alexametrics
24.5 C
Bojonegoro
Saturday, May 21, 2022

Sudah Dipastikan, UMK Tuban 2021 Tak Naik

Radar Tuban – Upah minimum kabupaten (UMK) Tuban tahun depan dipastikan tak naik. Mengacu Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/538/KPTS/013/2020 dinyatakan UMK Tuban pada 2021 ditetapkan sama dengan tahun ini, besarannya Rp 2.532.234,77.

Kabid Hubungan Industrial Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Tuban Wadiono menjelaskan, penetapan UMK sudah tertuang dalam SK gubernur yang diteken 21 November. Artinya besaran UMK sudah final.

‘’Belasan kabupaten/kota di Jatim tidak mengalami kenaikan UMK, termasuk Tuban,’’ kata dia kepada Jawa Pos Radar Tuban. Berbeda dengan UMK dua kabupaten tetangga, Bojonegoro yang naik sekitar Rp 50 ribu dan Lamongan Rp 65 ribu. Mantan kabid penegakan perda Satpol PP Tuban itu menjelaskan, Pemkab Tuban sudah berupaya untuk mengusulkan kenaikan UMK.

Baca Juga :  Siapkan Konsep Kafe untuk Kedatom Kompleks Wisata Pantai Boom

Namun, wewenang sepenuhnya tetap di tangan pemerintah provinsi. ‘’Meski demikian, UMK Tuban masih di atas Bojonegoro dan Lamongan,’’ tegas dia. Wadiono menjelaskan, kenaikan terbesar UMK hanya kisaran Rp 100 ribu. Itu pun hanya untuk kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Kota Malang.

Tak naiknya UMK di sejumlah kabupaten/kota, kata Wadiono, disebabkan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih karena pandemi Covid-19. ‘’Pertimbangan utama karena pandemi belum selesai,’’ ungkapnya. Tak naiknya upah minimum tersebut menjadikan peringkat Tuban yang sebelumnya berada di posisi ke-11 UMK tertinggi di Jatim, turun di posisi 12.

Posisi Tuban tergeser oleh Kabupaten Probolinggo yang mendapat kenaikan UMK Rp 50 ribu. Meski UMK ditetapkan tak naik, Wadiono menegaskan pemilik usaha tetap boleh menaikkan gaji sesuai dengan kondisi perusahaan. ‘’Gaji karyawan tetap boleh naik,’’ imbuh dia.

Baca Juga :  Hendak Urus E-KTP, Bus Hantam Tiga Siswa, Satu Tewas

Dengan penetapan UMK 2021 tersebut, Wadiono berharap semua perusahaan taat. Artinya, tak ada perusahaan yang menurunkan gaji karyawannya karena alasan pandemi. Diterangkan Wadiono, pemerintah menetapkan UMK dengan tujuan agar kesejahteraan pekerjanya terjamin. ‘’UMK ini kan untuk batas ketentuan minimal, jadi boleh di atasnya, tapi tidak boleh di bawahnya,’’ ujarnya.

Radar Tuban – Upah minimum kabupaten (UMK) Tuban tahun depan dipastikan tak naik. Mengacu Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/538/KPTS/013/2020 dinyatakan UMK Tuban pada 2021 ditetapkan sama dengan tahun ini, besarannya Rp 2.532.234,77.

Kabid Hubungan Industrial Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Tuban Wadiono menjelaskan, penetapan UMK sudah tertuang dalam SK gubernur yang diteken 21 November. Artinya besaran UMK sudah final.

‘’Belasan kabupaten/kota di Jatim tidak mengalami kenaikan UMK, termasuk Tuban,’’ kata dia kepada Jawa Pos Radar Tuban. Berbeda dengan UMK dua kabupaten tetangga, Bojonegoro yang naik sekitar Rp 50 ribu dan Lamongan Rp 65 ribu. Mantan kabid penegakan perda Satpol PP Tuban itu menjelaskan, Pemkab Tuban sudah berupaya untuk mengusulkan kenaikan UMK.

Baca Juga :  Pidato HUT ke-57 Golkar, Presiden Apresiasi Penanganan Pandemi

Namun, wewenang sepenuhnya tetap di tangan pemerintah provinsi. ‘’Meski demikian, UMK Tuban masih di atas Bojonegoro dan Lamongan,’’ tegas dia. Wadiono menjelaskan, kenaikan terbesar UMK hanya kisaran Rp 100 ribu. Itu pun hanya untuk kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Kota Malang.

Tak naiknya UMK di sejumlah kabupaten/kota, kata Wadiono, disebabkan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih karena pandemi Covid-19. ‘’Pertimbangan utama karena pandemi belum selesai,’’ ungkapnya. Tak naiknya upah minimum tersebut menjadikan peringkat Tuban yang sebelumnya berada di posisi ke-11 UMK tertinggi di Jatim, turun di posisi 12.

Posisi Tuban tergeser oleh Kabupaten Probolinggo yang mendapat kenaikan UMK Rp 50 ribu. Meski UMK ditetapkan tak naik, Wadiono menegaskan pemilik usaha tetap boleh menaikkan gaji sesuai dengan kondisi perusahaan. ‘’Gaji karyawan tetap boleh naik,’’ imbuh dia.

Baca Juga :  Klaim BPJS Kesehatan Tak Kunjung Terbayar

Dengan penetapan UMK 2021 tersebut, Wadiono berharap semua perusahaan taat. Artinya, tak ada perusahaan yang menurunkan gaji karyawannya karena alasan pandemi. Diterangkan Wadiono, pemerintah menetapkan UMK dengan tujuan agar kesejahteraan pekerjanya terjamin. ‘’UMK ini kan untuk batas ketentuan minimal, jadi boleh di atasnya, tapi tidak boleh di bawahnya,’’ ujarnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/