BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Setelah jadwal pemilu ditetapkan 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) ditetapkan 27 November 2024. Namun, masa jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum ada kepastian. Khususnya masa jabatan komisioner KPU Bojonegoro habis pada Juni 2024 mendatang.
Ketua KPU Bojonegoro Fatkhur Rohman menyampaikan, bahwa rerata komisioner KPU se-Indonesia masa jabatannya berakhir pada 2023 dan 2024 mendatang. Namun, di tingkat DPR RI mulai ada pembahasan perpanjangan masa jabatan komisioner KPU. “Pertimbangannya disebutkan untuk hemat uang negara dan komisioner sudah memahami segala tugasnya,” katanya kemarin (25/1).
Namun, Fatkhur mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Karena pihaknya harus mulai fokus dengan tahapan pemilu serentak 2024. Dalam waktu dekat tahapannya menyusun perencanaan program dan anggaran. Lalu sosialisasi dan bimbingan teknis sekitar Februari atau Maret. Kemudian tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.
“Pendaftaran parpol dijadwalkan pada 1-7 Agustus mendatang. Kami memverifikasi masing-masing parpol yang akan mengikuti pemilu serentak 2024,” ucapnya.
Selanjutnya, sekitar Oktober mendatang pemutakhiran data pemilih. Adapun penetapan parpol yang lolos verifikasi pada Desember mendatang. Berkaca pada Pemilu 2019, ada 16 parpol di Bojonegoro. Di antaranya PKB, Golkar, Demokrat, Gerindra, PPP, PDI-P, Hanura, Garuda, PKPI, PKS, PAN, Nasdem, Perindo, Berkarya, PSI, dan PBB.
“Pada Pemilu 2019 itu tiga partai yang tidak dapat kursi, yaitu PBB, PSI dan Berkarya,” bebernya.
Perihal parpol baru, Fatkhur mengatakan tetap ada kemungkinan. Namun sejauh ini parpol baru yang sudah pernah berkomunikasi dengan pihaknya hanya Partai Gelora. “Nantinya parpol baru juga akan melewati proses verifikasi, jadi ada kemungkinan jumlah parpol bertambah pada pemilu serentak 2024,” katanya.
Setelah tahu jumlah parpol yang terdaftar, tahapannya mulai membahas soal daerah pemilihan (dapil) pada awal 2023 mendatang. Mengingat parpol-parpol di Bojonegoro rerata menghendaki adanya penambahan dapil.
“Tapi proses penetapan dapil ini antinya melalui kajian yang mana melibatkan parpol, akademisi, dan sebagainya. Lalu dilakukan uji publik dan menyampaikan ke KPU provinsi, kemudian ke KPU pusat,” terangnya.
