PEMERINTAH desa (pemdes) perlu memprioritaskan anggaran ekologi, termasuk bank sampah dalam APBDesa. Sebab, persoalan sampah akan menjadi problem kesehatan dan lingkungan.
Kepala Desa (Kades) Napis, Kecamatan Tambakrejo Mulyono mengatakan, hingga saat ini belum menganggarkan lingkungan dalam APBDes. Baik pembelian tempat sampah ataupun pembuatan bank sampah.
‘’Masyarakat banyak yang membuat jomblangan untuk tempat pembakaran sampah di masing-masing rumah,’’ ujarnya.
Bahkan, Pasar Napis pun pembuangan sampah dengan dibuatkan tempat pembakaran sampah di belakang bangunan. ‘’Terlebih pasar Desa Napis tidak terlalu aktif, hanya ada beberapa pedagang saja membuka kios,’’ jelasnya.
Kades Purwosari Umi Zumrothin mengatakan, desanya selalu menganggarkan lingkungan setiap tahun. Selain memiliki bank sampah induk juga memiliki tempat pembuangan akhir (TPA). ‘’Tapi, untuk TPA belum dikelola dengan baik, baru seadanya,’’ ujarnya.
Dia menambahkan, bank sampah di Desa Purwosari berawal dari kegiatan sedekah sampah berjalan selama satu tahun. Rencananya setiap rukun tetangga (RT) di Desa Purwosari harus memiliki bank sampah. Lalu, sampah-sampah dari tiap RT dibeli oleh bank sampah induk.
Menurut Umi, masalah lingkungan menjadi prioritas. Karena apabila lingkungan bersih, otomatis masyarakat sekitar juga bisa sehat.
Berdasar data, dari 419 desa di Bojonegoro, hanya 171 desa memiliki bank sampah. Masih belum ada separo. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro, angka pemanfaatan kembali sampah pada 2021 baru mencapai 16,12 ton per tahun. Pendaurulangan sampah 2021 baru mencapai 2.153 ton per tahun. (ewi/rij)
