Begini Tanggapan PCNU dan PDM Bojonegoro Terkait Raperda Dana Abadi

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Banyak masukan muncul saat public hearing raperda dana abadi pendidikan berkelanjutan kemarin (24/8). Berlangsung di ruang paripurna DPRD mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, rektor, mahasiswa, dan akademisi.

Perwakilan Pengurus Cabang Nahlatul Ulama (PCNU) Bojonegoro Syaifuddin Idris menyampaikan, agar persyaratan mendapat beasiswa dari dana abadi tidak sulit. Sosialisasi harus masif. “Terpenting tetap harus ada pertanggungjawaban,” katanya.

Selain itu, penyaluran beasiswa perlu diperlunak. Pengalaman beasiswa scientist maupun satu desa dua sarjana, penyaluran mengacu APBD. Sedangkan tahun akademik dan tahun anggaran berbeda.

“Seringkali mahasiswa menalangi dulu sembari menunggu dana beasiswa itu cair,” katanya.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Suwito pun menanyakan rincian beasiswa dari dana abadi ini berupa pembiayaan SPP saja atau ada biaya hidup (living cost). “Karena kalau beasiswa LPDP itu kan ada biaya bayar SPP dan biaya hidup seperti sewa kontrakan serta hidup sehari-hari,” ucapnya.

Perwakilan dosen Universitas Bojonegoro (Unigoro) Miftahul Huda menilai apabila dana abadi pendidikan berkelanjutan untuk mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM) itu tidak nyambung. Karena penyebab utama IPM di Bojonegoro tidak naik karena masih banyak anak putus sekolah di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Ia mengeluhkan saat public hearing kemarin, peserta undangan tidak diberi draf raperda dana abadi. Serta berharap beasiswa perguruan tinggi dibuat lebih spesifik. “Jangan sampai lebih banyak beasiswa itu diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi luar Bojonegoro. Karena seharusnya kan ada perputaran ekonomi di Bojonegoro dari dana abadi,” bebernya.

Kalau pun apabila nanti raperda dana abadi ini disahkan, ada institusi pengawas independen mengawasi pengembangan dana abadi. (bgs/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Banyak masukan muncul saat public hearing raperda dana abadi pendidikan berkelanjutan kemarin (24/8). Berlangsung di ruang paripurna DPRD mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, rektor, mahasiswa, dan akademisi.

Perwakilan Pengurus Cabang Nahlatul Ulama (PCNU) Bojonegoro Syaifuddin Idris menyampaikan, agar persyaratan mendapat beasiswa dari dana abadi tidak sulit. Sosialisasi harus masif. “Terpenting tetap harus ada pertanggungjawaban,” katanya.

Selain itu, penyaluran beasiswa perlu diperlunak. Pengalaman beasiswa scientist maupun satu desa dua sarjana, penyaluran mengacu APBD. Sedangkan tahun akademik dan tahun anggaran berbeda.

“Seringkali mahasiswa menalangi dulu sembari menunggu dana beasiswa itu cair,” katanya.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Suwito pun menanyakan rincian beasiswa dari dana abadi ini berupa pembiayaan SPP saja atau ada biaya hidup (living cost). “Karena kalau beasiswa LPDP itu kan ada biaya bayar SPP dan biaya hidup seperti sewa kontrakan serta hidup sehari-hari,” ucapnya.

Perwakilan dosen Universitas Bojonegoro (Unigoro) Miftahul Huda menilai apabila dana abadi pendidikan berkelanjutan untuk mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM) itu tidak nyambung. Karena penyebab utama IPM di Bojonegoro tidak naik karena masih banyak anak putus sekolah di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Ia mengeluhkan saat public hearing kemarin, peserta undangan tidak diberi draf raperda dana abadi. Serta berharap beasiswa perguruan tinggi dibuat lebih spesifik. “Jangan sampai lebih banyak beasiswa itu diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi luar Bojonegoro. Karena seharusnya kan ada perputaran ekonomi di Bojonegoro dari dana abadi,” bebernya.

Kalau pun apabila nanti raperda dana abadi ini disahkan, ada institusi pengawas independen mengawasi pengembangan dana abadi. (bgs/rij)