alexametrics
31.2 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Desa Keberatan Postur RAPBDes dari Pusat

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) 2022 mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021. Hal tersebut dirasa memberatkan bagi desa, sebab porsi pembangunan infrastruktur minim.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro Rohmad Gozhali Dwiyanto mengatakan, RAPBDes tahun depan sudah dibahas dan ditetapkan. Tahun ini ada acuan penghitungan porsi dana desa (DD) melalui Perpres Nomor 104 Tahun 2021, skemanya yakni 40 persen untuk bantuan langsung tunai (BLT). Berlanjut 20 persen untuk ketahanan pangan dan 8 persen untuk penanganan Covid-19.
“Pengalokasian memberatkan bagi pemerintah desa,” katanya kemarin (22/12).
Gozhali mengatakan, alasan memberatkan yakni postur alokasi DD untuk program pembangunan infrastruktur minim. Pembagian tersebut dirasa kurang proporsional. Menurutnya saat ini situasi pandemi sudah berangsur membaik. “Desa tidak bisa membangun infrastruktur yang dibutuhkan tahun depan,” keluhnya.
Disinggung terkait bantuan keuangan desa (BKD) yang digelontorkan sebagai pembangunan infrastruktur jalan. Menurut Gozhali, tentu belum dapat menutup kebutuhan desa untuk pembangunan fisik. “Meski sudah ada bantuan BKD, namun RAPBDes dirasa memberatkan pemdes,” tuturnya.
Senada dengan itu, Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Bojonegoro Samudi. Dia mengatakan, RAPBDes tahun depan tidak proporsional. Alasannya, pada penerapan BLT desa terlalu banyak. “Penerima ada yang sudah mampu karena alokasi yang banyak tadi,” terangnya.
Selain itu, menurut Samudi, sudah banyak bantuan dikucurkan untuk jaring pengaman sosial dari kementerian dan daerah. Seperti bantuan pangan nontunai antara daerah dan kementerian. Juga, program keluarga harapan (PKH).
“Misalkan kalau membuat peraturan jangan ada kata minimal 40 persen untuk BLT DD, namun diganti maksimal 40 persen. Sehingga desa dapat menetapkan sesuai kebutuhan,” ujar Kades Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem itu.
Menurut Samudi, perubahan postur RAPBDes lebih berdampak pada desa yang tidak menerima BKD daerah. Sehingga pembangunan infrastruktur desa terhambat. Padahal, beberapa desa saat ini masih membutuhkan bangunan fisik. “Kami sudah melakukan mengajukan keberatan juga kepada pengurus pusat,” jelasnya. (luk)

Baca Juga :  Hari Ini Mulai Vaksin, Diawali VVIP Dilanjut Nakes

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) 2022 mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021. Hal tersebut dirasa memberatkan bagi desa, sebab porsi pembangunan infrastruktur minim.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro Rohmad Gozhali Dwiyanto mengatakan, RAPBDes tahun depan sudah dibahas dan ditetapkan. Tahun ini ada acuan penghitungan porsi dana desa (DD) melalui Perpres Nomor 104 Tahun 2021, skemanya yakni 40 persen untuk bantuan langsung tunai (BLT). Berlanjut 20 persen untuk ketahanan pangan dan 8 persen untuk penanganan Covid-19.
“Pengalokasian memberatkan bagi pemerintah desa,” katanya kemarin (22/12).
Gozhali mengatakan, alasan memberatkan yakni postur alokasi DD untuk program pembangunan infrastruktur minim. Pembagian tersebut dirasa kurang proporsional. Menurutnya saat ini situasi pandemi sudah berangsur membaik. “Desa tidak bisa membangun infrastruktur yang dibutuhkan tahun depan,” keluhnya.
Disinggung terkait bantuan keuangan desa (BKD) yang digelontorkan sebagai pembangunan infrastruktur jalan. Menurut Gozhali, tentu belum dapat menutup kebutuhan desa untuk pembangunan fisik. “Meski sudah ada bantuan BKD, namun RAPBDes dirasa memberatkan pemdes,” tuturnya.
Senada dengan itu, Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Bojonegoro Samudi. Dia mengatakan, RAPBDes tahun depan tidak proporsional. Alasannya, pada penerapan BLT desa terlalu banyak. “Penerima ada yang sudah mampu karena alokasi yang banyak tadi,” terangnya.
Selain itu, menurut Samudi, sudah banyak bantuan dikucurkan untuk jaring pengaman sosial dari kementerian dan daerah. Seperti bantuan pangan nontunai antara daerah dan kementerian. Juga, program keluarga harapan (PKH).
“Misalkan kalau membuat peraturan jangan ada kata minimal 40 persen untuk BLT DD, namun diganti maksimal 40 persen. Sehingga desa dapat menetapkan sesuai kebutuhan,” ujar Kades Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem itu.
Menurut Samudi, perubahan postur RAPBDes lebih berdampak pada desa yang tidak menerima BKD daerah. Sehingga pembangunan infrastruktur desa terhambat. Padahal, beberapa desa saat ini masih membutuhkan bangunan fisik. “Kami sudah melakukan mengajukan keberatan juga kepada pengurus pusat,” jelasnya. (luk)

Baca Juga :  Puluhan Ribu Pohon ''Dikorbankan'' untuk GRR

Artikel Terkait

Most Read

Jamaah Sakit Berhasil Lampaui Wukuf

BBM Premium Akan Dihapus Tahun Depan?

Kades Sumberjo Trucuk Dituntut 5 Tahun

Recovery dan Evaluasi Menyeluruh

Artikel Terbaru


/