alexametrics
26.8 C
Bojonegoro
Wednesday, August 17, 2022

PPKM Diperpanjang, Kasus Sembuh Melambat, Tren Baru Menurun

- Advertisement -

Radar Tuban – Pemprov Jawa Timur resmi mengikuti aturan per panjangan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Secara garis besar, SE Gubernur Jatim tersebut hanya memperpanjang PPKM berbasis mikro sebelumnya yang berlaku untuk semua kabupaten/kota di Jatim.

Sejumlah poin tambahannya, antara lain, bupati atau wali kota wajib memberi laporan kepada menteri dalam negeri berdasarkan sistem pen catatan dan pelaporan terin tegrasi satgas Covid-19 nasional.

Laporan tersebut harus memuat pe laksanaan PPKM Mikro, pem bentukan posko tingkat desa atau kelurahan, dan pelaksanaan fungsi posko pengendalian persebaran Covid-19.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tuban Bambang Priyo Utomo menjelaskan, aturan PPKM Mikro kedua ini hanya memperpanjang aturan sebelumnya. Penanganan masih difokuskan pada Covid-19 beserta dampak sosial, budaya, dan ekonomi.

Baca Juga :  PPPK di Bojonegoro, Pemprov Dikontrak Setahun

‘’Garis besarnya sama dengan aturan PPKM sebelumnya. Termasuk sekolah juga belum boleh (tatap muka) dulu,’’ ujar dia. Mantan kepala Puskesmas Tambakboyo ini mengatakan, mengacu surat perpanjangan PPKM Mikro, kunjungan restoran atau kafe diperbolehkan hingga 50 persen.

- Advertisement -

Untuk pembatasan operasional pusat perbelanjaan, seperti mall, supermarket, dan minimarket tetap maksimal hingga pukul 21.00 dari sebelum nya pukul 20.00. ‘’Aturan jam malam dan pembatasan di lokasi keramaian masih berlaku,’’ tegas dia.

Poin penting berikutnya dalam PPKM Mikro II, lanjut Bambang, pengaktifan satgas Covid-19 hingga level desa dan rukun tetangga (RT). Dalam SE gubernur yang berlaku sejak 23 Feb ruari – 8 Maret itu juga memuat kebutuhan penanganan Covid-19 dapat dianggarkan da lam anggaran pendapatan dan belanda desa (APBDes).

Baca Juga :  RSNU Tuban Gratiskan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Semua Takmir Masjid

Sementara untuk kebutuhan penanganan di kelurahan dapat menggunakan APBD. Dokter lulusan Universitas Brawijaya (UB) Malang ini menyambut baik aturan pengaktifan satgas desa atau lingkup yang lebih kecil.

Dia berharap satgas desa dapat membantu satgas kecamatan untuk melakukan tracing. Nantinya, PPKM Mikro II kembali mempertegas pemetaan RT zona merah, oranye, kuning, dan hijau. Sebab, belum semua RT melaksanakan pemetaan zona tersebut.

Radar Tuban – Pemprov Jawa Timur resmi mengikuti aturan per panjangan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Secara garis besar, SE Gubernur Jatim tersebut hanya memperpanjang PPKM berbasis mikro sebelumnya yang berlaku untuk semua kabupaten/kota di Jatim.

Sejumlah poin tambahannya, antara lain, bupati atau wali kota wajib memberi laporan kepada menteri dalam negeri berdasarkan sistem pen catatan dan pelaporan terin tegrasi satgas Covid-19 nasional.

Laporan tersebut harus memuat pe laksanaan PPKM Mikro, pem bentukan posko tingkat desa atau kelurahan, dan pelaksanaan fungsi posko pengendalian persebaran Covid-19.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tuban Bambang Priyo Utomo menjelaskan, aturan PPKM Mikro kedua ini hanya memperpanjang aturan sebelumnya. Penanganan masih difokuskan pada Covid-19 beserta dampak sosial, budaya, dan ekonomi.

Baca Juga :  Anggaran 2022 Dikoordinasikan dengan Bupati-Wabup Terpilih

‘’Garis besarnya sama dengan aturan PPKM sebelumnya. Termasuk sekolah juga belum boleh (tatap muka) dulu,’’ ujar dia. Mantan kepala Puskesmas Tambakboyo ini mengatakan, mengacu surat perpanjangan PPKM Mikro, kunjungan restoran atau kafe diperbolehkan hingga 50 persen.

- Advertisement -

Untuk pembatasan operasional pusat perbelanjaan, seperti mall, supermarket, dan minimarket tetap maksimal hingga pukul 21.00 dari sebelum nya pukul 20.00. ‘’Aturan jam malam dan pembatasan di lokasi keramaian masih berlaku,’’ tegas dia.

Poin penting berikutnya dalam PPKM Mikro II, lanjut Bambang, pengaktifan satgas Covid-19 hingga level desa dan rukun tetangga (RT). Dalam SE gubernur yang berlaku sejak 23 Feb ruari – 8 Maret itu juga memuat kebutuhan penanganan Covid-19 dapat dianggarkan da lam anggaran pendapatan dan belanda desa (APBDes).

Baca Juga :  Protap Kesehatan Disiapkan Untuk Pasar Baru Tuban

Sementara untuk kebutuhan penanganan di kelurahan dapat menggunakan APBD. Dokter lulusan Universitas Brawijaya (UB) Malang ini menyambut baik aturan pengaktifan satgas desa atau lingkup yang lebih kecil.

Dia berharap satgas desa dapat membantu satgas kecamatan untuk melakukan tracing. Nantinya, PPKM Mikro II kembali mempertegas pemetaan RT zona merah, oranye, kuning, dan hijau. Sebab, belum semua RT melaksanakan pemetaan zona tersebut.

Artikel Terkait

Most Read

Siapkan Pemimpin Masa Depan

Makin Ramai Bermain Skateboard

Telur Berdiri pada Momen Twan Yang

Peringatan Dini Gelombang Tinggi

Artikel Terbaru


/