BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kinerja Pemkab Bojonegoro membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama empat tahun terakhir, menjadi sorotan pemerintah pusat.
Sebab, uangnya selalu ngendon di salah satu bank yang tunjuk pemkab setempat.
Serapan anggaran selalu menumpuk di penghujung tahun. Bahkan, data terakhir menyebutkan memasuki Agustus ini, serapan APBD 2022 baru sekitar 29 persen. Sehingga, sekitar 71 persen dari 5,9 triliun masih ngendon di bank.
Serapan bakal lebih berat pada Perubahan (P) APBD mendatang. Sebab, di penghujung tahun itu akan mencapai Rp 7 triliun.
Menurut anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri, serapan anggaran harus digenjot. Sehingga, saat ada tambahan anggaran di P-APBD, serapannya tetap bisa maksimal.
‘’Target serapan anggaran tahun ini 90 persen,’’ katanya.
Lasuri menegaskan, target itu untuk APBD induk sebesar R 5,9 triliun maupun P-APBD sekitar Rp 7 triliun.
Masih rendahnya serapan karena banyak proyek infrastruktur yang belum selesai. Serapan akan besar mendekati akhir tahun karena banyak rekanan mengajukan pembayaran proyek.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, APBD tahun ini masih didominasi proyek insfrastruktur, proyek infrastruktur mendapatkan porsi sebesar Rp 1,2 triliun. Mulai gedung, bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi.
Sigit Kushariyanto, Anggota Banggar DPRD lainnya menambahkan, serapan anggaran hingga semester kedua ini masih di bawah 50 persen. Idealnya serapan sudah di atas 50 persen.
‘’Ini sebenarnya tidak bagus. Harusnya serapan sudah 60 atau 70 persen,’’ kritik Ketua Fraksi Golkar itu.
Menurut Sigit, jika serapan masih landai, dia khawatir serapan tahun ini tidak sebaik tahun lalu. Tentu akan menjadi cacatan pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah belum bisa dikonfirmasi, saat dihubungi via ponsel hingga berita ini ditulis pukul 18.45 belum mersepons. (zim/msu)
