alexametrics
31.2 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Bupati: Alhamdulillah, Sampel yang Kami Cek Tepat Sasaran

Dampak pandemi Covid-19 dirasakan masyarakat luas. Pemkab Tuban di bawah kepemimpinan Bupati Fathul Huda-Wabup Noor Nahar Hussein berusaha memberikan perhatian besar dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Berikut program yang digulirkan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban.

Bantuan Sosial Tunai (BST)

PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban mulai membayarkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Besaran dana yang disalurkan 

Rp 600 ribu per KPM. 

Bupati Tuban Fathul Huda didampingi Dandim 0811 Tuban Letkol Inf Viliala Romadlon, SE, M.I.Pol, Plt. Kadinsos P3A Tuban Drs Joko Sarwono, dan Kepala Kantor Pos Tuban Edhu Mulyo Utomo meninjau proses penyaluran BST di Kantor Pos Tuban, Selasa 12 Mei. Pembayaran tersebut menerapkan  protokol kesehatan dan physical distancing. 

Bupati menyampaikan, bantuan yang disalurkan tersebut sebagai upaya meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang mengalami penurunan penghasilan, bahkan kehilangan mata pencaharian.

Dia menegaskan BST dibayarkan kepada masyarakat yang berhak dan memenuhi persyaratan. ”Alhamdulillah, sampel yang kami cek tepat sasaran. Tidak pernah menerima bantuan lainnya,” ujar dia. 

Pemkab Tuban, lanjut bupati, terus menyisir masyarakat hingga ke  desa/kelurahan untuk mendata masyarakat yang layak menerima untuk diusulkan penganggaran. Orang nomor satu di Pemkab Tuban itu meminta seluruh instansi terkait untuk ikut mengawasi penyaluran bansos di masyarakat. ”Tujuannya, memastikan masyarakat yang berhak dan memenuhi syarat mendapatkan bansos,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Tuban Drs Joko Sarwono mengatakan, jumlah penerima BST 

Baca Juga :  DTKS Tidak Update, Picu Persoalan Mendasar Kemiskinan

sebanyak 39.301 keluarga penerima manfaat (KPM). Diterangkan dia, penyaluran BST melalui dua mekanisme. 

Pertama, Kemensos mentransfer langsung kepada penerima melalui bank yang ditunjuk kementerian tersebut. 

Di Bumi Wali, jumlah penerimanya 7.193 KPM. Kedua, Kantor Pos membayarkan sisa KPM yang belum menerima, berjumlah 23.970 orang. 

Kepala Kantor Pos Tuban Edhu Mulyo Utomo menjelaskan, BST disalurkan dalam kurun waktu tujuh hari dan sudah terjadwal. Terkait penyaluran tersebut, pihaknya telah menyiapkan skema agar dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

Masyarakat yang kondisinya sehat, dapat langsung mengambil ke kantor pos terdekat sesuai jadwal. Untuk warga yang berhalangan hadir sesuai jadwal dapat mendatangi kantor pos di luar jadwal yang ditentukan. Sedangkan masyarakat dengan kondisi sakit didata untuk selanjutnya diantarkan petugas kantor pos ke alamat yang tertera.

Jaring Pengaman Sosial (JPS) 

Pemrov Jatim dan sejumlah pemerintah daerah menandatangani kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerja sama terkait pengelolaan bantuan pangan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) lanjutan. Bantuan tersebut juga merupakan langkah percepatan penanganan Covid-19.

Joko Sarwono menjelaskan, bantuan pangan JPS merupakan komplementer dari bantuan pemerintah pusat, yakni bantuan pangan nontunai (BPNT).

Nilai bantuannya Rp 200 ribu per KPM selama tiga bulan. Hanya saja, skema pencairan bantuan yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Jatim tersebut bergantung kearifan lokal masing-masing daerah. 

Diterangkan dia, di Tuban penerima program JPS berupa sembako senilai Rp 200 ribu sebanyak 10 ribu KPM. Bantuan diterimakan dengan tiga tahap atau tiga bulan berturut-turut. Tahap pertama disalur   23–26 Mei, tahap kedua 20 — 24 Juni, dan tahap ketiga  20 — 24 Juli.

Baca Juga :  Lambatnya Penyerapan Bantuan Disabilitas

BPNTD

Bantuan Pangan Nontunai Daerah (BPNTD). Sesuai namanya, bantuan tersebut tidak berbentuk uang. Warga penerimanya mendapat kartu BPNTD dengan barcode yang dipergunakan sebagai alat tukar beras pada agen yang ditunjuk.

Joko Sarwono menjelaskan, tujuan program bantuan pangan nontunai tersebut untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin dan  mendorong usaha eceran rakyat dalam memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan mengefektifkan anggaran. ”Penyaluran bantuan pangan tersebut diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat,” ujar dia. 

Joko menerangkan, sasaran penerima BPNTD adalah masyarakat miskin di Kabupaten Tuban yang masuk dalam basis data terpadu (BDT) yang sama sekali belum menerima bantuan,  baik tunai maupun non tunai dari pemerintah pusat/daerah dan bantuan sosial lainnya sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

Target program yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tersebut mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin di Bumi Wali.

Dipilihnya penyaluran melalui sistem perbankan tersebut dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan penyaluran bantuan. Dengan sistem tersebut, institusinya berharap meminimalisasi  perilaku konsumtif penerima bantuan. Juga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program.   

Penyaluran awal BPNTD berlangsung mulai Oktober 2019. Penerima manfaatnya, duafa pada empat kecamatan. Yakni, Tuban, Montong, Kerek, dan Semanding. Untuk 2020 sasaran bantuan 4.421 KPM mencakup seluruh desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Tuban.(ds)

Dampak pandemi Covid-19 dirasakan masyarakat luas. Pemkab Tuban di bawah kepemimpinan Bupati Fathul Huda-Wabup Noor Nahar Hussein berusaha memberikan perhatian besar dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Berikut program yang digulirkan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban.

Bantuan Sosial Tunai (BST)

PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban mulai membayarkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Besaran dana yang disalurkan 

Rp 600 ribu per KPM. 

Bupati Tuban Fathul Huda didampingi Dandim 0811 Tuban Letkol Inf Viliala Romadlon, SE, M.I.Pol, Plt. Kadinsos P3A Tuban Drs Joko Sarwono, dan Kepala Kantor Pos Tuban Edhu Mulyo Utomo meninjau proses penyaluran BST di Kantor Pos Tuban, Selasa 12 Mei. Pembayaran tersebut menerapkan  protokol kesehatan dan physical distancing. 

Bupati menyampaikan, bantuan yang disalurkan tersebut sebagai upaya meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang mengalami penurunan penghasilan, bahkan kehilangan mata pencaharian.

Dia menegaskan BST dibayarkan kepada masyarakat yang berhak dan memenuhi persyaratan. ”Alhamdulillah, sampel yang kami cek tepat sasaran. Tidak pernah menerima bantuan lainnya,” ujar dia. 

Pemkab Tuban, lanjut bupati, terus menyisir masyarakat hingga ke  desa/kelurahan untuk mendata masyarakat yang layak menerima untuk diusulkan penganggaran. Orang nomor satu di Pemkab Tuban itu meminta seluruh instansi terkait untuk ikut mengawasi penyaluran bansos di masyarakat. ”Tujuannya, memastikan masyarakat yang berhak dan memenuhi syarat mendapatkan bansos,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Tuban Drs Joko Sarwono mengatakan, jumlah penerima BST 

Baca Juga :  Antarkan Persatu U-18 Raih Juara Soeratin Cup Jatim

sebanyak 39.301 keluarga penerima manfaat (KPM). Diterangkan dia, penyaluran BST melalui dua mekanisme. 

Pertama, Kemensos mentransfer langsung kepada penerima melalui bank yang ditunjuk kementerian tersebut. 

Di Bumi Wali, jumlah penerimanya 7.193 KPM. Kedua, Kantor Pos membayarkan sisa KPM yang belum menerima, berjumlah 23.970 orang. 

Kepala Kantor Pos Tuban Edhu Mulyo Utomo menjelaskan, BST disalurkan dalam kurun waktu tujuh hari dan sudah terjadwal. Terkait penyaluran tersebut, pihaknya telah menyiapkan skema agar dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

Masyarakat yang kondisinya sehat, dapat langsung mengambil ke kantor pos terdekat sesuai jadwal. Untuk warga yang berhalangan hadir sesuai jadwal dapat mendatangi kantor pos di luar jadwal yang ditentukan. Sedangkan masyarakat dengan kondisi sakit didata untuk selanjutnya diantarkan petugas kantor pos ke alamat yang tertera.

Jaring Pengaman Sosial (JPS) 

Pemrov Jatim dan sejumlah pemerintah daerah menandatangani kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerja sama terkait pengelolaan bantuan pangan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) lanjutan. Bantuan tersebut juga merupakan langkah percepatan penanganan Covid-19.

Joko Sarwono menjelaskan, bantuan pangan JPS merupakan komplementer dari bantuan pemerintah pusat, yakni bantuan pangan nontunai (BPNT).

Nilai bantuannya Rp 200 ribu per KPM selama tiga bulan. Hanya saja, skema pencairan bantuan yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Jatim tersebut bergantung kearifan lokal masing-masing daerah. 

Diterangkan dia, di Tuban penerima program JPS berupa sembako senilai Rp 200 ribu sebanyak 10 ribu KPM. Bantuan diterimakan dengan tiga tahap atau tiga bulan berturut-turut. Tahap pertama disalur   23–26 Mei, tahap kedua 20 — 24 Juni, dan tahap ketiga  20 — 24 Juli.

Baca Juga :  Bengawan Solo Mulai Meluber

BPNTD

Bantuan Pangan Nontunai Daerah (BPNTD). Sesuai namanya, bantuan tersebut tidak berbentuk uang. Warga penerimanya mendapat kartu BPNTD dengan barcode yang dipergunakan sebagai alat tukar beras pada agen yang ditunjuk.

Joko Sarwono menjelaskan, tujuan program bantuan pangan nontunai tersebut untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin dan  mendorong usaha eceran rakyat dalam memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan mengefektifkan anggaran. ”Penyaluran bantuan pangan tersebut diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat,” ujar dia. 

Joko menerangkan, sasaran penerima BPNTD adalah masyarakat miskin di Kabupaten Tuban yang masuk dalam basis data terpadu (BDT) yang sama sekali belum menerima bantuan,  baik tunai maupun non tunai dari pemerintah pusat/daerah dan bantuan sosial lainnya sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

Target program yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tersebut mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin di Bumi Wali.

Dipilihnya penyaluran melalui sistem perbankan tersebut dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan penyaluran bantuan. Dengan sistem tersebut, institusinya berharap meminimalisasi  perilaku konsumtif penerima bantuan. Juga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program.   

Penyaluran awal BPNTD berlangsung mulai Oktober 2019. Penerima manfaatnya, duafa pada empat kecamatan. Yakni, Tuban, Montong, Kerek, dan Semanding. Untuk 2020 sasaran bantuan 4.421 KPM mencakup seluruh desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Tuban.(ds)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/