alexametrics
23.7 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Lanjut, Dibuka Lelang Jabatan Jilid II

TUBAN, Radar Tuban – Belum genap sepekan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) jilid satu era Bupati Aditya Halindra Faridzky dibuka. Kemarin (21/11), Pemkab Tuban kembali membuka pengumuman seleksi terbuka jilid II.
Pada seleksi terbuka jilid satu sebanyak lima JPTP yang lelang. Yakni, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda; Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; serta direktur RSUD dr. R. Koesma. Pada open bidding jilid dua ini yang dilelang tiga. Yakni, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan; serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
Dari tiga JPTP yang dilelang pada jilid dua tersebut, ada yang sudah kosong dan ada yang masih diisi oleh pejabat definitif. Untuk jabatan yang kosong, yakni Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Posisi jabatan tersebut kosong karena pejabat sebelumnya, Murtadji meninggal dunia. Sedangkan dua JPTP lainnya masih definitif. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan dijabat oleh Kartono. Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia dijabat M. Nur Hasan.
Asisten Administrasi Umum Setda Tuban, M. Mahmud mengatakan, lelang jabatan digelar setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rekomendasi yang dimaksud adalah izin untuk menggelar lelang jabatan. ‘’Yang kedua ini ada tiga (rekomendasi seleksi terbuka dari Kemendagri, Red),’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (21/11).
Praktis, total sudah ada delapan JPTP yang dilelang oleh Pemkab Tuban di era Bupati Lindra. Tidak menutup kemungkinan juga masih akan ada jilid-jilid berikutnya. Apakah JPTP lain juga diusulkan untuk dilelang? ‘’Soal itu (jilid-jilid berikutnya, Red) kami tidak tahu. Karena itu kebijakan bupati,’’ tuturnya.
Terkait batasan maksimal dalam sekali lelang jabatan, Mahmud mengatakan, tidak ada batasan jumlah dalam lelang jabatan. Menurutnya, semua tergantung kebijakan bupati. ‘’Yang penting Kemendagri menyetujui (usulan lelang jabatan, Red),’’ ujarnya.
Disinggung soal dua jabatan definitif yang ikut dilelang, yakni Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Mahmud menjelaskan, kedua pejabat definitif tersebut akan mengakhir masa jabatannya atau purna tugas pada akhir Februari 2022 mendatang. Artinya, kurang lebih dua setengah bulan lagi keduanya akan pensiun. Dengan demikian, akan ada kekosongan jabatan.
‘’Aturannya, tiga bulan menjelang purna tugas, jabatan yang akan kosong itu sudah bisa dilelang,’’ terang mantan Camat Rengel itu.
Terkait pengisian pejabat dari hasil lelang jabatan, terang Mahmud, menjadi hak prerogatif bupati. Apakah menunggu pejabat sebelumnya pensiun atau dilantik terlebih dulu, tetapi TMT (terhitung mulai tanggal) menjabat secara definitif setelah pejabat sebelumnya pensiun. ‘’Itu kebijakan beliau (Mas Bupati, Red),’’ tandasnya.

Baca Juga :  Istri Cenderung Tak Mampu Pertahankan Rumah Tangga

TUBAN, Radar Tuban – Belum genap sepekan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) jilid satu era Bupati Aditya Halindra Faridzky dibuka. Kemarin (21/11), Pemkab Tuban kembali membuka pengumuman seleksi terbuka jilid II.
Pada seleksi terbuka jilid satu sebanyak lima JPTP yang lelang. Yakni, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda; Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; serta direktur RSUD dr. R. Koesma. Pada open bidding jilid dua ini yang dilelang tiga. Yakni, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan; serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
Dari tiga JPTP yang dilelang pada jilid dua tersebut, ada yang sudah kosong dan ada yang masih diisi oleh pejabat definitif. Untuk jabatan yang kosong, yakni Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Posisi jabatan tersebut kosong karena pejabat sebelumnya, Murtadji meninggal dunia. Sedangkan dua JPTP lainnya masih definitif. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan dijabat oleh Kartono. Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia dijabat M. Nur Hasan.
Asisten Administrasi Umum Setda Tuban, M. Mahmud mengatakan, lelang jabatan digelar setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rekomendasi yang dimaksud adalah izin untuk menggelar lelang jabatan. ‘’Yang kedua ini ada tiga (rekomendasi seleksi terbuka dari Kemendagri, Red),’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (21/11).
Praktis, total sudah ada delapan JPTP yang dilelang oleh Pemkab Tuban di era Bupati Lindra. Tidak menutup kemungkinan juga masih akan ada jilid-jilid berikutnya. Apakah JPTP lain juga diusulkan untuk dilelang? ‘’Soal itu (jilid-jilid berikutnya, Red) kami tidak tahu. Karena itu kebijakan bupati,’’ tuturnya.
Terkait batasan maksimal dalam sekali lelang jabatan, Mahmud mengatakan, tidak ada batasan jumlah dalam lelang jabatan. Menurutnya, semua tergantung kebijakan bupati. ‘’Yang penting Kemendagri menyetujui (usulan lelang jabatan, Red),’’ ujarnya.
Disinggung soal dua jabatan definitif yang ikut dilelang, yakni Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Mahmud menjelaskan, kedua pejabat definitif tersebut akan mengakhir masa jabatannya atau purna tugas pada akhir Februari 2022 mendatang. Artinya, kurang lebih dua setengah bulan lagi keduanya akan pensiun. Dengan demikian, akan ada kekosongan jabatan.
‘’Aturannya, tiga bulan menjelang purna tugas, jabatan yang akan kosong itu sudah bisa dilelang,’’ terang mantan Camat Rengel itu.
Terkait pengisian pejabat dari hasil lelang jabatan, terang Mahmud, menjadi hak prerogatif bupati. Apakah menunggu pejabat sebelumnya pensiun atau dilantik terlebih dulu, tetapi TMT (terhitung mulai tanggal) menjabat secara definitif setelah pejabat sebelumnya pensiun. ‘’Itu kebijakan beliau (Mas Bupati, Red),’’ tandasnya.

Baca Juga :  Tahun Ini, Empat Kali Gerhana

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/