PAGU penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMPN yang belum terpenuhi, memaksa Dinas Pendidikan Bojonegoro dan pengelola pendidikan harus berbenah. Tentu, demi pendidikan berjalan lancar dan pagu terpenuhi.
Selain itu, perlu ada kajian atau penelitian untuk mengatahui faktor yang mengakibatkan pagu tidak terpenuhi.
Perlu dilakukan kajian mendalam terkait belum terpenuhinya pagu SMPN pada PPDB tahun ini. Bahkan jauh dari target ditetapkan.
Data terakhir menyebutkan, dari 13 ribu siswa lulusan SD, hampir 8 ribu siswa yang baru mendaftar. Sehingga, hampir 5 ribu lulusan SD belum mendaftar.
Terdapat beberapa kemungkinan penyebab pagu PPDB SMPN belum terpenuhi. Pertama, adanya sistem zonasi yang memiliki dampak positif dan negatif.
Dampak positif sesuai kebijakan pemerintah dilakukan untuk pemerataan pendidikan.
Namun, terdapat dampak negatif, seperti pegiat pendidikan di sekolah merasa sudah mendapat siswa sesuai jatah dari sistem zonasi.
Membuat pengelola sekolah merasa nyaman, sehingga tidak melakukan upaya untuk menarik pendaftar untuk memenuhi pagu pada PPDB.
Faktor kedua, terjadi karena pandemi korona. Namun, bukan alasan yang kuat. Terlebih pandemi sudah mulai mereda.
Pandemi tidak menghalangi orang tua untuk menyekolahkan anaknya.
Terakhir, faktor yang mengkhawatirkan berupa kecenderungan dari orang tua memilih sekolah dengan sistem asrama seperti pondok pesantren. Sehingga, bisa memberikan keseimbangan antara ilmu agama dan umum.
Disdik maupun pengelola pendidikan lainnya harus mulai berbenah. Jangan hanya mengajarkan ilmu umum saja, namun ada nilai-nilai agama diperkuat. Juga, bisa menambahkan sistem asrama di SMPN. Sehingga ada mata pelajaran tambahan. (*)
Disarikan dari wawancara Wartawan Jawa Pos Radar Bojonegoro M. Irvan Ramadhon
