alexametrics
30.4 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Plt Sekretaris Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham

Ada peran penting Direktur Teknologi Informasi selaku Plt Sekretaris Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Dr. Sucipto SH, MH, M.Kn dalam  Sosialisasi Penguatan Kekayaan Intelektual Berbasis Digital di Ruang Ronggolawe Pemkab Tuban kemarin (23/12).

HAL tersebut disampaikan  Plt Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Ir Razilu, M. Si. CGCA. Dia mengatakan, Sucipto yang asal Tuban menginisiasi kegiatan tersebut.
Razilu mengemukakan, sebagai salah satu unsur pimpinan di Kemenkumham, dia melihat peluang dan berpikir untuk memajukan wilayahnya. ”Begitu disampaikan, saya langsung menyetujuinya,” kata dia saat kunjungan di Lapas Kelas IIB Tuban. Razilu mengunjungi lapas setelah membuka Sosialisasi Penguatan Kekayaan Intelektual Berbasis Digital di Ruang Ronggolawe Pemkab Tuban.
Direktur Teknologi Informasi selaku Plt Sekretaris Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Sucipto mengatakan, sebagai putra daerah  Tuban, dia ingin pelayanan digital hak kekayaan intelektual (Haki) di Tuban lebih optimal. Penguatan layanan itu tidak sebatas sosialisasi, melainkan juga penerapan langsung dengan mengenalkan aplikasi pendaftaran Haki. ‘’Penguatan ini untuk membantu perekonomian masyarakat Tuban,’’ ungkapnya.
Doktor ilmu ekonomi dan bisnis konsentrasi kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta ini mengemukakan, kekayaan intelektual adalah aset masa depan yang bisa dimiliki siapa saja. Dua di antara peraih Haki di Tuban itu adalah alat pengasapan ikan ciptaan dosen Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban yang sudah mengantongi hak paten.
Selanjutnya pembuatan semir sepatu berbahan limbah batik gedog Sacovalish ciptaan siswa SMAN 1 Tuban yang mengantongi hak cipta.
Sucipto menegaskan, kekayaan intelektual sangat penting dilindungi sebagai sebuah karya. Karena itu, kata dia, pemerintah daerah dan para pelaku usaha harus mengetahuinya.
Sebelum digelar di Tuban, kegiatan yang sama dua kali digelar di Hotel Double Tree Hilton Surabaya. Pesertanya, pejabat pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pejabat Kantor Wilayah Kemenkumham se-Indonesia, perguruan tinggi (PT) negeri dan swasta, serta pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Lebih lanjut Sucipto menyampaikan pentingnya kekayaan intelektual yang ditinjau dari nilai ekonomi.
Dia mengemukakan, apabila masyarakat memahami untuk mendaftarkan kekayaan intelektual, secara otomatis dapat menumbuhkan ekonomi dari diri dan lingkungan, serta wilayah tempatnya berada.
Dia kemudian memberikan contoh konkrit anak bangsa yang sedang melakukan studi di tingkat SLTA/PT yang punya inovasi membuat desain industri, membuat ciptaan lagu atau musik. Kemudian membuat suatu merek, mematenkan hasil teknologinya, hasil karya dan penelitiannya. ”Apabila  kekayaan intelektual tersebut mendapat status melalui badan hukum Kementerian Hukum dan HAM, maka menambah nilai ekonomi anak-anak bangsa, warga Indonesia. Imbasnya, negara maju yang didukung dengan kekayaan intelektual yang berkembang pesat,” ujar pejabat kelahiran Palang, Tuban itu.
Sucipto juga menyampaikan betapa pentingnya peran mewujudkan kesadaran masyarakat dalam memahami nilai-nilai kekayaan intelektual. Hal tersebut, kata dia, tidak bisa hanya dilakukan Kemenkumham semata. Peran penting pemerintah provinsi/kabupaten/kota, lembaga pendidikan juga diperlukan. Harapannya, ke depan kekayaan intelektual menjadi bagian dan masuk dalam mata kuliah pendidikan.
Menurut dia, kesadaran kekayaan intelektual dapat ditanamkan dari lubuk hati yang paling dalam. Selain itu, Sucipto juga berharap terbangunnya kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga pendidikan.
Pejabat kelahiran 25 Maret 1971 ini juga menyampaikan harapan dan keinginan
Kemenkumham melalui Dirjen Kekayaan  Intelektual yang akan dan selalu meng-update kemudahan pelayanan publik berbasis digital yang cepat, tepat, terukur, dan ekonomis.
Sucipto kemudian menjabarkan, cepat dalam memberikan pelayanan, tepat waktu sesuai ketentuan undang-undang, ekonomis terjangkau dari mana dan di mana pun berada, sehingga dapat mendaftarkan kekayaan intelektual  anak bangsa. Harapannya, pertumbuhan ekonomi meningkat di seluruh pelosok tanah air.

Baca Juga :  Kuota Penerima BPUM Bertambah Jadi 19 Ribu UMKM

Ada peran penting Direktur Teknologi Informasi selaku Plt Sekretaris Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Dr. Sucipto SH, MH, M.Kn dalam  Sosialisasi Penguatan Kekayaan Intelektual Berbasis Digital di Ruang Ronggolawe Pemkab Tuban kemarin (23/12).

HAL tersebut disampaikan  Plt Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Ir Razilu, M. Si. CGCA. Dia mengatakan, Sucipto yang asal Tuban menginisiasi kegiatan tersebut.
Razilu mengemukakan, sebagai salah satu unsur pimpinan di Kemenkumham, dia melihat peluang dan berpikir untuk memajukan wilayahnya. ”Begitu disampaikan, saya langsung menyetujuinya,” kata dia saat kunjungan di Lapas Kelas IIB Tuban. Razilu mengunjungi lapas setelah membuka Sosialisasi Penguatan Kekayaan Intelektual Berbasis Digital di Ruang Ronggolawe Pemkab Tuban.
Direktur Teknologi Informasi selaku Plt Sekretaris Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Sucipto mengatakan, sebagai putra daerah  Tuban, dia ingin pelayanan digital hak kekayaan intelektual (Haki) di Tuban lebih optimal. Penguatan layanan itu tidak sebatas sosialisasi, melainkan juga penerapan langsung dengan mengenalkan aplikasi pendaftaran Haki. ‘’Penguatan ini untuk membantu perekonomian masyarakat Tuban,’’ ungkapnya.
Doktor ilmu ekonomi dan bisnis konsentrasi kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta ini mengemukakan, kekayaan intelektual adalah aset masa depan yang bisa dimiliki siapa saja. Dua di antara peraih Haki di Tuban itu adalah alat pengasapan ikan ciptaan dosen Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban yang sudah mengantongi hak paten.
Selanjutnya pembuatan semir sepatu berbahan limbah batik gedog Sacovalish ciptaan siswa SMAN 1 Tuban yang mengantongi hak cipta.
Sucipto menegaskan, kekayaan intelektual sangat penting dilindungi sebagai sebuah karya. Karena itu, kata dia, pemerintah daerah dan para pelaku usaha harus mengetahuinya.
Sebelum digelar di Tuban, kegiatan yang sama dua kali digelar di Hotel Double Tree Hilton Surabaya. Pesertanya, pejabat pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pejabat Kantor Wilayah Kemenkumham se-Indonesia, perguruan tinggi (PT) negeri dan swasta, serta pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Lebih lanjut Sucipto menyampaikan pentingnya kekayaan intelektual yang ditinjau dari nilai ekonomi.
Dia mengemukakan, apabila masyarakat memahami untuk mendaftarkan kekayaan intelektual, secara otomatis dapat menumbuhkan ekonomi dari diri dan lingkungan, serta wilayah tempatnya berada.
Dia kemudian memberikan contoh konkrit anak bangsa yang sedang melakukan studi di tingkat SLTA/PT yang punya inovasi membuat desain industri, membuat ciptaan lagu atau musik. Kemudian membuat suatu merek, mematenkan hasil teknologinya, hasil karya dan penelitiannya. ”Apabila  kekayaan intelektual tersebut mendapat status melalui badan hukum Kementerian Hukum dan HAM, maka menambah nilai ekonomi anak-anak bangsa, warga Indonesia. Imbasnya, negara maju yang didukung dengan kekayaan intelektual yang berkembang pesat,” ujar pejabat kelahiran Palang, Tuban itu.
Sucipto juga menyampaikan betapa pentingnya peran mewujudkan kesadaran masyarakat dalam memahami nilai-nilai kekayaan intelektual. Hal tersebut, kata dia, tidak bisa hanya dilakukan Kemenkumham semata. Peran penting pemerintah provinsi/kabupaten/kota, lembaga pendidikan juga diperlukan. Harapannya, ke depan kekayaan intelektual menjadi bagian dan masuk dalam mata kuliah pendidikan.
Menurut dia, kesadaran kekayaan intelektual dapat ditanamkan dari lubuk hati yang paling dalam. Selain itu, Sucipto juga berharap terbangunnya kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga pendidikan.
Pejabat kelahiran 25 Maret 1971 ini juga menyampaikan harapan dan keinginan
Kemenkumham melalui Dirjen Kekayaan  Intelektual yang akan dan selalu meng-update kemudahan pelayanan publik berbasis digital yang cepat, tepat, terukur, dan ekonomis.
Sucipto kemudian menjabarkan, cepat dalam memberikan pelayanan, tepat waktu sesuai ketentuan undang-undang, ekonomis terjangkau dari mana dan di mana pun berada, sehingga dapat mendaftarkan kekayaan intelektual  anak bangsa. Harapannya, pertumbuhan ekonomi meningkat di seluruh pelosok tanah air.

Baca Juga :  Seimbangkan Prestasi Akademik dan Pendidikan Karakter

Artikel Terkait

Most Read

CJH Belum Diminta Melunasi BPIH

Tersangka Pengemplang Pajak Ditahan

Intens Jalin Sinergitas

Artikel Terbaru


/