29.3 C
Bojonegoro
Wednesday, November 30, 2022

Harus Ada Verifikasi Data Ketat

DKPP Bojonegoro Diminta Tentukan Kuota Solar Petani

- Advertisement -

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Tata kelola petani membeli solar di SPBU harus dirumuskan serius. Dinas terkait, petani, dan SPBU harus bertemu. SPBU dan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (DisdagkopUM) Bojonegoro meminta dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP) pendataan kebutuhan solar setiap kelompok tani (poktan).

 

Data tersebut nantinya diajukan ke Pertamina. Data tersebut menjadi acuan SPBU melayani petani. Tentu pendataan melalui verifikasi ketat. Sehingga kuota diajukan sesuai kebutuhan petani di lapangan.

 

Ketua Paguyuban SPBU Bojonegoro Zainul Fuad mengatakan, SPBU dalam hal ini sebagai lembaga penyalur BBM bersubsidi. Terkait kuota untuk petani seharusnya DKPP memiliki data kebutuhan solar. Selanjutnya, data diajukan ke Pertamina melalui disdagkop UM.

Baca Juga :  Pos Nataru Mulai Ditempati, Awasi Bus Ngeblong, Penumpang Akan Dicek
- Advertisement -

 

Sedangkan SPBU, ketentuannya melayani kebutuhan solar petani dengan menggunakan surat rekomendasi dikeluarkan dinas terkait. Tentu hal ini DKPP atau UPT pertanian di wilayah kecamatan. Namun, solar dibeli petani harus sesuai kebutuhan pertanian. “Bukan untuk yang lain,” ujarnya.

 

Fuad meminta petani ketika membeli solar menggunakan surat rekomendasi asli. Selanjutnya, pembelian di SPBU area terdekat dan besarnya (jumlah solar) kebutuhan harus diatur. “Dinas terkait yang mengetahui kebutuhan para petani, terpenting sesuai dengan batas kewajaran,” ungkapnya.

 

Kabid Bina Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro Disdagkop UM Bojonegoro Agus Setiadi Rakhman mengatakan, tidak bisa serta merta meminta SPBU melayani petani membeli solar. Terdapat banyak hal membuat SPBU selektif melayani pembelian jeriken.

Baca Juga :  Menjelang Liburan Sekolah, Permintaan Kamera Digital Tren Naik

 

Terlebih ketika terjadi permasalahan pihak SPBU akan mengalami kerugian. “Ada beberapa keluhan dari SPBU, kami tidak bisa memaksa,” jelasnya.

Agus menjelaskan, perlu adanya pendataan kebutuhan solar bagi petani. Tentu dengan verifikasi ketat dari DKPP. Sehingga kuota solar diberikan ke petani tidak lebih dan kurang. “DKPP perlu bertemu petani, kami siap memfasilitasi komunikasi dengan SPBU,” terangnya.

 

Sebab, ketika kuota solar untuk petani ditentukan disdagkop UM, ditakutkan tidak sesuai. Juga kuota harus disesuaikan masa tanam. Tentu kebutuhan solar petani tidak sama sepenjang tahun. “Surat rekomendasi dan kuota solar harus diperbarui setiap bulan,” jelasnya. (irv/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Tata kelola petani membeli solar di SPBU harus dirumuskan serius. Dinas terkait, petani, dan SPBU harus bertemu. SPBU dan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (DisdagkopUM) Bojonegoro meminta dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP) pendataan kebutuhan solar setiap kelompok tani (poktan).

 

Data tersebut nantinya diajukan ke Pertamina. Data tersebut menjadi acuan SPBU melayani petani. Tentu pendataan melalui verifikasi ketat. Sehingga kuota diajukan sesuai kebutuhan petani di lapangan.

 

Ketua Paguyuban SPBU Bojonegoro Zainul Fuad mengatakan, SPBU dalam hal ini sebagai lembaga penyalur BBM bersubsidi. Terkait kuota untuk petani seharusnya DKPP memiliki data kebutuhan solar. Selanjutnya, data diajukan ke Pertamina melalui disdagkop UM.

Baca Juga :  Tersingkir, Bumi Wali FC Tuban Songsong Porprov
- Advertisement -

 

Sedangkan SPBU, ketentuannya melayani kebutuhan solar petani dengan menggunakan surat rekomendasi dikeluarkan dinas terkait. Tentu hal ini DKPP atau UPT pertanian di wilayah kecamatan. Namun, solar dibeli petani harus sesuai kebutuhan pertanian. “Bukan untuk yang lain,” ujarnya.

 

Fuad meminta petani ketika membeli solar menggunakan surat rekomendasi asli. Selanjutnya, pembelian di SPBU area terdekat dan besarnya (jumlah solar) kebutuhan harus diatur. “Dinas terkait yang mengetahui kebutuhan para petani, terpenting sesuai dengan batas kewajaran,” ungkapnya.

 

Kabid Bina Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro Disdagkop UM Bojonegoro Agus Setiadi Rakhman mengatakan, tidak bisa serta merta meminta SPBU melayani petani membeli solar. Terdapat banyak hal membuat SPBU selektif melayani pembelian jeriken.

Baca Juga :  Tuban Juara Umum Kejurprov Gulat

 

Terlebih ketika terjadi permasalahan pihak SPBU akan mengalami kerugian. “Ada beberapa keluhan dari SPBU, kami tidak bisa memaksa,” jelasnya.

Agus menjelaskan, perlu adanya pendataan kebutuhan solar bagi petani. Tentu dengan verifikasi ketat dari DKPP. Sehingga kuota solar diberikan ke petani tidak lebih dan kurang. “DKPP perlu bertemu petani, kami siap memfasilitasi komunikasi dengan SPBU,” terangnya.

 

Sebab, ketika kuota solar untuk petani ditentukan disdagkop UM, ditakutkan tidak sesuai. Juga kuota harus disesuaikan masa tanam. Tentu kebutuhan solar petani tidak sama sepenjang tahun. “Surat rekomendasi dan kuota solar harus diperbarui setiap bulan,” jelasnya. (irv/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Raperda Pesantren di Meja DPRD

APBD 2023 Ditetapkan Rp 2,2 Triliun

Pamerkan Busana dari Batik Blora

Dijanjikan Penerbangan Tahun Depan


/