- Advertisement -
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Besarnya postur APBD, kinerja Pemkab Bojonegoro diminta menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Tahun ini sektor pendapatan Rp 4,1 triliun, dari jumlah itu PAD hanya menyumbang Rp 784 miliar. Karena itu, target PAD idealnya menembus Rp 1 triliun. Besaran PAD dari pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain yang sah.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan mengatakan, pemkab harus berusaha menaikkan PAD, paling tidak menembus Rp 1 triliun lebih. Sehingga, kekuatan APBD Bojonegoro bisa sedikit lebih kuat agar tidak bergantung dana transfer pusat.
Selama ini postur APBD Bojonegoro, menurut Afan, masih bergantung dana transfer pusat, misalnya dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) migas. ‘’Dana-dana pusat itu mendominasi APBD selama ini,’’ jelasnya.
- Advertisement -
Afan menjelaskan, ketergantungan dana transfer sewaktu-waktu bisa berbahaya. Yakni, ketika pusat ada masalah fiskal keuangan. Tentu, kondisi itu bisa membuat pusat tidak bisa mentransfer penuh anggaran ke daerah.
Sementara itu, target pendapatan tahun ini masih jauh. Hingga kemarin sektor pendapatan baru membukukan sekitar Rp 2,2 triliun. Masih ada Rp 1,9 triliun harus dikejar di sisa waktu empat bulan ini. (zim/rij)
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Besarnya postur APBD, kinerja Pemkab Bojonegoro diminta menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Tahun ini sektor pendapatan Rp 4,1 triliun, dari jumlah itu PAD hanya menyumbang Rp 784 miliar. Karena itu, target PAD idealnya menembus Rp 1 triliun. Besaran PAD dari pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain yang sah.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan mengatakan, pemkab harus berusaha menaikkan PAD, paling tidak menembus Rp 1 triliun lebih. Sehingga, kekuatan APBD Bojonegoro bisa sedikit lebih kuat agar tidak bergantung dana transfer pusat.
Selama ini postur APBD Bojonegoro, menurut Afan, masih bergantung dana transfer pusat, misalnya dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) migas. ‘’Dana-dana pusat itu mendominasi APBD selama ini,’’ jelasnya.
- Advertisement -
Afan menjelaskan, ketergantungan dana transfer sewaktu-waktu bisa berbahaya. Yakni, ketika pusat ada masalah fiskal keuangan. Tentu, kondisi itu bisa membuat pusat tidak bisa mentransfer penuh anggaran ke daerah.
Sementara itu, target pendapatan tahun ini masih jauh. Hingga kemarin sektor pendapatan baru membukukan sekitar Rp 2,2 triliun. Masih ada Rp 1,9 triliun harus dikejar di sisa waktu empat bulan ini. (zim/rij)
