Guru Honorer Kemenag Masih Berharap Tunjangan Cair

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Harapan guru non-PNS di lingkup Kantor Kemenag Bojonegoro untuk mendapatkan tunjangan masih belum pupus. Tahun ini tunjangan honorer itu kembali akan diusulkan lagi agar masuk dalam APBD Bojonegoro. DPRD meminta Kemenag Bojonegoro segera mengajukan usulan itu ke pemkab setempat.

‘’Tahun lalu sudah kami usulkan. Sayangnya belum berhasil,’’ kata Sekretaris Komisi C DPRD Ahmad Supriyanto kemarin (21/1).

Namun, dia berharap Kantor Kemenag setempat terlebih dulu mengajukan permohonan tunjangan itu ke pemkab. Setelah itu, harus berkomunikasi. Sehingga, bisa diketahui kebutuhan anggaran harus disiapkan.

Jumlah mereka yang sama sekali tidak mendapatkan tunjangan sebanyak 1.900 orang. Jika setiap bulan dianggarkan Rp 300 ribu, setahun hanya butuh Rp 6,4 miliar. ‘’Secara keuangan Bojonegoro mampu,’’ ujar legislator duduk di komisi membidangi pendidikan itu.

Pri menjelaskan, tahun ini akan kembali mengusulkan tunjangan honorer guru Kemenag itu. Sehingga, mereka bisa memperoleh pendapatan layak. Selama ini guru-guru tersebut tidak mendapatkan tunjangan apapun. Hal itu berbeda dengan guru honorer di bawah dinas pendidikan (disdik).

‘’Honorer disdik sudah mendapatkan tunjangan. Bahkan, nilainya naik setiap tahun. Jadi, untuk guru Kemenag tahun ini kami usulan lagi,’’ jelasnya.

Tahun ini alokasi anggaran honorer disdik sebesar Rp 40,2 miliar. Naik Rp 1,5 miliar dari tahun lalu hanya Rp 38,7 miliar. Kenaikannya sebesar 20 persen dari tahun lalu. Jumlah honorer menerima tunjangan sebanyak 3.166 orang. Terdiri dari guru PAUD, TK, SD, dan SMP. 

Mereka menerima besaran tunjangan sesuai kriteria. Guru honorer memiliki nomor unik pendidikan tenaga kependidikan (NUPTK) dan yang tidak menerima tunjangan tentu berbeda. Tahun ini pencairan tunjangan dilakukan setiap bulan.

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Bojonegoro Abdul Wahid mengatakan, saat ini belum ada perkembangan apapun terkait usulan tunjangan itu. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemkab terkait hal itu. ‘’Saat ini belum. Segera akan kami komunikasikan lagi,’’ jelasnya.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Harapan guru non-PNS di lingkup Kantor Kemenag Bojonegoro untuk mendapatkan tunjangan masih belum pupus. Tahun ini tunjangan honorer itu kembali akan diusulkan lagi agar masuk dalam APBD Bojonegoro. DPRD meminta Kemenag Bojonegoro segera mengajukan usulan itu ke pemkab setempat.

‘’Tahun lalu sudah kami usulkan. Sayangnya belum berhasil,’’ kata Sekretaris Komisi C DPRD Ahmad Supriyanto kemarin (21/1).

Namun, dia berharap Kantor Kemenag setempat terlebih dulu mengajukan permohonan tunjangan itu ke pemkab. Setelah itu, harus berkomunikasi. Sehingga, bisa diketahui kebutuhan anggaran harus disiapkan.

Jumlah mereka yang sama sekali tidak mendapatkan tunjangan sebanyak 1.900 orang. Jika setiap bulan dianggarkan Rp 300 ribu, setahun hanya butuh Rp 6,4 miliar. ‘’Secara keuangan Bojonegoro mampu,’’ ujar legislator duduk di komisi membidangi pendidikan itu.

Pri menjelaskan, tahun ini akan kembali mengusulkan tunjangan honorer guru Kemenag itu. Sehingga, mereka bisa memperoleh pendapatan layak. Selama ini guru-guru tersebut tidak mendapatkan tunjangan apapun. Hal itu berbeda dengan guru honorer di bawah dinas pendidikan (disdik).

‘’Honorer disdik sudah mendapatkan tunjangan. Bahkan, nilainya naik setiap tahun. Jadi, untuk guru Kemenag tahun ini kami usulan lagi,’’ jelasnya.

Tahun ini alokasi anggaran honorer disdik sebesar Rp 40,2 miliar. Naik Rp 1,5 miliar dari tahun lalu hanya Rp 38,7 miliar. Kenaikannya sebesar 20 persen dari tahun lalu. Jumlah honorer menerima tunjangan sebanyak 3.166 orang. Terdiri dari guru PAUD, TK, SD, dan SMP. 

Mereka menerima besaran tunjangan sesuai kriteria. Guru honorer memiliki nomor unik pendidikan tenaga kependidikan (NUPTK) dan yang tidak menerima tunjangan tentu berbeda. Tahun ini pencairan tunjangan dilakukan setiap bulan.

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Bojonegoro Abdul Wahid mengatakan, saat ini belum ada perkembangan apapun terkait usulan tunjangan itu. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemkab terkait hal itu. ‘’Saat ini belum. Segera akan kami komunikasikan lagi,’’ jelasnya.