alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Belum Menyentuh Masyarakat Bawah

Literasi Pekerja Migran di Bojonegoro Belum Maksimal

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Masyarakat masih rentan terkena penipuan janji bekerja di luar negeri. Sebab informasi tentang regulasi pekerja migran kepada masyarakat masih minim. Belum menyentuh masyarakat di tingkat bawah seperti desa jauh akses dari perkotaan. Terutama desa kantong-kantong pekerja migran Indonesia (PMI).

 

Sebelumnya, terdapat 16 warga Bojonegoro terkena penipuan sebagai pekerja migran. Korban dijanjikan bekerja di Polandia, karena tidak mengetahui regulasi. Korban sudah diajak pelatihan di Jepara, serta telah menyetor uang muka pendaftaran. Setiap korban merugi jutaan atas godaan kerja di luar negeri itu.

 

Kasi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro Agoestin Faridijani menjelaskan, pihaknya sudah mengupayakan informasi pekerja migran sampai ke masyarakat. Namun, belum bisa menjangkau masyarakat tingkat pedesaan jauh dari kota.

Baca Juga :  Denda Pelanggar Protokol Kesehatan Sumbang PAD Hingga Rp 20,9 Juta

 

“Secara anggota kami juga kurang personel. Tenaga terbatas untuk dapat menjangkau semuanya,” jelasnya.

 

Ida mengungkapkan, tahun ini belum ada dana dianggarkan sosialisasi kepada masayarakat. Namun, upaya dilakukan dengan menggandeng bursa kerja khusus (BKK) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). “Informasi saat ini masih dilakukan kepada anak sekolah SMK-SMK,” tuturnya.

 

Dia akan mengusulkan adanya anggaran memperhatikan para pekerja migran. Akhir tahun lalu terapat 137 orang mendaftar sebagai pekerja migran. “Kami berpihak kepada pekerja migrant. Kami imbau yang ingin bekerja di luar negeri harus terdaftar di kami,” jelasnya.

 

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Bojonegoro Herry mengungkapkan, masalah pekerja migran masih menjadi pekerjaan rumah perlu diselesaikan pemerintah. Ditengarai masih ada korban lain belum terdeteksi.

Baca Juga :  Tunda Penetapan Kepala Dinas

“Pengawasan masih minim, perlu ada informasi diberikan kepada masyarakat terutama di lingkup desa jauh dari kota,” jelasnya. (luk/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Masyarakat masih rentan terkena penipuan janji bekerja di luar negeri. Sebab informasi tentang regulasi pekerja migran kepada masyarakat masih minim. Belum menyentuh masyarakat di tingkat bawah seperti desa jauh akses dari perkotaan. Terutama desa kantong-kantong pekerja migran Indonesia (PMI).

 

Sebelumnya, terdapat 16 warga Bojonegoro terkena penipuan sebagai pekerja migran. Korban dijanjikan bekerja di Polandia, karena tidak mengetahui regulasi. Korban sudah diajak pelatihan di Jepara, serta telah menyetor uang muka pendaftaran. Setiap korban merugi jutaan atas godaan kerja di luar negeri itu.

 

Kasi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro Agoestin Faridijani menjelaskan, pihaknya sudah mengupayakan informasi pekerja migran sampai ke masyarakat. Namun, belum bisa menjangkau masyarakat tingkat pedesaan jauh dari kota.

Baca Juga :  Tuban Menuju Zero Stunting

 

“Secara anggota kami juga kurang personel. Tenaga terbatas untuk dapat menjangkau semuanya,” jelasnya.

 

Ida mengungkapkan, tahun ini belum ada dana dianggarkan sosialisasi kepada masayarakat. Namun, upaya dilakukan dengan menggandeng bursa kerja khusus (BKK) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). “Informasi saat ini masih dilakukan kepada anak sekolah SMK-SMK,” tuturnya.

 

Dia akan mengusulkan adanya anggaran memperhatikan para pekerja migran. Akhir tahun lalu terapat 137 orang mendaftar sebagai pekerja migran. “Kami berpihak kepada pekerja migrant. Kami imbau yang ingin bekerja di luar negeri harus terdaftar di kami,” jelasnya.

 

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Bojonegoro Herry mengungkapkan, masalah pekerja migran masih menjadi pekerjaan rumah perlu diselesaikan pemerintah. Ditengarai masih ada korban lain belum terdeteksi.

Baca Juga :  Renovasi Ruang Paripurna DPRD Tuban Capai Rp 4 Miliar?

“Pengawasan masih minim, perlu ada informasi diberikan kepada masyarakat terutama di lingkup desa jauh dari kota,” jelasnya. (luk/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/