alexametrics
26.2 C
Bojonegoro
Saturday, May 28, 2022

Pembahasan Raperda Perlindungan Petani Alot

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Rancangan peraturan daerah (raperda) perlindungan dan pemberdayaan petani mulai dibahas. Namun, pembahasan raperda itu cukup alot. Pemkab menilai isi raperda itu sama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Namun, DPRD memastikan raperda itu adalah penjabaran teknis dari UU Nomor 11 tersebut. ‘’Kalau undang-undang itu secara umum. Di raperda ini diatur secara teknis,’’ ungkap Ketua Badan Pembuat Perda (Bapemperda) DPRD Bojonegoro Sutikno.

Sutikno menjelaskan, raperda itu disiapkan agar pemkab bisa memberi bantuan pada petani. Misalnya, saat petani mengalami gagal panen. Juga saat panen raya dan harga gabah. Pemkab bisa memberikan perlindungan. Tentunya dengan menggelontorkan dana stimulus. ‘’Semua itu bisa dilakukan jika diatur dalam perda,’’ ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Baca Juga :  Baru Lima Kendaraan Dibawa Pemiliknya

Pemkab juga memiliki sejumlah program untuk petani. Seperti kartu petani mandiri (KPM). Program itu akan lebih maksimal jika didukung dengan perda itu.

Sigit Kushariyanto anggota panitia khusus (pansus) raperda perlindungan dan pemberdayaan petani DPRD mengatakan, raperda itu mirip dengan UU Nomor 11. Namun, tidak semuanya sama. Ada banyak pasal berbeda secara teknis mengatur masalah-masalah lokal. ‘’Memang 80 persen pasalnya sama. Tapi kan boleh,’’ tutur Sigit.

Raperda perlindungan dan pemberdayaan petani inisiatif DPRD setempat. Semangatnya memberikan perlindungan para petani. Apalagi, sebagian besar masyarakat Bojonegoro adalah petani. Baik petani sawah maupun petani hutan. ‘’Mereka semua harus diberikan perlindungan agar tidak mengalami kesulitan,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Kepedulian Guru Bumi Wali untuk Memutus Rantai Covid-19

Sigit mengakui pembahasan raperda itu cukup alot. Pemkab menilai raperda itu banyak kesamaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013. Namun, DPRD tetap akan mempertahankan raperda itu sampai berhasil.

Tahun lalu satu raperda batal dilanjutkan karena sama dengan perda sudah ada. Yakni, raperda penyelanggaraan hiburan sama dengan perda pariwisata. Jalan tengahnya memasukan pasal- pasal dalam raperda itu dalam perda pariwisata perubahan.

Sementara itu, Asisten II Pemkab Bojonegoro dan Ketua Tim pembahasan raperda Kusnandaka Tjatur belum bisa dikonfirmasi terkait hal itu. Saat dihubungi via ponselnya tidak menjawab. (zim/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Rancangan peraturan daerah (raperda) perlindungan dan pemberdayaan petani mulai dibahas. Namun, pembahasan raperda itu cukup alot. Pemkab menilai isi raperda itu sama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Namun, DPRD memastikan raperda itu adalah penjabaran teknis dari UU Nomor 11 tersebut. ‘’Kalau undang-undang itu secara umum. Di raperda ini diatur secara teknis,’’ ungkap Ketua Badan Pembuat Perda (Bapemperda) DPRD Bojonegoro Sutikno.

Sutikno menjelaskan, raperda itu disiapkan agar pemkab bisa memberi bantuan pada petani. Misalnya, saat petani mengalami gagal panen. Juga saat panen raya dan harga gabah. Pemkab bisa memberikan perlindungan. Tentunya dengan menggelontorkan dana stimulus. ‘’Semua itu bisa dilakukan jika diatur dalam perda,’’ ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Baca Juga :  Kepedulian Guru Bumi Wali untuk Memutus Rantai Covid-19

Pemkab juga memiliki sejumlah program untuk petani. Seperti kartu petani mandiri (KPM). Program itu akan lebih maksimal jika didukung dengan perda itu.

Sigit Kushariyanto anggota panitia khusus (pansus) raperda perlindungan dan pemberdayaan petani DPRD mengatakan, raperda itu mirip dengan UU Nomor 11. Namun, tidak semuanya sama. Ada banyak pasal berbeda secara teknis mengatur masalah-masalah lokal. ‘’Memang 80 persen pasalnya sama. Tapi kan boleh,’’ tutur Sigit.

Raperda perlindungan dan pemberdayaan petani inisiatif DPRD setempat. Semangatnya memberikan perlindungan para petani. Apalagi, sebagian besar masyarakat Bojonegoro adalah petani. Baik petani sawah maupun petani hutan. ‘’Mereka semua harus diberikan perlindungan agar tidak mengalami kesulitan,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Trending Sumurgeneng, Bupati Unggah Mobil Lexus

Sigit mengakui pembahasan raperda itu cukup alot. Pemkab menilai raperda itu banyak kesamaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013. Namun, DPRD tetap akan mempertahankan raperda itu sampai berhasil.

Tahun lalu satu raperda batal dilanjutkan karena sama dengan perda sudah ada. Yakni, raperda penyelanggaraan hiburan sama dengan perda pariwisata. Jalan tengahnya memasukan pasal- pasal dalam raperda itu dalam perda pariwisata perubahan.

Sementara itu, Asisten II Pemkab Bojonegoro dan Ketua Tim pembahasan raperda Kusnandaka Tjatur belum bisa dikonfirmasi terkait hal itu. Saat dihubungi via ponselnya tidak menjawab. (zim/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/