alexametrics
26.2 C
Bojonegoro
Tuesday, May 17, 2022

DPMDKB Sukses Mengawal Pembangunan di Desa

Dua periode memimpin Kabupaten Tuban, bupati Fathul Huda dan wabup Ir. Noor Nahar Hussein, M.Si. (Hudanoor) membawa perubahan yang cukup signifikan dalam pembangunan di desa. Di antara keberhasilan yang cukup nyata adalah meningkatknya jumlah badan usaha milik desa (BUMDes) dan tidak ada lagi status desa tertinggal di Bumi Wali. Semua itu tidak lepas dari peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana (DPMDKB) Tuban yang sukses merealisasikan setiap program Hudanoor.

Di antara komitmen DPMDKB Tuban dalam mendorong pembangunan di tingkat desa adalah mempercepat proses pencairan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD). Sebab, dengan proses pencairan anggaran desa yang cepat, pembangunan di tingkat desa akan berjalan sesuai rencana.

Pencairan ADD misalnya. Berkat pencairannya yang dipercepat, kini tidak ada lagi cerita kepala desa dan perangkat desa yang telat menerima gaji atau penghasilan tetap (siltap) yang bersumber dari ADD tersebut. Sebelumnya, rata-rata siltap baru cair pada akhir triwulan. Bahkan, terkadang sampai empat hingga lima bulan. Kini, siltap bisa dicairkan lebih cepat, dan diupayakan pada tahun depan bisa dicairkan setiap bulan. Selain memastikan hak siltap diterima tepat waktu, seluruh kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD juga sudah dilindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mendapat perlindungan sosial berupa jaminan pensiun. Tak hanya itu. Seluruh kepala desa dan perangkat desa beserta keluarganya juga sudah dilindungi dengan BPJS Kesehatan. 

Kepala DPMDKB Tuban Nurjanah, SH., MM. mengatakan, proses mempercepat pencairan ADD itu sejalan dengan instruksi bupati Fathul Huda. Tujuannya, agar pembangunan di desa berjalan cepat sesuai target. ‘’Termasuk memastikan hak siltap kepala desa dan perangkat desa bisa diterima setiap bulan,’’ ujar dia. 

Begitu juga dengan pencairan DD. Karena pencairannya cepat dan pembinaan yang tepat, dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) itu mampu mendorong pembangunan di desa, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Di antara keberhasilan yang nyata tersebut adalah terbentuknya ratusan BUMDes. Dimulai pada 2017 yang hanya 68 BUMDes, kemudian pada 2018 meningkat menjadi 222 BUMDes, 2019 meningkat lagi menjadi 241 BUMDes, dan 2020 ini mencapai 253 BUMDes atau sekitar 80 persen dari 311 desa yang sukses mengembangkan BUMDes dalam berbagai bidang yang memanfaatkan potensi desa. Salah satunya adalah desa wisata. Sampai saat ini sudah tidak terhitung berapa banyak desa wisata di Tuban yang berkembang berkat stimulan DD tersebut. Berkat kesuksesan dalam meng­embangkan potensi desa melalui BUMDes tersebut, Kabupaten Tuban masuk dalam 25 besar desa terbaik nasional yang diwakili Desa Mulyaoagung, Kecamatan Singgahan.

Untuk mendukung pengembangan BUMDes, DPMDKB juga menyiapkan aplikasi SIMPPANG BUMDESA (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan BUMDes). Aplikasi ini untuk memberikan akses kemudahan dan penga­wasan dalam rangka mendorong percepatan pengembangan BUMDes. Selain itu, juga untuk mempermudah kegiatan monitoring pengelolaan BUMDes, pengembangan unit, dan sistem pelaporan, sekaligus untuk menge­tahui status perkembangan BUMDes. ‘’Semua itu untuk menunjang aktivitas ekonomi ma­syarakat,’’ terang Nurjanah.

Baca Juga :  Vaksin Booster Prioritaskan Usia Lanjut

Da­ri sisi peningkatan kualitas hidup masya­rakat, DD juga mampu dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih, pembangunan polindes, pem­bangunan fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD), dan sejumlah kegiatan pe­nunjang kualitas hidup masyarakat lainnya.

Lebih lanjut mantan kepala Dinas Sosial Pem­berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban itu menyampaikan, berkat optimalisasi DD, Pemkab Tuban sukses menun­taskan pembangunan desa tertinggal. Dari 2018 sebanyak 27 desa dengan status tertinggal, ke­mudian turun menjadi hanya 2 desa pada 2019. Dan, pada 2020 ini sudah tidak ada lagi desa dengan status tertinggal di Kabupaten Tuban alias zero desa tertinggal. Dari total 311 desa se-Kabupaten Tuban, 7 desa sukses menuju desa mandiri. Kemudian 107 desa berstatus desa maju, dan 197 desa berstatus desa berkembang.

‘’Alhamdulillah, pada 2020 ini sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Tuban. Semua ini tidak lepas dari terobosan program dan kegiatan yang menjadi komitmen Pak Bupati (Fathul Huda) dalam mendorong pem­bangunan di desa,’’ tegas Nurjanah.

Selain memastikan proses pencairan ang­garan berjalan cepat, pendampingan secara hukum juga menjadi konsentrasi DPMDKB dalam mengawal pembangunan di tingkat desa agar berjalan sesuai aturan dan tidak melanggar hukum. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kese­pakatan bersama antara DPMDKB Tuban dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. ‘’Harapannya, dengan pendandatanganan legal consulting ini ada pendampingan secara hukum dari Kejaksaan, sehingga tidak ada penyimpangan dalam penggunaan DD maupun ADD. Intinya, kami (DPMDKB, Red) mengawal dari sisi administrasi, sedangkan kejaksaan mengawal dari sisi hukum. Dengan begitu, proses pembangunan di desa bisa berjalan optimal—taat administrasi dan taat hukum,’’ tandasnya.

Kawal Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Online

DPMDKB Tuban memiliki komitmen kuat dalam mengawal sistem keuangan desa yang transparan, efektif, dan efisien. Setelah sukses mengembangkan aplikasi berbasis web SIAPA TAKUT (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Transparan dan Akuntabel) yang berisi pengelolaan keuangan desa, sumber daya dan potensi desa, hasil pembangunan, serta sistem informasi aparatur desa, kini DMPDKB kembali membuat terobosan dengan menjalankan sistem Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara online.

Kepala DPMDKB Tuban Nurjanah mengatakan, Siskeudes merupakan pengembangan aplikasi Siskeudes yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan (BPKB) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ‘’Dari yang awalnya offline, kemudian kami kembangkan menjadi online,’’ terang dia.

Disampaikan Nurjanah, pengelolaan keuangan berbasis online sudah dikembangkan di seluruh desa se-Kabupaten Tuban. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Tuban merupakan satu-satunya kabupaten yang mempunyai jaringan internet berbasis fiber optic di seluruh desa. 

Baca Juga :  Serikat Pekerja Pabrik Tolak Kenaikan Cukai Rokok

Dengan demikian, seluruh proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, input dokumen, pelaksanaan, penataan usaha keuangan desa, pelaporan, hingga pertanggungjawaban bisa langsung terintegrasi secara online dengan Siskeudes yang dikembangkan DPMDKB. Dengan demikian, seluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa bisa langsung dilihat secara langsung dari sistem yang dimiliki DPMDKB.

‘’Dengan Siskeudes online, seluruh proses pengelolaan keuangan desa bisa langsung terpantau, tidak lagi turun ke desa, sehingga semakin efektif,’’ terang pejabat berjilbab itu.

Lebih lanjut Nurjanah menyampaikan, dengan Siskeudes online ini pengelolaan keuangan desa lebih transparan dan akuntabel. Selain bisa melakukan proses pengawasan secara efektif dan efisien, juga bisa mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan dan kesalahan administrasi.

‘’Dengan begitu, belanja keuangan desa bisa tepat sasaran. Termasuk dalam hal pelaporan pertanggungjawaban, bisa dilakukan secara transparan dan melekat pada sistem. Tidak lagi manual yang sewaktu-waktu bisa hilang,’’ tandas dia.

Sukses Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk

Selain sukses di bidang pemerintahan desa berikut perangkat pengembangan potensi di desa, DPMDKB juga sukses dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tuban.

Kepala DPMDKB Tuban Nurjanah mengungkapkan, saat ini jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Tuban mencapai 187.703 orang atau sekitar 75 persen. Berkat komitmen dalam menyukseskan program KB tersebut, saat ini total fertility rate (TFR) atau angka kesuburan total di Kabupaten Tuban mencapai 1,86 anak per ibu atau jumlah anak yang dipunyai selama masa reproduksi rata-rata-rata kurang dari dua anak. Dibanding dengan target TFR provinsi dengan rata-rata 2,1 anak per ibu, maka Bumi Wali lebih baik.

‘’Angka target KB itu semakin kecil semakin baik. Dan, Kabupaten Tuban mampu mengimbangi target RTF provinsi. Artinya, laju pertumbuhan pendudukan di Kabupaten Tuban terkendali,’’ terang Nurjanah.

Disampaikan dia, salah satu instrumen untuk mencapai target laju pertumbuhan penduduk tersebut adalah konsisten dalam menjalankan program kampung KB. Dijelaskan Nurjanah, kampung KB adalah program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam mengatasi masalah kependudukan hingga di tingkat desa. Tujuannya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung sekaligus upaya pembangunan di sektor lain untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan berkualitas. 

Berkat komitmen tersebut, Kabupaten Tuban meraih penghargaan Pengelolaan Kampung KB terbaik Jawa Timur. Selain itu, pada 2019 juga meraih penghargaan Manggala Karya Kencana yang diterima Bupati Fathul Huda dari BKKBN.

Lebih lanjut mantan camat Jatirogo itu menyampaikan, upaya menekan laju pertumbuhan penduduk juga dilakukan melalui kegiatan KB MOW-MOP yang menjadi agenda rutin DPMDKB dalam menyukseskan program KB di Tuban. Termasuk menjalin kerja sama dengan instansi/lembaga pemerintah. ‘’Alhamdulillah, semua program KB berjalan dengan lancar, sehingga laju pertumbuhan penduduk di Tuban benar-benar terkendali dengan baik,’’ tandasnya.

Dua periode memimpin Kabupaten Tuban, bupati Fathul Huda dan wabup Ir. Noor Nahar Hussein, M.Si. (Hudanoor) membawa perubahan yang cukup signifikan dalam pembangunan di desa. Di antara keberhasilan yang cukup nyata adalah meningkatknya jumlah badan usaha milik desa (BUMDes) dan tidak ada lagi status desa tertinggal di Bumi Wali. Semua itu tidak lepas dari peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana (DPMDKB) Tuban yang sukses merealisasikan setiap program Hudanoor.

Di antara komitmen DPMDKB Tuban dalam mendorong pembangunan di tingkat desa adalah mempercepat proses pencairan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD). Sebab, dengan proses pencairan anggaran desa yang cepat, pembangunan di tingkat desa akan berjalan sesuai rencana.

Pencairan ADD misalnya. Berkat pencairannya yang dipercepat, kini tidak ada lagi cerita kepala desa dan perangkat desa yang telat menerima gaji atau penghasilan tetap (siltap) yang bersumber dari ADD tersebut. Sebelumnya, rata-rata siltap baru cair pada akhir triwulan. Bahkan, terkadang sampai empat hingga lima bulan. Kini, siltap bisa dicairkan lebih cepat, dan diupayakan pada tahun depan bisa dicairkan setiap bulan. Selain memastikan hak siltap diterima tepat waktu, seluruh kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD juga sudah dilindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mendapat perlindungan sosial berupa jaminan pensiun. Tak hanya itu. Seluruh kepala desa dan perangkat desa beserta keluarganya juga sudah dilindungi dengan BPJS Kesehatan. 

Kepala DPMDKB Tuban Nurjanah, SH., MM. mengatakan, proses mempercepat pencairan ADD itu sejalan dengan instruksi bupati Fathul Huda. Tujuannya, agar pembangunan di desa berjalan cepat sesuai target. ‘’Termasuk memastikan hak siltap kepala desa dan perangkat desa bisa diterima setiap bulan,’’ ujar dia. 

Begitu juga dengan pencairan DD. Karena pencairannya cepat dan pembinaan yang tepat, dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) itu mampu mendorong pembangunan di desa, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Di antara keberhasilan yang nyata tersebut adalah terbentuknya ratusan BUMDes. Dimulai pada 2017 yang hanya 68 BUMDes, kemudian pada 2018 meningkat menjadi 222 BUMDes, 2019 meningkat lagi menjadi 241 BUMDes, dan 2020 ini mencapai 253 BUMDes atau sekitar 80 persen dari 311 desa yang sukses mengembangkan BUMDes dalam berbagai bidang yang memanfaatkan potensi desa. Salah satunya adalah desa wisata. Sampai saat ini sudah tidak terhitung berapa banyak desa wisata di Tuban yang berkembang berkat stimulan DD tersebut. Berkat kesuksesan dalam meng­embangkan potensi desa melalui BUMDes tersebut, Kabupaten Tuban masuk dalam 25 besar desa terbaik nasional yang diwakili Desa Mulyaoagung, Kecamatan Singgahan.

Untuk mendukung pengembangan BUMDes, DPMDKB juga menyiapkan aplikasi SIMPPANG BUMDESA (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan BUMDes). Aplikasi ini untuk memberikan akses kemudahan dan penga­wasan dalam rangka mendorong percepatan pengembangan BUMDes. Selain itu, juga untuk mempermudah kegiatan monitoring pengelolaan BUMDes, pengembangan unit, dan sistem pelaporan, sekaligus untuk menge­tahui status perkembangan BUMDes. ‘’Semua itu untuk menunjang aktivitas ekonomi ma­syarakat,’’ terang Nurjanah.

Baca Juga :  Dua Periode Hudanoor Sukses Merenovasi Ribuan RTLH

Da­ri sisi peningkatan kualitas hidup masya­rakat, DD juga mampu dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih, pembangunan polindes, pem­bangunan fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD), dan sejumlah kegiatan pe­nunjang kualitas hidup masyarakat lainnya.

Lebih lanjut mantan kepala Dinas Sosial Pem­berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban itu menyampaikan, berkat optimalisasi DD, Pemkab Tuban sukses menun­taskan pembangunan desa tertinggal. Dari 2018 sebanyak 27 desa dengan status tertinggal, ke­mudian turun menjadi hanya 2 desa pada 2019. Dan, pada 2020 ini sudah tidak ada lagi desa dengan status tertinggal di Kabupaten Tuban alias zero desa tertinggal. Dari total 311 desa se-Kabupaten Tuban, 7 desa sukses menuju desa mandiri. Kemudian 107 desa berstatus desa maju, dan 197 desa berstatus desa berkembang.

‘’Alhamdulillah, pada 2020 ini sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Tuban. Semua ini tidak lepas dari terobosan program dan kegiatan yang menjadi komitmen Pak Bupati (Fathul Huda) dalam mendorong pem­bangunan di desa,’’ tegas Nurjanah.

Selain memastikan proses pencairan ang­garan berjalan cepat, pendampingan secara hukum juga menjadi konsentrasi DPMDKB dalam mengawal pembangunan di tingkat desa agar berjalan sesuai aturan dan tidak melanggar hukum. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kese­pakatan bersama antara DPMDKB Tuban dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. ‘’Harapannya, dengan pendandatanganan legal consulting ini ada pendampingan secara hukum dari Kejaksaan, sehingga tidak ada penyimpangan dalam penggunaan DD maupun ADD. Intinya, kami (DPMDKB, Red) mengawal dari sisi administrasi, sedangkan kejaksaan mengawal dari sisi hukum. Dengan begitu, proses pembangunan di desa bisa berjalan optimal—taat administrasi dan taat hukum,’’ tandasnya.

Kawal Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Online

DPMDKB Tuban memiliki komitmen kuat dalam mengawal sistem keuangan desa yang transparan, efektif, dan efisien. Setelah sukses mengembangkan aplikasi berbasis web SIAPA TAKUT (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Transparan dan Akuntabel) yang berisi pengelolaan keuangan desa, sumber daya dan potensi desa, hasil pembangunan, serta sistem informasi aparatur desa, kini DMPDKB kembali membuat terobosan dengan menjalankan sistem Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara online.

Kepala DPMDKB Tuban Nurjanah mengatakan, Siskeudes merupakan pengembangan aplikasi Siskeudes yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan (BPKB) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ‘’Dari yang awalnya offline, kemudian kami kembangkan menjadi online,’’ terang dia.

Disampaikan Nurjanah, pengelolaan keuangan berbasis online sudah dikembangkan di seluruh desa se-Kabupaten Tuban. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Tuban merupakan satu-satunya kabupaten yang mempunyai jaringan internet berbasis fiber optic di seluruh desa. 

Baca Juga :  Serikat Pekerja Pabrik Tolak Kenaikan Cukai Rokok

Dengan demikian, seluruh proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, input dokumen, pelaksanaan, penataan usaha keuangan desa, pelaporan, hingga pertanggungjawaban bisa langsung terintegrasi secara online dengan Siskeudes yang dikembangkan DPMDKB. Dengan demikian, seluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa bisa langsung dilihat secara langsung dari sistem yang dimiliki DPMDKB.

‘’Dengan Siskeudes online, seluruh proses pengelolaan keuangan desa bisa langsung terpantau, tidak lagi turun ke desa, sehingga semakin efektif,’’ terang pejabat berjilbab itu.

Lebih lanjut Nurjanah menyampaikan, dengan Siskeudes online ini pengelolaan keuangan desa lebih transparan dan akuntabel. Selain bisa melakukan proses pengawasan secara efektif dan efisien, juga bisa mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan dan kesalahan administrasi.

‘’Dengan begitu, belanja keuangan desa bisa tepat sasaran. Termasuk dalam hal pelaporan pertanggungjawaban, bisa dilakukan secara transparan dan melekat pada sistem. Tidak lagi manual yang sewaktu-waktu bisa hilang,’’ tandas dia.

Sukses Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk

Selain sukses di bidang pemerintahan desa berikut perangkat pengembangan potensi di desa, DPMDKB juga sukses dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tuban.

Kepala DPMDKB Tuban Nurjanah mengungkapkan, saat ini jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Tuban mencapai 187.703 orang atau sekitar 75 persen. Berkat komitmen dalam menyukseskan program KB tersebut, saat ini total fertility rate (TFR) atau angka kesuburan total di Kabupaten Tuban mencapai 1,86 anak per ibu atau jumlah anak yang dipunyai selama masa reproduksi rata-rata-rata kurang dari dua anak. Dibanding dengan target TFR provinsi dengan rata-rata 2,1 anak per ibu, maka Bumi Wali lebih baik.

‘’Angka target KB itu semakin kecil semakin baik. Dan, Kabupaten Tuban mampu mengimbangi target RTF provinsi. Artinya, laju pertumbuhan pendudukan di Kabupaten Tuban terkendali,’’ terang Nurjanah.

Disampaikan dia, salah satu instrumen untuk mencapai target laju pertumbuhan penduduk tersebut adalah konsisten dalam menjalankan program kampung KB. Dijelaskan Nurjanah, kampung KB adalah program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam mengatasi masalah kependudukan hingga di tingkat desa. Tujuannya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung sekaligus upaya pembangunan di sektor lain untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan berkualitas. 

Berkat komitmen tersebut, Kabupaten Tuban meraih penghargaan Pengelolaan Kampung KB terbaik Jawa Timur. Selain itu, pada 2019 juga meraih penghargaan Manggala Karya Kencana yang diterima Bupati Fathul Huda dari BKKBN.

Lebih lanjut mantan camat Jatirogo itu menyampaikan, upaya menekan laju pertumbuhan penduduk juga dilakukan melalui kegiatan KB MOW-MOP yang menjadi agenda rutin DPMDKB dalam menyukseskan program KB di Tuban. Termasuk menjalin kerja sama dengan instansi/lembaga pemerintah. ‘’Alhamdulillah, semua program KB berjalan dengan lancar, sehingga laju pertumbuhan penduduk di Tuban benar-benar terkendali dengan baik,’’ tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/