alexametrics
25.6 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Antisipasi Silpa Perlu Perencanaan Matang

DPRD Bojonegoro Beri Catatan 29 Rekom ke OPD

Bupati: LKPj Menjadi Komitmen Kesepahaman

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Rekomendasi DPRD Bojonegoro terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) bupati secara umum menekankan seluruh OPD lebih profesional. Lebih matang menyusun perencanaan program-program tahun ini. Mengingat pada 2021 lalu, beberapa program tidak terealisasi.

 

Rekomendasi DPRD itu disampaikan saat rapat paripurna istimewa kemarin (23/3). Juru bicara (jubir) Mitro’atin menyampaikan, ada 29 rekomendasi untuk seluruh OPD. Rekomendasi diberikan rerata agar setiap OPD makin meningkatkan kinerjanya. Juga senantiasa mematangkan seluruh perencanaan program agar berjalan optimal.

 

Di antaranya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) di bagian layanan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 240 juta. “Pagu anggarannya Rp 1,4 miliar, realisasinya anggara Rp 1,16 miliar. Silpa Rp 240 juta itu terdiri atas honor pengelola keuangan, TPP, dan efisiensi anggaran,” ucapnya.

 

Tapi, DPRD mengapresiasi kinerja maksimal menyelesaikan paket pekerjaan lelang senilai kurang lebih Rp 1,6 triliun atau 477 paket lelang. Perlu adanya penambahan personel dengan nilai total tender sebesar itu. “Seharusnya didukung sebanyak 55 orang dengan kualifikasi khusus seperti bersertifikat pengadaan barang dan jasa. Saat ini hanya 20 personel,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Baca Juga :  Siapkan Bantuan Warga Terdampak

 

Kemudian silpa di dinas pekerjaan umum, bina marga, dan penataan ruang sebesar Rp 138 miliar. Diharapkan ke depannya pelaksanaan lebih tepat waktu, maksimal, dan selektif menentukan konsultan perencanaan serta konsultan pengawasan.

 

Silpa dinas perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya sebesar Rp 89 miliar terdiri atas pembangunan gedung DPRD yang gagal, pengadaan tanah untuk tempat pembuangan akhir, program air bersih karena banyak proposal belum masuk, sisa proses lelang, dan efisiensi.

 

“Adapun proyek fisik 2021 utamanya pembangunan trotoar dan drainase di wilayah perkotaan masih menyisakan PR (pekerjaan rumah) saat hujan deras masih ada genangan air dalam kurun waktu satu hingga dua jam. Khususnya di Jalan Panglima Sudirman dan Mastrip. Perlu adanya inovasi serta sinergi antar OPD untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” tegasnya.

 

Lalu silpa dinas pekerjaan umum sumber daya air sebesar Rp 24 miliar terdiri atas pembangunan cek dam tidak terlaksana, normalisasi sungai, honor pengelola keuangan, dan efisiensi anggaran.

 

Silpa dinas perhubungan sebesar Rp 4,9 miliar. DPRD menyorot tingginya angka kecelakaan karena minimnya rambu-rambu lalu lintas di jalan raya dan di perlintasan kereta api, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Baca Juga :  Minta Pemdes Ngampel Evaluasi MoU

 

“Diharapkan ke depannya ada penambahan anggaran rambu-rambu lalu lintas, palang pintu kereta api beserta pos penjagaan. Serta kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat,” ungkapnya.

 

Terkait gagal realisasi beberapa program kegiatan di bagian kesra dan dinas pendidikan terutama kegiatan hibah kepada lembaga TK/PAUD dan lembaga keagamaan. Namun, setelah mengklarifikasi kepada OPD terkait, ternyata tidak mampu menjelaskan alasan teknis selain tidak ada proposal.

Padahal cross chek dilakukan terhadap lembaga terkait hampir semua sudah mengirimkan proposal. Tentu, DPRD merekomendasikan agar OPD yang menangani kegiatan hibah untuk bekerja secara profesional.

 

Bupati Anna Mu’awanah menyampaikan, bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD. Serta berharap LKPj ini menjadi komitmen kesepahaman mengarahkan cara pandang perbaikan pembangunan. Secara umum, pelaksanaan pembangunan daerah 2021 telah berjalan baik.

 

“Pembangunan berjalan baik tak lepas dari kerja sama jajaran forkopimda, jajaran eksekutif maupun legislatif, dan seluruh komponen masyarakat,” imbuhnya. (bgs/rij)

Bupati: LKPj Menjadi Komitmen Kesepahaman

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Rekomendasi DPRD Bojonegoro terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) bupati secara umum menekankan seluruh OPD lebih profesional. Lebih matang menyusun perencanaan program-program tahun ini. Mengingat pada 2021 lalu, beberapa program tidak terealisasi.

 

Rekomendasi DPRD itu disampaikan saat rapat paripurna istimewa kemarin (23/3). Juru bicara (jubir) Mitro’atin menyampaikan, ada 29 rekomendasi untuk seluruh OPD. Rekomendasi diberikan rerata agar setiap OPD makin meningkatkan kinerjanya. Juga senantiasa mematangkan seluruh perencanaan program agar berjalan optimal.

 

Di antaranya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) di bagian layanan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 240 juta. “Pagu anggarannya Rp 1,4 miliar, realisasinya anggara Rp 1,16 miliar. Silpa Rp 240 juta itu terdiri atas honor pengelola keuangan, TPP, dan efisiensi anggaran,” ucapnya.

 

Tapi, DPRD mengapresiasi kinerja maksimal menyelesaikan paket pekerjaan lelang senilai kurang lebih Rp 1,6 triliun atau 477 paket lelang. Perlu adanya penambahan personel dengan nilai total tender sebesar itu. “Seharusnya didukung sebanyak 55 orang dengan kualifikasi khusus seperti bersertifikat pengadaan barang dan jasa. Saat ini hanya 20 personel,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Baca Juga :  Proyek JTB Hanya Serap 6.000 Pekerja

 

Kemudian silpa di dinas pekerjaan umum, bina marga, dan penataan ruang sebesar Rp 138 miliar. Diharapkan ke depannya pelaksanaan lebih tepat waktu, maksimal, dan selektif menentukan konsultan perencanaan serta konsultan pengawasan.

 

Silpa dinas perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya sebesar Rp 89 miliar terdiri atas pembangunan gedung DPRD yang gagal, pengadaan tanah untuk tempat pembuangan akhir, program air bersih karena banyak proposal belum masuk, sisa proses lelang, dan efisiensi.

 

“Adapun proyek fisik 2021 utamanya pembangunan trotoar dan drainase di wilayah perkotaan masih menyisakan PR (pekerjaan rumah) saat hujan deras masih ada genangan air dalam kurun waktu satu hingga dua jam. Khususnya di Jalan Panglima Sudirman dan Mastrip. Perlu adanya inovasi serta sinergi antar OPD untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” tegasnya.

 

Lalu silpa dinas pekerjaan umum sumber daya air sebesar Rp 24 miliar terdiri atas pembangunan cek dam tidak terlaksana, normalisasi sungai, honor pengelola keuangan, dan efisiensi anggaran.

 

Silpa dinas perhubungan sebesar Rp 4,9 miliar. DPRD menyorot tingginya angka kecelakaan karena minimnya rambu-rambu lalu lintas di jalan raya dan di perlintasan kereta api, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Baca Juga :  Langgar Lampu Merah, Kecelakaan Beruntun Tewaskan 2 Pengguna Jalan

 

“Diharapkan ke depannya ada penambahan anggaran rambu-rambu lalu lintas, palang pintu kereta api beserta pos penjagaan. Serta kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat,” ungkapnya.

 

Terkait gagal realisasi beberapa program kegiatan di bagian kesra dan dinas pendidikan terutama kegiatan hibah kepada lembaga TK/PAUD dan lembaga keagamaan. Namun, setelah mengklarifikasi kepada OPD terkait, ternyata tidak mampu menjelaskan alasan teknis selain tidak ada proposal.

Padahal cross chek dilakukan terhadap lembaga terkait hampir semua sudah mengirimkan proposal. Tentu, DPRD merekomendasikan agar OPD yang menangani kegiatan hibah untuk bekerja secara profesional.

 

Bupati Anna Mu’awanah menyampaikan, bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD. Serta berharap LKPj ini menjadi komitmen kesepahaman mengarahkan cara pandang perbaikan pembangunan. Secara umum, pelaksanaan pembangunan daerah 2021 telah berjalan baik.

 

“Pembangunan berjalan baik tak lepas dari kerja sama jajaran forkopimda, jajaran eksekutif maupun legislatif, dan seluruh komponen masyarakat,” imbuhnya. (bgs/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/