BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Progres pembebasan lahan proyek strategis nasional (PSN) Waduk Karangnongko masih proses validasi dan appraisal. Pemkab Bojonegoro melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) telah memasang anggaran Rp 362,9 miliar di rancangan P-APBD 2022 untuk pembebasan lahan tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Bojonegoro Erick Firdaus mengatakan, dasar pemasangan anggaran itu berdasar LARAP (land acquisition and resetlement action plan) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Proses validasi senantiasa berkoordinasi dengan BBWS.
“Agar saat penentuan lokasi (penlok) tidak ada kesalahan,” ujarnya saat rapat banggar Rabu lalu (21/9).
Adapun lokasi pembebasan lahan itu di Desa Ngelo dan Kalangan, Kecamatan Margomulyo. Rincian anggaran Rp 362,9 miliar terdiri Rp 231,5 miliar pembebasan lahan di Desa Ngelo sebanyak 209 bidang. Serta, Rp 131,8 miliar untuk pembebasan lahan di Desa Kalangan sebanyak 318 bidang.
“Total luas lahannya 297 hektare, terdiri atas 171 lahan perhutani sistemnya nanti pembebasan kawasan dan 126 hektare lahan non perhutani,” imbuh Erick.
Anggota Banggar Sally Atyasasmi mengingatkan dinas PU SDA agar menyajikan data secara detail jumlah warga sudah dan belum memiliki sertifikat hak milik (SHM). Jadi waktu jeda sebelum P-APBD 2022 disahkan sebaiknya dimanfaatkan identifikasi.
“Sebab anggota kami saat survei di lokasi, ada beberapa warga secara administratif belum selesai mengurus sertifikat,” kata Sally.
Camat Margomulyo Dyah Enggarini menyampaikan, sudah memvalidasi di Desa Ngelo dan Kalangan. “Terkait kesesuaian patok batas tanah dan nama pemilik berdasar sertifikat,” ujarnya. Disinggung kepemilikan SHM, Enggar mengatakan, perkiraan 90 persen warga Desa Kalangan sudah punya SHM usai ikut program PTSL. “Insyaallah kalau di Desa Kalangan sudah 90 persen sudah punya (SHM). Kalau di Ngelo, kami belum mengecek persentase warga sudah atau belum (punya SHM),” pungkasnya. (bgs)
