BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sebanyak 1.600 kuota beasiswa program rekognisi pembelajaran lampau (RPL) bagi aparatur desa di Bojonegoro. Anggaran dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Sasaran RPL nantinya kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan daerah (BPD), pengelola badan usaha milik (BUM) desa bersama, tenaga pendamping profesional.
Kabid Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro Evie Octavia Marini menjelaskan, program RPL dari Kementerian Desa disambut baik pemkab. Sehingga tahun ini kuota 1.600 beasiswa RPL desa.
Evi menerangkan, secara keseluruhan anggaran diambilkan dari APBD. Terkait jumlah nominal secara keseluruhan, pihaknya masih pembahasan. Pastinya pembiayaan berdasar uang kuliah tunggal (UKT) di masing-masing kampus. “Untuk saat ini ada dua kampus ditunjuk, yakni Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY),” terangnya.
Penerima manfaat RPL desa menyasar kepada Kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, pengelola BUM desa, tenaga pendamping profesional, dengan kategori lulus SLTA atau sederajat. Serta, telah bekerja minimal lima tahun atau memiliki pengalaman dalam pemerintahan desa atau pekerjaan lainnya.
“Sedangkan untuk usia penerima minimal 25 tahun maksimal 50 tahun,” bebernya.
Evi menambahkan penerima beasiswa hanya boleh memilih prodi ditentukan. Yakni administrasi negara, ilmu ekonomi konsentrasi ekonomi pembangunan, akuntansi publik, manajemen pembangunan, akuntansi, PLS keahlian pemberdayaan masyarakat, dan sosiologi.
Ketua Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia (Forsekdesi) Bojonegoro antusias menyambut program RPL Desa. Pihaknya memastikan sekretaris desa (Sekdes) yang belum mempunyai ijazah strata satu (S-1) akan mendaftar. Data dihimpunnya saat ini terdapat 81 Sekdes. “Teman teman harus memaksimalkan kesempatan ini,” jelasnya.
Menurut dia, program tersebut akan meningkatan SDM aparatur pemdes. Secara otomatis berdampak kualitas kinerja. Selain itu waktu tempuh dua tahun atau empat semester, tugas dari sekdes tidak keteteran. “Jadi pengalaman kerja dihitung sama seperti perkuliahan, makanya berbeda dengan S-1 biasa waktunya 8 semester,” tuturnya.
Hal sama diungkapkan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Bojonegoro Soedjoko. Dia mengatakan, dengan regulasi bisa ditempuh empat semester akan memperpendek masa perkuliahan. Juga sistem daring, tidak akan mengganggu kinerja di pemerintahan desa.
“Program bagus untuk mengembangkan desa melalui SDM,” tuturnya.
Terkait data perangkat desa masih ijazah SLTA, pihaknya belum mempunyai data. “Karena banyak sekali, namun yang pasti minat perades akan banyak,” jelasnya. (luk/rij)
