31 C
Bojonegoro
Monday, March 20, 2023

Mediasi Sengketa Tanah RPH Banjarsari Kembali Kandas

- Advertisement -

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sidang mediasi gugatan sengketa tanah rumah potong hewan (RPH) di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, kembali kandas. Tidak ada titik temu antara penggugat S. Marman, dengan pihak tergugat, yakni Bupati Bojonegoro, Kepala Desa (Kades) Banjarsari, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

 

Sehingga hakim mediator Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro Ida Zulfamazidah mengembalikan proses persidangan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) itu kepada majelis hakim untuk tahap pembuktian. Sidang akan digelar via e-court,” tutur Humas PN Bojonegoro Sonny Eko Andrianto.

 

Koordinator tim penasihat hukum (PH) penggugat, Nur Aziz membenarkan, bahwa mediasi gagal. ‘’Karena kan ini sudah gugatan kedua kami. Jadi sudah tidak bisa dimediasi, sehingga gagal,” katanya.

- Advertisement -

 

Perlu diketahui, S. Marman penggugat kali pertama pada 7 Desember 2022. Namun, 24 Januari gugatannya dicabut. Lalu, 2 Februari kembali layangkan gugatan ke PN. Alasan menggugat karena menduga ada penyerobotan tanah miliknya di Desa Banjarsari oleh Pemkab Bojonegoro. Di atas tanah seluas 3.679 meter persegi itu saat ini dibangun gedung RPH senilai Rp 8,2 miliar.

 

Perbedaan gugatan kesatu dan kedua ialah penggugat menambahkan Kades Banjarsari sebagai tergugat dua. ‘’Surat keterangan yang dikeluarkan Kades Banjarsari itu mengklaim obyek sengketa tanah itu milik Pemkab Bojonegoro dan telah dikuasai sejak 1970 untuk RPH. Kan aneh,’’ katanya.

 

‘’Padahal faktanya tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 033 tanggal 8 Mei 1972 atas nama Salam Prawirosoedarmo,’’ imbuhnya. (bgs/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sidang mediasi gugatan sengketa tanah rumah potong hewan (RPH) di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, kembali kandas. Tidak ada titik temu antara penggugat S. Marman, dengan pihak tergugat, yakni Bupati Bojonegoro, Kepala Desa (Kades) Banjarsari, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

 

Sehingga hakim mediator Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro Ida Zulfamazidah mengembalikan proses persidangan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) itu kepada majelis hakim untuk tahap pembuktian. Sidang akan digelar via e-court,” tutur Humas PN Bojonegoro Sonny Eko Andrianto.

 

Koordinator tim penasihat hukum (PH) penggugat, Nur Aziz membenarkan, bahwa mediasi gagal. ‘’Karena kan ini sudah gugatan kedua kami. Jadi sudah tidak bisa dimediasi, sehingga gagal,” katanya.

- Advertisement -

 

Perlu diketahui, S. Marman penggugat kali pertama pada 7 Desember 2022. Namun, 24 Januari gugatannya dicabut. Lalu, 2 Februari kembali layangkan gugatan ke PN. Alasan menggugat karena menduga ada penyerobotan tanah miliknya di Desa Banjarsari oleh Pemkab Bojonegoro. Di atas tanah seluas 3.679 meter persegi itu saat ini dibangun gedung RPH senilai Rp 8,2 miliar.

 

Perbedaan gugatan kesatu dan kedua ialah penggugat menambahkan Kades Banjarsari sebagai tergugat dua. ‘’Surat keterangan yang dikeluarkan Kades Banjarsari itu mengklaim obyek sengketa tanah itu milik Pemkab Bojonegoro dan telah dikuasai sejak 1970 untuk RPH. Kan aneh,’’ katanya.

 

‘’Padahal faktanya tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 033 tanggal 8 Mei 1972 atas nama Salam Prawirosoedarmo,’’ imbuhnya. (bgs/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Suka Dengerin Musik Rock

Harga Kebutuhan Pokok Masih Stabil


/