alexametrics
22.7 C
Bojonegoro
Wednesday, June 29, 2022

Pemkab Luluh, Pajak Baliho Bacabup Ditangguhkan 

TUBAN, Radar Tuban-Cost operasional kontestan Pilkada 2020 dan partai politik di Tuban pada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tahun ini dipastikan berkurang. Itu setelah bayang-bayang pajak yang harus mereka bayar pada setiap baliho yang dipasang, akhirnya lolos alias batal diterapkan.  

Keputusan tersebut disepakati dalam hearing Komisi II DPRD Tuban bersama lima instansi terkait di ruang komisi tersebut kemarin (24/1). 

Kelima instansi tersebut, kantor kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol), satpol PP, dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja (DPMPTSP naker), badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPPKAD), serta bagian hukum. 

Kepala Kantor Kesbangpol Tuban Didik Purwanto menyampaikan, berdasarkan hasil hearing antara eksekutif dan legislatif terjalin sebuah kesepahaman terkait penundaan penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

Baca Juga :  Ultah Nabi, Ketua Umum ''Menghilang''

Pertimbangan utamanya, regulasi tersebut tidak secara spesifik membahas baliho pajak reklame. ‘’Pokoknya sementara (baliho bacabuppilkada) nggak pakai pajak dulu, cuma pemasangannya harus berizin. Kalau nggak sesuai (tempat pemasangannya) ya ditertibkan,’’ tegas Didik.

Meski demikian, Surat Edaran Nomor 300/7911/414.205/2019 tertanggal 20 Desember 2019 tentang Pemasangan Baliho Bacabup dan Bacawabup tetap berlaku. Itu karena dalam SE tersebut mengatur perizinan dan pemasangannya. 

Senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Tuban Mashadi. Menurut dia, dalam hearing sempat terjadi perdebatan terkait penafsiran baliho dalam Perda 5/2011. Perdebatan tersebut karena penarikan pajaknya tidak diatur secara khusus. Hanya saja, bila pemasangannya melanggar harus ditertibkan. 

Ke depannya, politisi PAN itu berharap aturan baliho berpajak harus masuk dalam prolegda (program legislasi daerah maupun bapemperda (badan pembentukan peraturan daerah). 

Diberitakan sebelumnya, pemberlakuan pajak reklame pada baliho bacabup memicu pro-kontra. Itu setelah sejumlah pimpinan partai politik (parpol) memrotes kebijakan Pemkab Tuban yang tertuang dalam SE nomor 300/7911/414.205/2019 tertanggal 20 Desember 2019 tentang pemasangan baliho bacabup-bacawabup. 

Baca Juga :  Gelar Unjuk Rasa, Tuntut PT Rekind Pekerjakan Warga Lokal

Salah satu politisi yang menyampaikan protes adalah Ketua DPD PAN Tuban Agung Supriyanto. Dia mengatakan, pemberlakuan tarif pajak baliho bacabup-bacawabup sebagaimana diatur dalam Perda 5/2011 dan surat edaran bupati dinilai berlebihan. Itu karena perda dan SE tersebut belum mendapat legal standing yang kuat. Padahal dalam perda tersebut tidak ada satu pun klausul yang menyatakan pemasangan baliho sebagai obyek yang dikenakan pajak. 

Apabila baliho bacabup dimasukkan dalam kategori reklame, sebagaimana pasal 1 ayat 14 perda tersebut, menurut dia, tentu tidak elok karena memaknai reklame ada unsur komersial yang melatarbelakanginya. (zak/ds)

TUBAN, Radar Tuban-Cost operasional kontestan Pilkada 2020 dan partai politik di Tuban pada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tahun ini dipastikan berkurang. Itu setelah bayang-bayang pajak yang harus mereka bayar pada setiap baliho yang dipasang, akhirnya lolos alias batal diterapkan.  

Keputusan tersebut disepakati dalam hearing Komisi II DPRD Tuban bersama lima instansi terkait di ruang komisi tersebut kemarin (24/1). 

Kelima instansi tersebut, kantor kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol), satpol PP, dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja (DPMPTSP naker), badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPPKAD), serta bagian hukum. 

Kepala Kantor Kesbangpol Tuban Didik Purwanto menyampaikan, berdasarkan hasil hearing antara eksekutif dan legislatif terjalin sebuah kesepahaman terkait penundaan penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

Baca Juga :  Ultah Nabi, Ketua Umum ''Menghilang''

Pertimbangan utamanya, regulasi tersebut tidak secara spesifik membahas baliho pajak reklame. ‘’Pokoknya sementara (baliho bacabuppilkada) nggak pakai pajak dulu, cuma pemasangannya harus berizin. Kalau nggak sesuai (tempat pemasangannya) ya ditertibkan,’’ tegas Didik.

Meski demikian, Surat Edaran Nomor 300/7911/414.205/2019 tertanggal 20 Desember 2019 tentang Pemasangan Baliho Bacabup dan Bacawabup tetap berlaku. Itu karena dalam SE tersebut mengatur perizinan dan pemasangannya. 

Senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Tuban Mashadi. Menurut dia, dalam hearing sempat terjadi perdebatan terkait penafsiran baliho dalam Perda 5/2011. Perdebatan tersebut karena penarikan pajaknya tidak diatur secara khusus. Hanya saja, bila pemasangannya melanggar harus ditertibkan. 

Ke depannya, politisi PAN itu berharap aturan baliho berpajak harus masuk dalam prolegda (program legislasi daerah maupun bapemperda (badan pembentukan peraturan daerah). 

Diberitakan sebelumnya, pemberlakuan pajak reklame pada baliho bacabup memicu pro-kontra. Itu setelah sejumlah pimpinan partai politik (parpol) memrotes kebijakan Pemkab Tuban yang tertuang dalam SE nomor 300/7911/414.205/2019 tertanggal 20 Desember 2019 tentang pemasangan baliho bacabup-bacawabup. 

Baca Juga :  Pemdes Kalangan Butuh Data Akurat Lahan Terdampak

Salah satu politisi yang menyampaikan protes adalah Ketua DPD PAN Tuban Agung Supriyanto. Dia mengatakan, pemberlakuan tarif pajak baliho bacabup-bacawabup sebagaimana diatur dalam Perda 5/2011 dan surat edaran bupati dinilai berlebihan. Itu karena perda dan SE tersebut belum mendapat legal standing yang kuat. Padahal dalam perda tersebut tidak ada satu pun klausul yang menyatakan pemasangan baliho sebagai obyek yang dikenakan pajak. 

Apabila baliho bacabup dimasukkan dalam kategori reklame, sebagaimana pasal 1 ayat 14 perda tersebut, menurut dia, tentu tidak elok karena memaknai reklame ada unsur komersial yang melatarbelakanginya. (zak/ds)

Artikel Terkait

Most Read

Kebutuhan Laptop Stagnan

Artikel Terbaru


/