BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Keluhan petani atas kelangkaan pupuk subsidi pada akhir 2022 mulai diurai Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Saat ini kejari mengumpulkan data. Kepala Kejari Bojonegoro Badrut Tamam mengatakan, menerima beberapa aduan kelangkaan pupuk subsidi.
Tindak lanjut serta perintah Jaksa Agung mengharuskan jaksa memiliki sense of crisis atau kepekaan terhadap permasalahan terjadi di masyarakat. ‘’Isu kelangkaan pupuk subsidi, khususnya di Bojonegoro perlu diurai terlebih dahulu. Apakah karena kurangnya pasokan dari pusat atau ada dugaan penyimpangan distribusi,’’ ungkapnya.
BT, sapaan akrabnya, menerangkan, agar pihak-pihak terkait tidak perlu takut. Pihaknya baru sebatas pengumpulan data. ‘’Jika kami menemukan hal-hal menjadi penyebab terjadinya kelangkaan karena tata kelolanya, akan memberi masukan kepada pemkab atau pihak-pihak terkait agar ke depan ada perbaikan,’’ jelasnya.
Namun, jika nanti ditemukan indikasi penyimpangan dilakukan pihak-pihak terkait guna mencari keuntungan, Badrut memastikan tidak akan segan-segan memproses sesuai aturan hukum.
Terpisah, Ketua Kelompok Tani (Poktan) Sidomulyo Satu asal Desa Sumberwangi, Kecamatan Kanor Sukoyo mengatakan, kelangkaan pupuk subsidi terjadi setiap akhir tahun. Khususnya saat awal musim tanam. ‘’Semua petani butuh pupuk subsidi, tapi kehabisan, terpaksa beli pupuk nonsubsidi,’’ ujarnya.
Sukoyo menjelaskan, poktannya punya 175 petani dengan luas lahan 107 hektare. ‘’Poktan kami terima alokasi pupuk urea 23 ton per musim tanam dan pupuk NPK 13 ton per musim tanam. Setahun ada tiga kali musim tanam,’’ katanya.
Perlu diketahui, pada 2022 jatah pupuk urea 73.631 ton dan NPK 45.760 ton. Menurun pada 2023 menjadi 62.360 ton urea dan 33.591 ton NPK. (bgs/rij)
