BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Tantangan berat percepatan penanganan stunting mengingat APBD Bojonegoro menembus Rp 7 triliun. Ketua Komisi C DPRD Mochlasin Afan berharap peran dinas kesehatan (dinkes) memiliki sumber daya manusia (SDM) hingga tingkat desa melalui posyandu ini harus dioptimalkan.
Sehingga penanganan stunting bisa teratasi dengan baik. Ke depannya komisi C akan mengundang tim percepatan penurunan stunting diketuai Sekda Pemkab Bojonegoro. ‘’Tindak lanjutnya, kami akan mengundang tim. Sejauh mana efektivitasnya tim tersebut, jangan sampai hanya sekadar membentuk tim,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi strategi percepatan penanganan stunting, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro Heru Sugiharto belum memberikan jawaban. ‘’Besok ke kantor,” katanya melalui pesan singkat WhatsApp.
Hasil bulan timbang bayi pada Agustus 2022 sebanyak 74.626 balita dengan prevalensi 2.225 balita stunting atau 2,97 persen. Sedangkan Februari 2023 jumlahnya turun menjadi 2.027 balita stunting dari total 74.443 balita, sehingga prevalensinya 2,76 persen.
Arif Sabta Aji ahli gizi mengatakan, penanganan stunting perlu kampanye secara masif guna mendorong perubahan perilaku masyarakat. ‘’Setidaknya 70 persen promotif preventif, sedangkan 30 persennya baru kuratif,” tutur ahli gizi.
Dosen Kesehatan Masyarakat Universitas Alma Ata Yogyakarta itu menerangkan, sasarannya remaja, pasangan suami istri, ibu hamil, dan ibu menyusui. Momen krusial mencegah balita stunting saat fase 1.000 hari pertama kehidupan bayi, yaitu mulai dari hamil hingga bayi berusia dua tahun. ‘’Ketika fase tersebut asupan nutrisinya perlu diperhatikan,’’ ujarnya.
Idealnya, setiap orang tua secara disiplin datang ke posyandu tiap bulan. Hal terpenting lain yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi. (bgs/rij)
