alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Desa Napis Berpacu Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Program penanganan kemiskinan ekstrem salah satunya menyasar Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo. Bantuan cukup menumpuk baik pembangunan rumah layak huni hingga pembuatan jamban.
Penumpukan di akhir tahun ini hingga pemerintah desa (pemdes) harus mengurangi jumlah penerima. Sebab, program harus tuntas akhir tahun. Pemerintah desa (pemdes) kesulitan mencari tenaga kerja di desa untuk menuntaskannya. Sesuai target nol persen penuntaskan kemiskinan ekstrem selesai akhir tahun.  
Kepala Desa (Kades) Napis Mulyono mengatakan, desanya mendapat 12 warga menerima bantuan kategori kemiskinan ekstrem. Diwujudkan pembangunan rumah layak huni. “Berbeda dengan program rumah layak huni dari pemkab, karena ini bantuan dari pemerintah pusat,” katanya kemarin (24/11).
Mulyono menjelaskan, dari jumlah tersebut harus selesai akhir tahun. Sehingga rumah mendapat bantuan harus siap. Sedangkan, penentuan penerima menggunakan indikator sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan mengacu angka kemiskinan paling rendah, yakni desil pertama. “Warga miskin yang paling bawah sendiri,” tuturnya.
Namun jumlah yang ditetapkan 12 warga penerima dengan kategori desil satu masih terlalu sedikit. Sebab, di Desa Napis, kategori desil satu lebih banyak. Saat pendataan ada 20 warga. “Ada warga mengundurkan diri, tidak mau menerima karena targetnya harus tuntas akhir tahun,” jelasnya.
Menurut dia, anggaran yang disalurkan bersifat stimulan. Jika anggaran dirasa kurang, penerima bantuan bisa melakukan inisiatif menambah biaya secara mandiri. “Sedangkan survei dilakukan untuk meninjau rumah warga jika sudah layak huni tidak dibantu,” terangnya.
Nama masuk dalam DTKS di desanya saat ini berjumlah 98 orang, termasuk anak-anak dimasukkan. Sedangkan, awal pendataan keseluruhan warga terdapat 4.000 lebih. Setelah diverifikasi oleh kepala dusun (kasun) tidak sebesar itu. “Tadinya data terbanyak adalah Desa Napis,” terangnya.
Namun, kendala juga menghampiri, yakni kekurangan tenaga kerja. Selain menuntaskan program kemiskinan ekstrem, di desa juga sedang menggarap program BKD berupa ODF atau bebas buang air besar sembarangan.
“Bersamaan juga program ODF akhir tahun ini. Kalau desa suruh bantu tenaga kerja sulit. Jika tidak selesai untuk dana selanjutnya tidak bisa dicairkan,” terangnya.
Desa Napis mendapat program ODF sebanyak 341 titik dengan pembuatan jamban. Jumlah itu 50 persen dari kalkulasi sebanyak 682 titik. Target 341 titik ini harus tuntas akhir tahun ini agar anggaran 50 persen tahun depan bisa terserap.
Desa Napis cukup menjadi perhatian karena berada di pelosok dan kawasan hutan. Memiliki dua dusun dengan luas wilayah 1,21 juta hektare. Memiliki jmlah penduduk 7.900 jiwa dengan tersebar 60 RT dan 11 RW. (luk)

Baca Juga :  Pusat Perbelanjaan Boleh Buka hingga Pukul 22.00

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Program penanganan kemiskinan ekstrem salah satunya menyasar Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo. Bantuan cukup menumpuk baik pembangunan rumah layak huni hingga pembuatan jamban.
Penumpukan di akhir tahun ini hingga pemerintah desa (pemdes) harus mengurangi jumlah penerima. Sebab, program harus tuntas akhir tahun. Pemerintah desa (pemdes) kesulitan mencari tenaga kerja di desa untuk menuntaskannya. Sesuai target nol persen penuntaskan kemiskinan ekstrem selesai akhir tahun.  
Kepala Desa (Kades) Napis Mulyono mengatakan, desanya mendapat 12 warga menerima bantuan kategori kemiskinan ekstrem. Diwujudkan pembangunan rumah layak huni. “Berbeda dengan program rumah layak huni dari pemkab, karena ini bantuan dari pemerintah pusat,” katanya kemarin (24/11).
Mulyono menjelaskan, dari jumlah tersebut harus selesai akhir tahun. Sehingga rumah mendapat bantuan harus siap. Sedangkan, penentuan penerima menggunakan indikator sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan mengacu angka kemiskinan paling rendah, yakni desil pertama. “Warga miskin yang paling bawah sendiri,” tuturnya.
Namun jumlah yang ditetapkan 12 warga penerima dengan kategori desil satu masih terlalu sedikit. Sebab, di Desa Napis, kategori desil satu lebih banyak. Saat pendataan ada 20 warga. “Ada warga mengundurkan diri, tidak mau menerima karena targetnya harus tuntas akhir tahun,” jelasnya.
Menurut dia, anggaran yang disalurkan bersifat stimulan. Jika anggaran dirasa kurang, penerima bantuan bisa melakukan inisiatif menambah biaya secara mandiri. “Sedangkan survei dilakukan untuk meninjau rumah warga jika sudah layak huni tidak dibantu,” terangnya.
Nama masuk dalam DTKS di desanya saat ini berjumlah 98 orang, termasuk anak-anak dimasukkan. Sedangkan, awal pendataan keseluruhan warga terdapat 4.000 lebih. Setelah diverifikasi oleh kepala dusun (kasun) tidak sebesar itu. “Tadinya data terbanyak adalah Desa Napis,” terangnya.
Namun, kendala juga menghampiri, yakni kekurangan tenaga kerja. Selain menuntaskan program kemiskinan ekstrem, di desa juga sedang menggarap program BKD berupa ODF atau bebas buang air besar sembarangan.
“Bersamaan juga program ODF akhir tahun ini. Kalau desa suruh bantu tenaga kerja sulit. Jika tidak selesai untuk dana selanjutnya tidak bisa dicairkan,” terangnya.
Desa Napis mendapat program ODF sebanyak 341 titik dengan pembuatan jamban. Jumlah itu 50 persen dari kalkulasi sebanyak 682 titik. Target 341 titik ini harus tuntas akhir tahun ini agar anggaran 50 persen tahun depan bisa terserap.
Desa Napis cukup menjadi perhatian karena berada di pelosok dan kawasan hutan. Memiliki dua dusun dengan luas wilayah 1,21 juta hektare. Memiliki jmlah penduduk 7.900 jiwa dengan tersebar 60 RT dan 11 RW. (luk)

Baca Juga :  Satukan Perbedaan, Merangkai Asa Wujudkan Cita-Cita

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/