PEMANTAUAN PPDB juga dilakukan kalangan DPRD setempat, terutama setelah 40 sekolah gagal penuhi pagu jalur zonasi. Anggota Komisi C DPRD Ahmad Supriyanto mengatakan, pagu SMPN tidak terpenuhi pada PPDB tahun ini diperkirakan karena wali siswa lebih memilih sekolah swasta. Mereka beranggapan kualitas lebih bagus.
Tentu, menjadi tantangan semua SMPN untuk bersaing dengan sekolah-sekolah swasta. Tentu dari sisi kualitas penyelanggaraan pendidikan. “Sekolah harus memperbaiki kualitas pendidikan,” tegasnya.
Supriyanto mendesak disdik mengontrol sekolah negeri lebih ketat. Penjabat struktural dan fungsional di lingkup disdik harus fokus peningkatan kualitas pendidikan. (irv/rij)