pemkab Tuban.

Baca Juga :  Permudah Belanja, Diskoperindag Luncurkan Aplikasi PengLariss.com

‘’Kami menuntut penggan tian dan hak user diselesaikan secepatnya,’’ tegas dia. Hanif mengatakan dalam beberapa kali pertemuan yang digelar setahun belakangan, Pemkab Tuban menjanjikan uang user akan dikembalikan dalam waktu dekat.

Para user juga dijanjikan akan diberi kompensasi kerohiman tempat usaha baru yang rencananya akan di bangun di Kelurahan Karang sari, Tuban. ‘’Dua periode bupati, masalah ini tak kunjung selesai,’’ tuntut pedagang asal Desa Sam bonggede, Kecamatan Merakurak ini.

Jika tuntutan tersebut tak dipenuhi, Hanif beserta ex user PBT lain mengaku siap menggelar aksi yang lebih besar lagi. Masih kata Hanif, selama ini pihaknya menyampaikan tuntutan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, tapi tak kunjung menemukan solusi.

‘’Selama ini kami sudah mengikuti hukum negara. Kalau hukum negara tak menemukan solusi, kami siap menggunakan hukum rimba,’’ ungkap dia kecewa. Kepala Diskoperindag Tuban Agus Wijaya yang menemui pendemo menjelaskan Pemkab Tuban sudah berupaya menemui HK tiga kali, tapi belum diterima dengan alasan pandemi.

Baca Juga :  232 Honorer Terima SK PPPK, Bupati: Bekerja Dengan Niat Pengabdian

Menurut Agus, pemkab juga dirugikan dengan pembangunan Pasar Modern Haka Style yang tidak tepat waktu. ‘’Kami agendakan minggu ini ke Jakarta untuk me minta HK membuat pernyataan tertulis terkait tuntutan ini,’’ janji dia.

Agus mengatakan pengembalian uang user merupakan kewajiban dari HK. Dia terangterangan mengatakan Pemkab Tuban tidak bisa mengeluarkan uang talangan untuk mengganti uang pembelian kios seperti yang diminta para user.

‘’Sudah menjadi keputusan, masalah pembayaran ditanggung HK, Pemkab Tuban hanya mendorong agar pencairan bisa dipercepat,’’ jelas Agus. Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Tuban ini mengklaim dari 531 user, hanya 239 orang yang belum menerima pencairan dana.

Pencairan diberikan sesuai dengan nominal beli para user. Agus juga menawarkan solusi yang diminta para user, salah satunya ingin berdialog langsung dengan Bupati Tuban Fathul Huda. ‘’Solusinya kami turuti apa yang menjadi tuntutan mereka,’’ kata mantan Camat Montong itu.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/