alexametrics
31.2 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Mendobrak Bias, Perempuan Bojonegoro Diberi Kesempatan secara Profesional

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah memberikan pengarahan sekaligus membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan di Pendapa Malowopati, kemarin (22/3). Ke depan, saatnya perempuan diberi ruang secara profesional terlibat pembangunan ataupun sektor lainnya.

 

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro Anwar Mukhtadlo dalam laporannya menjelaskan, berbagai persoalan terkait perempuan masih menjadi menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Seperti indeks pembangunan manusia (IPM) sektor perempuan, indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG). Selain itu, terkait angka kematian ibu (AKI) melahirkan, angka kematian bayi (AKB) dan balita stunting.

 

Karena itu, melalui Musrenbang Perempuan, diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan perempuan khususnya kesenjangan gender. “Tujuan Musrenbang Perempuan di antaranya, untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan kelompok perempuan dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan di Kabupaten Bojonegoro,” ucapnya.

 

Selain itu, sebagai inovasi atau terobosan Pemkab Bojonegoro dalam memperkuat pelaksanaan pengarustamaan gender di daerah. Serta, sebagai solusi menjawab berbagai persoalan menyebabkan tingkat partisipasi dan keterlibatan kelompok perempuan dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.

 

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dalam arahannya mengatakan, keinginan bersama mendapatkan perspektif kebijakan dari narasumber. Khususnya di beberapa sektor yang respek pada hal-hal berkaitan dengan perempuan.

 

“Biasanya perempuan sebagai kaum termarjinalkan. Ada istilah, akses informasi saja terbatas, apalagi akses aspirasi. Di Pemkab Bojoneogoro ini, di Musrenbang 2020 sudah kami mulai untuk musrenbang perempuan. Hari ini, Musrenbang tahun 2022 kami laksanakan dan akan digunakan pada kebijakan di 2023,” ujarnya.

Baca Juga :  DPC dan Fraksi Partai Demokrat Tuban Bantu Pemerintah Penyemprotan

 

Bupati Anna mengajak para perempuan menuangkan konsep bisa mendukung dan mendorong indeks pembangunan manusia. Seperti penanganan stunting, pencegahan penanganan AKB dan AKI.

 

“Hari ini kami laksanakan musrenbang khusus perempuan. Artinya, para perempuan khususnya Bappeda bisa menyiapkan secara konsepsi. Mungkin ada dari ormas wanita, keagamaan atau sosial ingin menampung aspirasi atau usulan bisa disampaikan di forum ini. Kami akan harmonisasikan di dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 2023 sesuai dengan jadwal akan kami laksanakan 30 Maret 2022,” jelas Bupati Anna.

 

Bupati Anna berharap, Musrenbang Perempuan bisa memberikan penerjemahan bahwa ibu-ibu merasa memiliki wadah menampung aspirasi. Jangan merasa tidak digunakan memberikan dorongan pembangunan. Sehingga jangan merasa tidak diberikan akses luas dalam keiikutsertaan pembangunan di Bojonegoro.

 

“Saya yakin, di dalam beberapa mekanisme, kami terus senantiasa mendukung, mendorong terhadap keberadaan perempuan. Terima kasih kepada narasumber Ibu Nursyahbani Katjasungkana dan narasumber dari Dinas P3AKB Provinsi Jawa Timur Bapak Heru. Berikan kami spirit, motivasi, materi membuka wawasan terhadap pembangunan dan perempuan berpartisipasi aktif di dalam sektor pembangunan secara umum maupun secara khusus,” pungkasnya.

 

Ketua Pengurus Komunitas Putera Pertiwi dan Asosiasi LBH APIK Indonesia Nursyahbani Katjasungkana menjelaskan, materi terkait peran perempuan dalam perencanaan pembangunan. Adapun partisipasi perempuan yaitu keterlibatan menjadikan kelompok masyarakat berperan di semua tingkatan dan punya kemampuan identifikasi masalah di kehidupan sosial ekonomi.

Baca Juga :  Kompetisi Perdana, Antusiasme Masih Rendah

 

Lanjut Nursyahbani, pemberdayaan berdasar Soemoediningrat yakni membangun eksistensi perempuan. Perempuan harus menyadari memiliki hal sama dengan pria. Memiliki kesempatan mengembangkan diri, dan menumbuhkan kesadaran di sektor publik.

 

“Sehingga perempuan tidak hanya menjadi objek. Melainkan sebagai subjek berpartisipasi aktif pembangunan,” ucapnya.

 

Selain itu, meningkatkan kemampuan kepemimpinan perempuan. Dalam hal ini berkaitan kuota. Nursyahbani menegaskan, kuota perempuan bukan sebagai permintaan diistimewakan, tetapi untuk mengejar ketertinggalan.

 

“Kita perlu membongkar mitos perempuan sebagai pelengkap di dalam rumah tangga. Perlunya mengubah paradigma seperti nelayan atau petani tidak hanya ada laki-laki saja. Melainkan ada perempuan di sana dalam merawat hasil tangkapan atau hasil tani untuk dijual,’’ jelasnya.

 

Heru Indra Triyono, tim Dinas P3AKB Jawa Timur menambahkan, perlu memberikan kesempatan perempuan dalam musrenbang. Sebab, perempuan banyak menjadi tulang punggung keluarga. Perempuan juga paling dekat dengan anak-anak dan perlu adanya aspirasi perempuan.

 

“Perlunya melaksanakan pembangunan responsif gender karena masih adanya kesenjangan akses partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marginal lainnya,’’ jelasnya.

 

Hadir dalam Musrenbang Perempuan 2022, sekda, asisten, staf ahli, kepala OPD, pejabat perempuan OPD, ormas, NGO, akademisi, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tamu undangan. (irv/msu)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah memberikan pengarahan sekaligus membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan di Pendapa Malowopati, kemarin (22/3). Ke depan, saatnya perempuan diberi ruang secara profesional terlibat pembangunan ataupun sektor lainnya.

 

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro Anwar Mukhtadlo dalam laporannya menjelaskan, berbagai persoalan terkait perempuan masih menjadi menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Seperti indeks pembangunan manusia (IPM) sektor perempuan, indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG). Selain itu, terkait angka kematian ibu (AKI) melahirkan, angka kematian bayi (AKB) dan balita stunting.

 

Karena itu, melalui Musrenbang Perempuan, diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan perempuan khususnya kesenjangan gender. “Tujuan Musrenbang Perempuan di antaranya, untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan kelompok perempuan dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan di Kabupaten Bojonegoro,” ucapnya.

 

Selain itu, sebagai inovasi atau terobosan Pemkab Bojonegoro dalam memperkuat pelaksanaan pengarustamaan gender di daerah. Serta, sebagai solusi menjawab berbagai persoalan menyebabkan tingkat partisipasi dan keterlibatan kelompok perempuan dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.

 

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dalam arahannya mengatakan, keinginan bersama mendapatkan perspektif kebijakan dari narasumber. Khususnya di beberapa sektor yang respek pada hal-hal berkaitan dengan perempuan.

 

“Biasanya perempuan sebagai kaum termarjinalkan. Ada istilah, akses informasi saja terbatas, apalagi akses aspirasi. Di Pemkab Bojoneogoro ini, di Musrenbang 2020 sudah kami mulai untuk musrenbang perempuan. Hari ini, Musrenbang tahun 2022 kami laksanakan dan akan digunakan pada kebijakan di 2023,” ujarnya.

Baca Juga :  DPC dan Fraksi Partai Demokrat Tuban Bantu Pemerintah Penyemprotan

 

Bupati Anna mengajak para perempuan menuangkan konsep bisa mendukung dan mendorong indeks pembangunan manusia. Seperti penanganan stunting, pencegahan penanganan AKB dan AKI.

 

“Hari ini kami laksanakan musrenbang khusus perempuan. Artinya, para perempuan khususnya Bappeda bisa menyiapkan secara konsepsi. Mungkin ada dari ormas wanita, keagamaan atau sosial ingin menampung aspirasi atau usulan bisa disampaikan di forum ini. Kami akan harmonisasikan di dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 2023 sesuai dengan jadwal akan kami laksanakan 30 Maret 2022,” jelas Bupati Anna.

 

Bupati Anna berharap, Musrenbang Perempuan bisa memberikan penerjemahan bahwa ibu-ibu merasa memiliki wadah menampung aspirasi. Jangan merasa tidak digunakan memberikan dorongan pembangunan. Sehingga jangan merasa tidak diberikan akses luas dalam keiikutsertaan pembangunan di Bojonegoro.

 

“Saya yakin, di dalam beberapa mekanisme, kami terus senantiasa mendukung, mendorong terhadap keberadaan perempuan. Terima kasih kepada narasumber Ibu Nursyahbani Katjasungkana dan narasumber dari Dinas P3AKB Provinsi Jawa Timur Bapak Heru. Berikan kami spirit, motivasi, materi membuka wawasan terhadap pembangunan dan perempuan berpartisipasi aktif di dalam sektor pembangunan secara umum maupun secara khusus,” pungkasnya.

 

Ketua Pengurus Komunitas Putera Pertiwi dan Asosiasi LBH APIK Indonesia Nursyahbani Katjasungkana menjelaskan, materi terkait peran perempuan dalam perencanaan pembangunan. Adapun partisipasi perempuan yaitu keterlibatan menjadikan kelompok masyarakat berperan di semua tingkatan dan punya kemampuan identifikasi masalah di kehidupan sosial ekonomi.

Baca Juga :  Mengukur Efektivitas Belajar Daring Pada Anak

 

Lanjut Nursyahbani, pemberdayaan berdasar Soemoediningrat yakni membangun eksistensi perempuan. Perempuan harus menyadari memiliki hal sama dengan pria. Memiliki kesempatan mengembangkan diri, dan menumbuhkan kesadaran di sektor publik.

 

“Sehingga perempuan tidak hanya menjadi objek. Melainkan sebagai subjek berpartisipasi aktif pembangunan,” ucapnya.

 

Selain itu, meningkatkan kemampuan kepemimpinan perempuan. Dalam hal ini berkaitan kuota. Nursyahbani menegaskan, kuota perempuan bukan sebagai permintaan diistimewakan, tetapi untuk mengejar ketertinggalan.

 

“Kita perlu membongkar mitos perempuan sebagai pelengkap di dalam rumah tangga. Perlunya mengubah paradigma seperti nelayan atau petani tidak hanya ada laki-laki saja. Melainkan ada perempuan di sana dalam merawat hasil tangkapan atau hasil tani untuk dijual,’’ jelasnya.

 

Heru Indra Triyono, tim Dinas P3AKB Jawa Timur menambahkan, perlu memberikan kesempatan perempuan dalam musrenbang. Sebab, perempuan banyak menjadi tulang punggung keluarga. Perempuan juga paling dekat dengan anak-anak dan perlu adanya aspirasi perempuan.

 

“Perlunya melaksanakan pembangunan responsif gender karena masih adanya kesenjangan akses partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marginal lainnya,’’ jelasnya.

 

Hadir dalam Musrenbang Perempuan 2022, sekda, asisten, staf ahli, kepala OPD, pejabat perempuan OPD, ormas, NGO, akademisi, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tamu undangan. (irv/msu)

Artikel Terkait

Most Read

SMA/SMK Terapkan Dua Sistem PPDB

Golkar Tetap Usung Slogan Lama

Artikel Terbaru


/