alexametrics
23.7 C
Bojonegoro
Monday, June 27, 2022

Warga Demo Tolak Kilang Minyak

TUBAN, Radar Tuban – Aksi unjuk rasa kembali pecah di depan gedung DPRD Tuban kemarin (26/9). Kali ini, pendemonya tidak hanya mahasiswa, namun juga warga ring satu lokasi pembangunan kilang minyak Grass Root Refinery (GRR) dan pabrik liquefied petroleum gas (LPG) di wilayah Kecamatan Jenu.

Tuntutan yang disampaikan pun melebar. Selain menolak rancangan undang-undang (RUU) KUHP dan RUU Pertanahan, warga tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tuban Bergerak juga menolak pembangunan kilang minyak GRR dan pabrik LPG di wilayah kecamatan setempat. 

Tak lama setelah menggelar teatrikal dan orasi, pendemo ditemui Ketua DPRD Tuban M. Miyadi dan wakil ketua Andhi Hartanto.

Ketegangan mewarnai dialog yang berlangsung di depan pintu gerbang utara gedung dewan. Pemicunya, Miyadi menolak perwakilan mahasiswa ikut dalam mediasi bersama masyarakat. Berawal dari pernyataan itulah, puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) berusaha merangsek masuk halaman gedung dewan. Demi keamanan, Miyadi masuk halaman gedung dewan.

Baca Juga :  Perjalanan Mendesak, Wajib Negatif Covid-19

Tak lama berselang, politisi PKB itu kembali menemui massa. Ketegangan kembali terjadi hingga membuat Miyadi mundur beberapa langkah dan berlindung di balik barikade polisi. Setelah suasana kembali kondusif, Miyadi kembali berdialog dengan pendemo. Hanya, dialog yang berlangsung sekitar 15 menit itu tidak membuahkan hasil. Pendemo tidak bersedia mediasi jika mahasiswa tidak dilibatkan.

Begitu juga dengan Miyadi. Dia enggan menandatangani surat pernyataan yang disodorkan massa. Karena tidak bersedia, pendemo menyatakan mosi tidak percaya dan membubarkan diri.

Miyadi kepada awak wartawan mengatakan, penolakan mediasi bersama mahasiswa itu karena mengacu surat pemberitahuan yang diterima sekretariat DPRD. Isinya, aksi unjuk rasa kali ini hanya melibatkan kelompok masyarakat Desa Sumurgenang bersama Aliansi Petani Kabupaten Tuban. Tuntutannya, menolak pembangunan kilang minyak GRR dan pabrik LPG.

‘’Agar tidak ditunggangi kepentingan lain, makanya sejak tadi saya sampaikan hanya menerima perwakilan petani. Bukan persoalan mahasiswa,’’ kata dia.

Miyadi menegaskan, hearing bersama mahasiswa ada waktunya sendiri. Dan, undangan hearing itu sudah disampaikan kepada para mahasiswa yang berunjuk rasa menolak revisi UU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, dan RUU Ketenagakerjaan, serta mendesak untuk segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Pesantren, Selasa (24/9). ‘’Sudah kami beri waktu tadi pagi untuk audiensi. Tapi, nyatanya tidak hadir. Justru ikut demo lagi bersama masyarakat Jenu,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Mahasiswa Kecewa, Tidak Ditemui DPRD Blora

Terkait tuntutan warga, Miyadi mengatakan, DPRD menerima dan menampung aspirasi masyarakat untuk dimusyawarahkan bersama. ‘’Nanti (perwakilan masyarakat, Red) juga kami undang untuk duduk bareng diskusi. Bukan dengan cara aksi. Karena aksi tidak bisa menyelesaikan masalah,’’ tegas sekretaris DPC PKB Tuban itu.

Musthofatul Adib, perwakilan mahasiswa sekaligus korlap aksi membantah ada undangan resmi dari DPRD. ‘’Tidak ada surat resmi dari dewan. Yang ada malah dari pihak kepolisian. Menyampaikan secara lisan kepada kami kalau diundang audiensi. Apa ini bentuk undangan audiensi DPRD?’’ tegas Adib. Karena itulah, Adib tidak memenuhi undangan  lisan pihak kepolisian tersebut. Apalagi, dia tidak bisa berangkat sendiri, namun harus bersama organisasi mahasiswa ekstra kampus (OMEK) lainnya.

TUBAN, Radar Tuban – Aksi unjuk rasa kembali pecah di depan gedung DPRD Tuban kemarin (26/9). Kali ini, pendemonya tidak hanya mahasiswa, namun juga warga ring satu lokasi pembangunan kilang minyak Grass Root Refinery (GRR) dan pabrik liquefied petroleum gas (LPG) di wilayah Kecamatan Jenu.

Tuntutan yang disampaikan pun melebar. Selain menolak rancangan undang-undang (RUU) KUHP dan RUU Pertanahan, warga tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tuban Bergerak juga menolak pembangunan kilang minyak GRR dan pabrik LPG di wilayah kecamatan setempat. 

Tak lama setelah menggelar teatrikal dan orasi, pendemo ditemui Ketua DPRD Tuban M. Miyadi dan wakil ketua Andhi Hartanto.

Ketegangan mewarnai dialog yang berlangsung di depan pintu gerbang utara gedung dewan. Pemicunya, Miyadi menolak perwakilan mahasiswa ikut dalam mediasi bersama masyarakat. Berawal dari pernyataan itulah, puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) berusaha merangsek masuk halaman gedung dewan. Demi keamanan, Miyadi masuk halaman gedung dewan.

Baca Juga :  Kapolres Kunjungi Ponpes Al-Fatimah

Tak lama berselang, politisi PKB itu kembali menemui massa. Ketegangan kembali terjadi hingga membuat Miyadi mundur beberapa langkah dan berlindung di balik barikade polisi. Setelah suasana kembali kondusif, Miyadi kembali berdialog dengan pendemo. Hanya, dialog yang berlangsung sekitar 15 menit itu tidak membuahkan hasil. Pendemo tidak bersedia mediasi jika mahasiswa tidak dilibatkan.

Begitu juga dengan Miyadi. Dia enggan menandatangani surat pernyataan yang disodorkan massa. Karena tidak bersedia, pendemo menyatakan mosi tidak percaya dan membubarkan diri.

Miyadi kepada awak wartawan mengatakan, penolakan mediasi bersama mahasiswa itu karena mengacu surat pemberitahuan yang diterima sekretariat DPRD. Isinya, aksi unjuk rasa kali ini hanya melibatkan kelompok masyarakat Desa Sumurgenang bersama Aliansi Petani Kabupaten Tuban. Tuntutannya, menolak pembangunan kilang minyak GRR dan pabrik LPG.

‘’Agar tidak ditunggangi kepentingan lain, makanya sejak tadi saya sampaikan hanya menerima perwakilan petani. Bukan persoalan mahasiswa,’’ kata dia.

Miyadi menegaskan, hearing bersama mahasiswa ada waktunya sendiri. Dan, undangan hearing itu sudah disampaikan kepada para mahasiswa yang berunjuk rasa menolak revisi UU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, dan RUU Ketenagakerjaan, serta mendesak untuk segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Pesantren, Selasa (24/9). ‘’Sudah kami beri waktu tadi pagi untuk audiensi. Tapi, nyatanya tidak hadir. Justru ikut demo lagi bersama masyarakat Jenu,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Massa Unjuk Rasa Sepakat Satu Suara Tolak Omnibus Law

Terkait tuntutan warga, Miyadi mengatakan, DPRD menerima dan menampung aspirasi masyarakat untuk dimusyawarahkan bersama. ‘’Nanti (perwakilan masyarakat, Red) juga kami undang untuk duduk bareng diskusi. Bukan dengan cara aksi. Karena aksi tidak bisa menyelesaikan masalah,’’ tegas sekretaris DPC PKB Tuban itu.

Musthofatul Adib, perwakilan mahasiswa sekaligus korlap aksi membantah ada undangan resmi dari DPRD. ‘’Tidak ada surat resmi dari dewan. Yang ada malah dari pihak kepolisian. Menyampaikan secara lisan kepada kami kalau diundang audiensi. Apa ini bentuk undangan audiensi DPRD?’’ tegas Adib. Karena itulah, Adib tidak memenuhi undangan  lisan pihak kepolisian tersebut. Apalagi, dia tidak bisa berangkat sendiri, namun harus bersama organisasi mahasiswa ekstra kampus (OMEK) lainnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/