TUBAN, Radar Tuban – Pengawalan dan pengamanan yang dilakukan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) terhadap sejumlah proyek di Kabupaten Tuban masih belum berjalan optimal. Terbukti, masih banyak proyek infrastruktur yang didampingi TP4D dan pengerjaannya tidak sesuai rencana. Molor dari target.
Proyek pembangunan Taman Kapur di Jalan Gajah Mada misalnya. Proyek yang sejak awal mendapat pendampingan tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban itu sudah molor beberapa hari. Tepatnya sejak 8 Desember lalu. Namun, hingga kemarin (20/12) masih banyak titik-titik pekerjaan yang belum tuntas. Begitu juga dengan proyek revitalisasi trotoar di sejumlah titik jalan protokol dalam kota. Juga molor beberapa hari sejak kontrak berakhir pada 17 Desember.
Selain dua proyek dalam kota tersebut, juga masih ada proyek-proyek lain yang mendapat pendampingan TP4D, namun tetap molor.
Kasi Intel Kejari Tuban Windhu Sigiarto mengatakan, keterlambatan proyek tidak ada kaitannya secara langsung dengan pendampingan yang diberikan TP4D. Sebab, fungsi utama TP4D adalah memastikan jalannya proyek telah sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, serta melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
‘’Bukan menjamin bahwa proyek akan tuntas tepat waktu. Kita hanya mengawal proyek berjalan sesuai regulasi dan tidak ada tindak pidana korupsi,’’ tegasnya.
Meski demikian, diakui Windhu, evaluasi setiap tahapan target dan stressing tetap dilakukan. Namun, bukan berarti memberikan jaminan bahwa proyek akan tuntas tepat waktu. ‘’Meski kita evaluasi dan berikan stressing, tapi jika pihak kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, ya tetap tidak bisa,’’ ujarnya.
Jika seperti itu, tegas Windhu, maka harus sesuai dengan aturan. ‘’Jika terlambat, ya didenda. Sesuai aturan. Jika tidak bisa menyelesaikan proyek, ya putus kontrak. Blacklist,’’ tandasnya.
Sementara itu, kemarin (20/12) rombongan Komisi 1 DPRD Tuban turun ke lapangan untuk meninjau sejumlah proyek yang telat. Salah satunya adalah proyek Taman Kapur di Jalan Gajah Mada. Sayang, dalam kunjungan tersebut, rombongan komisi yang membidangi pemerintahan itu hanya ditemui para pekerja, sehingga tidak bisa memberikan stressing secara langsung. Baik kepada kontraktor maupun dinas terkait. ‘’Kita ingin memastikan apakah proyek-proyek yang sudah terlambat itu masih bisa diselesaikan atau tidak. Jangan sampai terbengkalai. Harus ada stressing agar proyek bisa diselesaikan dengan cepat,’’ ujar anggota Mukaffi Makki, anggota komisi tersebut.
