alexametrics
27.1 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Kesulitan Perbaiki Jalan Perumahan

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Perbaikan fasilitas jalan di sejumlah perumahan sulit dilakukan pemkab. Itu karena status lahannya masih milik pengembang. Hal itu membuat pemkab tidak bisa melakukan perbaikan.

Kabid Pertanahan, Pemakaman, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Bojonegoro Zamroni menjelaskan, pihaknya sebenarnya ingin melakukan perbaikan jalan perumahan itu. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan. Sebab, terbentur kepemilikan lahan. 

‘’Lahan jalan perumahan itu masih atas nama pengembangnya. Jadi, tidak bisa kami lakukan perbaikan atau pembangunan,’’ jelasnya.

Zamroni menjelaskan, pihaknya hanya bisa melakukan perbaikan pada jalan yang berstatus milik pemkab. Sehingga, untuk bisa diperbaiki dengan anggaran pemkab, pengembang perumahan harus menyerahkan sertifikat lahan itu ke pemkab. ‘’Hal itu menjadi kendala utama,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Tuban Berpotensi Turun ke Level 3 PPKM

Rata-rata perumahan yang jalannya membutuhkan perbaikan yang berusia lama. Perumahan lama itu kebanyakan pengembangnya sudah tidak diketahui kebedaraannya. Bahkan, ada yang sudah pailit. 

‘’Itu membuat semakin sulit,’’ jelasnya.

Perumahan yang usianya sudah puluhan tahun jalannya banyak membutuhkan perawatan. Bahkan, perbaikan total. Selama ini warga melakukan perbaikan sendiri dengan anggaran swadaya. 

Menurut Zamroni, jika warga mau mengurusnya maka masalah itu bisa diatasi. Misalnya, jika perusahaan pengembang sudah pailit, harus ada surat pengadilan yang menyatakan itu. Surat itu kemudian diajukan ke pihaknya untuk dijadikan persyaratan. 

‘’Jika ada yang mau mengurus surat-suratnya sebenarnya bisa,’’ jelasnya.

Pengembang perumahan yang baru membangun, dinas PKPCK segera meminta agar sertifikat lahan fasilitas umumnya diserahkan ke pemkab. Itu akan mempermudah pemkab melakukan perbaikan jika ada kerusakan. Fasilitas umum selain jalan adalah masjid, musala, dan taman. 

Baca Juga :  Penyelewengan BPNT, Ada Pemufakatan Jahat Sejak Awal?

‘’Itu semua harus diserahkan ke kami,’’ jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto mengatakan, pihaknya meminta DPKCK menuntaskan masalah itu. Sehingga, banyaknya akses jalan perumahan yang rusak itu bisa dilakukan perbaikan. ‘’Itu harus segera dicarikan solusi,’’ ujarnya.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Perbaikan fasilitas jalan di sejumlah perumahan sulit dilakukan pemkab. Itu karena status lahannya masih milik pengembang. Hal itu membuat pemkab tidak bisa melakukan perbaikan.

Kabid Pertanahan, Pemakaman, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Bojonegoro Zamroni menjelaskan, pihaknya sebenarnya ingin melakukan perbaikan jalan perumahan itu. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan. Sebab, terbentur kepemilikan lahan. 

‘’Lahan jalan perumahan itu masih atas nama pengembangnya. Jadi, tidak bisa kami lakukan perbaikan atau pembangunan,’’ jelasnya.

Zamroni menjelaskan, pihaknya hanya bisa melakukan perbaikan pada jalan yang berstatus milik pemkab. Sehingga, untuk bisa diperbaiki dengan anggaran pemkab, pengembang perumahan harus menyerahkan sertifikat lahan itu ke pemkab. ‘’Hal itu menjadi kendala utama,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Awas! Legen Palsu Marak Dijual di Pinggir Jalan

Rata-rata perumahan yang jalannya membutuhkan perbaikan yang berusia lama. Perumahan lama itu kebanyakan pengembangnya sudah tidak diketahui kebedaraannya. Bahkan, ada yang sudah pailit. 

‘’Itu membuat semakin sulit,’’ jelasnya.

Perumahan yang usianya sudah puluhan tahun jalannya banyak membutuhkan perawatan. Bahkan, perbaikan total. Selama ini warga melakukan perbaikan sendiri dengan anggaran swadaya. 

Menurut Zamroni, jika warga mau mengurusnya maka masalah itu bisa diatasi. Misalnya, jika perusahaan pengembang sudah pailit, harus ada surat pengadilan yang menyatakan itu. Surat itu kemudian diajukan ke pihaknya untuk dijadikan persyaratan. 

‘’Jika ada yang mau mengurus surat-suratnya sebenarnya bisa,’’ jelasnya.

Pengembang perumahan yang baru membangun, dinas PKPCK segera meminta agar sertifikat lahan fasilitas umumnya diserahkan ke pemkab. Itu akan mempermudah pemkab melakukan perbaikan jika ada kerusakan. Fasilitas umum selain jalan adalah masjid, musala, dan taman. 

Baca Juga :  Peresmian Jembatan Terusan Bojonegoro-Blora (TBB)

‘’Itu semua harus diserahkan ke kami,’’ jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto mengatakan, pihaknya meminta DPKCK menuntaskan masalah itu. Sehingga, banyaknya akses jalan perumahan yang rusak itu bisa dilakukan perbaikan. ‘’Itu harus segera dicarikan solusi,’’ ujarnya.

Artikel Terkait

Most Read

Desain Baju Sendiri

Tracing Kontak Erat Libatkan Polisi

Artikel Terbaru


/