alexametrics
24 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Ilmi Siap PTUN-kan Gubernur

Radar Tuban – Gugatan perdata yang dilayangkan M. Ilmi Zada, anggota DPRD Tuban ke Pengadilan Negeri (PN) Tuban atas pelengseran dirinya sebagai wakil ketua dewan benar-benar diabaikan. Terbukti, sidang paripurna pengambilan sumpah dan janji terhadap Imam Sutiono, wakil ketua DPRD yang menggantikannya tersaji di hadapannya, Kamis (23/9).

Apa reaksi Ilmi dengan pelantikan tersebut? ‘’Kami akan membawa SK gubernur ke ranah PTUN,’’ tegas Hery Su bagyo, kuasa hukum Ilmi, panggilan akrab M. Ilmi Zada menjawab pertanyaan Jawa Pos Radar Tuban. Dia mengemukakan, pihaknya telah menyampaikan keberatan atas SK gubernur ke DPRD, bupati, dan gubernur pada 17 September lalu.

Setelah keberatan tersebut telah lebih dari sepuluh hari efektif kerja, maka pihaknya akan mengambil langkah dengan mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Seperti diberitakan sebelumnya, Imam Sutiono resmi menjadi wakil ketua DPRD Tuban pengganti antar waktu (PAW) sisa masa jabatan periode 2019-2024, Kamis (23/9).

Pengambilan sumpah dan janji berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Tuban M. Miyadi. Pelantikan tersebut digelar setelah turun surat keputusan gubernur Jatim tertanggal 6 September 2021. Hery memastikan surat keberatan tersebut dilayangkan jauh sebelum pelantikan atau pengambilan sumpah-janji PAW wakil ketua DPRD Tuban dari Partai Demokrat.

Baca Juga :  Sidang Terbuka Senat STIE Muhammadiyah Tuban Wisuda Sarjana Ke-VII

Persisnya setelah pihaknya mendapat informasi terkait rencana pengambilan sumpah tersebut. Menurut dia, seharusnya pihak DPRD, bupati, dan gubernur menghormati proses hukum di PN Tuban yang masih berlangsung. Yakni, dengan menahan diri sementara menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Terlebih, SK DPP Partai Demokrat yang dipersoalkan masih diuji di PN Tuban. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Tuban M. Miyadi mengatakan, proses pengambilan sumpah dan janji PAW wakil ketua DPRD dari Partai Demokrat sudah sesuai mekanisme dan prosedur.

Baik itu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib (Tatib) DPRD maupun Tatib DPRD Tuban. ‘’Kita sudah melaksanakan sesuai dengan itu,’’ jelasnya usai pelantikan.

Disinggung soal gugatan yang masih berlangsung di pengadilan, Miyadi menyampaikan, pihaknya tidak sedang dalam gugatan. Itu karena Ilmi menggugat internal partainya sendiri. Dengan demikian, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan dengan partainya.

‘’Kami menjalankan tugas administrasi negara sesuai prosedur PP 12 Tahun 2018 dan Tatib DPRD,’’ terangnya. Apakah putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Ilmi bisa menggugurkan pelantikan tersebut? Politisi yang juga ketua DPC PKB Tuban ini menegaskan tidak.

Baca Juga :  Lansia Pencuri Pisang Tewas Dikeroyok

Menurut dia, kalau permohonan penggugat dikabulkan, otomatis kewajibkan partai adalah mencabut pengusulan SK kembali. ‘’Otomatis prosesnya sama seperti sekarang akan dilakukan PAW lagi,’’ imbuhnya.

Dihubungi tadi malam, Miyadi kembali menegaskan tidak ada surat keberatan dari Ilmi. Dia mengatakan, yang ada hanya surat keberatannya kepada gubernur tentang terbitnya SK pemberhentian dan pengangkatan yang tembusannya dikirim ke institusinya.

Perlu diketahui, Wakil Ketua DPRD Tuban M. Ilmi Zada menggugat DPP, DPD, dan DPC Partai Demokrat di Pengadilan Negeri Tuban. Gugatan tersebut terkait penggantian dirinya oleh Imam Sutiono. Gugatan dilayangkan pada 18 Agustus lalu. Dalam materi gugatan ditulis penggantian unsur pimpinan dewan tidak sesuai dengan mekanisme.

Salah satunya, tanpa rapat internal partai, DPC langsung potong kompas ke DPP. Selama ini, kiprah Ilmi sebagai anggota partai cukup baik. Bahkan, sebelum ada persoalan tersebut, tak pernah mendapat peringatan tertulis maupun lisan.

Sebelum turun surat usulan PAW, Ilmi dipanggil bidang OKK DPP untuk diklarifikasi. Setelah dari DPP, Ilmi berupaya melakukan klarifikasi ke DPD dan DPC. Setelah itu, dia mengajukan surat keberatan ke mahkamah partai. (rif)

Radar Tuban – Gugatan perdata yang dilayangkan M. Ilmi Zada, anggota DPRD Tuban ke Pengadilan Negeri (PN) Tuban atas pelengseran dirinya sebagai wakil ketua dewan benar-benar diabaikan. Terbukti, sidang paripurna pengambilan sumpah dan janji terhadap Imam Sutiono, wakil ketua DPRD yang menggantikannya tersaji di hadapannya, Kamis (23/9).

Apa reaksi Ilmi dengan pelantikan tersebut? ‘’Kami akan membawa SK gubernur ke ranah PTUN,’’ tegas Hery Su bagyo, kuasa hukum Ilmi, panggilan akrab M. Ilmi Zada menjawab pertanyaan Jawa Pos Radar Tuban. Dia mengemukakan, pihaknya telah menyampaikan keberatan atas SK gubernur ke DPRD, bupati, dan gubernur pada 17 September lalu.

Setelah keberatan tersebut telah lebih dari sepuluh hari efektif kerja, maka pihaknya akan mengambil langkah dengan mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Seperti diberitakan sebelumnya, Imam Sutiono resmi menjadi wakil ketua DPRD Tuban pengganti antar waktu (PAW) sisa masa jabatan periode 2019-2024, Kamis (23/9).

Pengambilan sumpah dan janji berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Tuban M. Miyadi. Pelantikan tersebut digelar setelah turun surat keputusan gubernur Jatim tertanggal 6 September 2021. Hery memastikan surat keberatan tersebut dilayangkan jauh sebelum pelantikan atau pengambilan sumpah-janji PAW wakil ketua DPRD Tuban dari Partai Demokrat.

Baca Juga :  Calon Pimpinan Dewan Masih Mengambang

Persisnya setelah pihaknya mendapat informasi terkait rencana pengambilan sumpah tersebut. Menurut dia, seharusnya pihak DPRD, bupati, dan gubernur menghormati proses hukum di PN Tuban yang masih berlangsung. Yakni, dengan menahan diri sementara menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Terlebih, SK DPP Partai Demokrat yang dipersoalkan masih diuji di PN Tuban. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Tuban M. Miyadi mengatakan, proses pengambilan sumpah dan janji PAW wakil ketua DPRD dari Partai Demokrat sudah sesuai mekanisme dan prosedur.

Baik itu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib (Tatib) DPRD maupun Tatib DPRD Tuban. ‘’Kita sudah melaksanakan sesuai dengan itu,’’ jelasnya usai pelantikan.

Disinggung soal gugatan yang masih berlangsung di pengadilan, Miyadi menyampaikan, pihaknya tidak sedang dalam gugatan. Itu karena Ilmi menggugat internal partainya sendiri. Dengan demikian, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan dengan partainya.

‘’Kami menjalankan tugas administrasi negara sesuai prosedur PP 12 Tahun 2018 dan Tatib DPRD,’’ terangnya. Apakah putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Ilmi bisa menggugurkan pelantikan tersebut? Politisi yang juga ketua DPC PKB Tuban ini menegaskan tidak.

Baca Juga :  Hasan Basri Hatrick, Persibo Kalahkan Perspa 

Menurut dia, kalau permohonan penggugat dikabulkan, otomatis kewajibkan partai adalah mencabut pengusulan SK kembali. ‘’Otomatis prosesnya sama seperti sekarang akan dilakukan PAW lagi,’’ imbuhnya.

Dihubungi tadi malam, Miyadi kembali menegaskan tidak ada surat keberatan dari Ilmi. Dia mengatakan, yang ada hanya surat keberatannya kepada gubernur tentang terbitnya SK pemberhentian dan pengangkatan yang tembusannya dikirim ke institusinya.

Perlu diketahui, Wakil Ketua DPRD Tuban M. Ilmi Zada menggugat DPP, DPD, dan DPC Partai Demokrat di Pengadilan Negeri Tuban. Gugatan tersebut terkait penggantian dirinya oleh Imam Sutiono. Gugatan dilayangkan pada 18 Agustus lalu. Dalam materi gugatan ditulis penggantian unsur pimpinan dewan tidak sesuai dengan mekanisme.

Salah satunya, tanpa rapat internal partai, DPC langsung potong kompas ke DPP. Selama ini, kiprah Ilmi sebagai anggota partai cukup baik. Bahkan, sebelum ada persoalan tersebut, tak pernah mendapat peringatan tertulis maupun lisan.

Sebelum turun surat usulan PAW, Ilmi dipanggil bidang OKK DPP untuk diklarifikasi. Setelah dari DPP, Ilmi berupaya melakukan klarifikasi ke DPD dan DPC. Setelah itu, dia mengajukan surat keberatan ke mahkamah partai. (rif)

Artikel Terkait

Most Read

Gadis Hits Ini Suka Eksplor Bojonegoro

Darurat Sampah Plastik

Basuki Unggul di TPS-nya

Artikel Terbaru


/